Senin, Februari 24, 2014

Mencuri Salah atau Tidak, Tahu atau Tidak

"Manusia itu mencuri karena tidak tahu kalau mencuri itu salah," ujar Socrates suatu ketika. Namun lain kali, Aristoteles, mengatakan "Manusia tahu atau sadar ketika mereka mencuri bahwa mencuri itu salah."
Padahal kita tahu, Aristoteles (384 SM – 322 SM) adalah murid Plato (427 SM - 347 SM), dan Plato adalah murid Socrates (469 SM - 399 SM). Mengherankan? Tidak.
Hal itu menunjuk pada adanya perubahan pandangan, dan mungkin perubahan nilai moral, berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri.
Bisa jadi, jaman Socrates adalah jaman di mana-mana muncul nilai-nilai absolut dan transendental, yang pandangan atau pegangan pokok. Kita bisa menelusuri pokok pikirannya.
Semasa hidupnya, Socrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan apapun. Sumber utama pemikiran Socrates berasal dari tulisan Plato, muridnya. Ciri-ciri karya Plato bersifat Sokratik (sangat dipengaruhi Socrates). Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangan, dan hampir semua karyanya ditulis dalam nada dialog.
Plato berpendapat, bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu (Surat VII). Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Dalam dialog itulah banyak kita temui adanya mite-mite. Dengan mite-mite itulah ia menjelaskan ajarannya yang abstrak dan adiduniawi. Dalam karya-karyanya, Plato selalu menggunakan nama gurunya sebagai tokoh utama, sehingga sangat sulit memisahkan gagasan Socrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Sorates.
Socrates dikenal suka berkelilingi, mendatangi masyarakat Athena berdiskusi soal filsafat. Dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar seorang kawannya dari Oracle Delphi, yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Socrates. Merasa diri tidak bijak dia berkeliling membuktikan kekeliruan suara tersebut.
Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi. Caranya berfilsafat untuk membantu lahirnya pengetahuan, melalui diskusi panjang dan mendalam. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak, meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut. Pada akhirnya Socrates membenarkan suara gaib tersebut, berdasar satu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak, karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana, sedangkan mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijak, karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana.
Cara berfikirnya itu yang kelak berujung pada kematian Socrates, bahwa ia dituduh merusak generasi muda. Sebuah tuduhan yang sebenarnya dengan gampang bisa dipatahkan, sebagaimana ditulis Plato dalam Apologi. Tapi ia memilih minum racun, sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan dengan hasil voting 280 mendukung hukuman mati dan 220 menolaknya.
Demikianlah Socrates, sehingga "wajar" jika ia bisa berpikiran bahwa yang bisa melakukan kejahatan, mencuri, adalah karena ia tidak tahu bahwa mencuri itu salah. Kalau ia tahu bahwa mencuri itu salah, dia "pasti" tidak akan melakukan tindakan mencuri itu. Meski pun logika Socrates ini sampai kini masih dipakai, terutama oleh para penjahat yang ketangkep atau dipidanakan oleh KPK.
Sementara, cucu muridnya, Aristoteles berpendapat beda. Seseorang mencuri itu karena tahu dan bahkan sadar bahwa ketika mereka melakukan tindakan itu adalah salah. Dan omongan ini, menarik dibaca dalam konteks Indonesia, misalnya pada Akil Mochtar dan kawan-kawan, orang-orang yang tahu hukum, seperti hakim, polisi, jaksa, lawyer, anggota DPR, tapi mereka tetap saja melakukan pelanggaran hukum.
Dalam logika Aristoleles, maka oleh karena itu pada akhirnya nanti mesti ada pemberitahuan, ilmu pengetahuan dan aturan, bahwa ini harusnya begini itu harusnya begitu. Mana yang baik mana yang buruk, dengan alasan apa. Kemudian muncullah traktat, hukum, undang-undang, agar sebaiknya kehidupan berlaku sebagaimana yang diatur para adimulia. Dari Akademi Plato karya-karyanya menjadi penting dan berkontribusi di bidang Metafisika, Fisika, Etika, Politik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Alam dan karya seni. Karya-karyanya menggambarkan kecenderungan akan analisis kritis, dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam.
Sementara itu, berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada (eksis). Dikatakan pula semua benda bergerak menuju satu tujuan, sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teleologis. Benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak dimana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya, hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak yang kemudian disebut dengan theos, yaitu yang dalam pengertian Bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Logika Aristoteles adalah sistem berpikir deduktif (deductive reasoning), yang bahkan sampai saat ini masih dianggap dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen dan berpikir induktif (inductive thinking).
Apa yang kita bacai dari Socrates, Plato, dan Aristoteles, adalah tentang yang kita sebut perubahan. Pengetahuan selalu bergerak, dengan ukuran-ukurannya yang pasti dan menetap (continuum). Sementara, kita sekarang ini, mau politikus dan kritikus, sering begitu suka mengabadikan waktu dengan ukuran-ukuran tetap dalam pengertian membeku, bukan sesuatu yang continuum, terus-menerus bergerak. Itu sebabnya, tiba-tiba tulisan-tulisan Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir yang indah itu, diganyang habis oleh . Mereka, dua generasi iniu, sedang memperebutkan definisi, lewat kata-kata.
Jika Plato mendirikan Akademi Plato, maka kita mendirikan 'D Academic, kemudian ndangdhutan! Makanya Rhoma Irama pun tak perlu malu mencapreskan diri.

Minggu, Februari 23, 2014

Tri Rismaharini dan Ada Apa dengan Megawati



Tri Rismaharini dan Ada Apa dengan Megawati  | Ketika hampir semua orang ribut, kita sama sekali tidak mendengar apa omongan Megawati Soekarnoputri tentang Tri Rismaharini. Mungkin pengertiannya, diam itu emas. Tapi apalah artinya emas, jika ternyata diamnya adalah perwujudan kelemahan dalam menguasai masalah? Megawati dalam banyak hal, adalah tipikal pemimpin peragu, tak jauh beda dengan Soesilo Bambang Yudhoyono. Mereka tentu berbeda dengan Habibie, dan apalagi Gus Dur. Sekali pun Soeharto dan Sukarno (lepas dari apapun pilihan politiknya) bukan pemimpin sempurna, tetaplah mereka pemimpin yang paling teguh dalam kepemimpinan di Indonesia.
Dalam kasus Tri Rismaharini akhir-akhir ini, PDI Perjuangan berhadapan dengan suatu dilema. Apalagi gegeran mengenai permasalahan diangkatnya Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Walikota Surabaya. Tri Rismaharini menengarai ada kesalahan prosedural, dan bola panas ia lempar hingga ke DPR-RI, Mendagri, dan bahkan ke Presiden. PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung Risma sebagai Walikota Surabaya, di tingkat DPC, DPD, dan DPP pun kebakaran janggut (karena ada yang janggutnya tak punya jenggot, termasuk Megawati).
Politik umumnya dideskripsikan sebagai upaya dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan semata. Tipu muslihat, saling menyikut, saling menjegal, seolah sebuah kemestian, bahkan kepada teman sendiri. Dalam politik semacam ini, tak ada pertemanan dan musuh abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan, begitu adagiumnya. Ungkapan Lord Acton, bahwa power tends to corrupt, memberi gambaran bagaimana kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, diselewengkan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.
Dalam kasus Risma, terlihat PDIP kecipuhan, ambivalen, kebingungan hendak bersikap bagaimana. Pernyataan antara satu dan lain elitenya, bisa berbeda-beda. Dari Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Budiman Sudjatmiko, Arief Wibowo, Maruarar Sirait, dan apalagi para petinggi di tingkat DPD dan DPC. Meski semuanya kemudian dibungkus dengan pernyataan normatif; Bahwa tak ada konflik di internal partai. Ini dinamika politik biasa. Situasi ini dipakai pihak lain untuk memancing di air keruh. Tapi fakta pada internal mereka, dengan jelas menunjukkan konflik kepentingan, dan betapa keruhnya air di kolam PDIP.
Pernyataan Risma yang ingin mengundurkan diri, adalah inti persoalan yang selama ini ditutup-tutupi oleh mereka yang hendak menggusur Risma, dan bahkan oleh konflik kepentingan PDIP sendiri. “Saya sudah berikan semuanya,” kata Risma pada pers. “Capek saya ngurus mereka, yang hanya memikirkan fitnah, menang-menangan, sikut-sikutan.” Ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan ‘mereka’,  Risma tak menjawab. Bukan karena takut secara politik, tapi itu menunjukkan psikologisme “ketakutannya” sebagai manusia biasa, bukan manusia politik. Dalam instink politik, Risma menunjukkan keberanian luar biasa. Tapi politik formal dalam pengertian sistem dan mekanisme (yang indikasinya oleh Risma ditengarai “yang hanya memikirkan fitnah, menang-menangan, dan sikut-sikutan”), ia tidak mengerti kenapa bisa seperti itu.
Berbagai tindakan Risma, yang melaporkan kasus Kebun Binatang Surabaya ke KPK, dan kemudian soal pengangkatan wakil walikota ke DPR-RI, menunjukkan bahwa dia berani, sekali pun orang mengatakan tindakannya naif. Namun, hanya orang tanpa pretensi dan tendensi yang mempunyai keberanian untuk naif, dan lugu. Karena hanya dia yang seperti itu bisa mengatakan ‘nothing to loose’. Makanya dia bisa cenderung menjadi buldozer, tanpa kompromi, dan itu yang sering tak dipunyai politikus kekuasaan. Risma dengan politik hati nurani, hanya mengabdikan kekuasaannya untuk mensejahteraan rakyat (yang memberinya amanah).
“Begitu jadi walikota, itu berarti jadi orangtua, jadi pimpinan semua warga. Ibu Mega juga pernah bilang begitu. Sudah, Mbak Risma nggak perlu ngurus politik. Mbak Risma ngurusi rakyatnya saja. Karena mungkin saya juga nggak ngerti, ya sudah toh, aku ngurusi itu saja. Lain-lainnya aku nggak ngerti. Kalau menurut aku salah, ya salah. Benar ya benar. Saya ya begitu itu,...” kata Risma kepada pers.
Dari pernyataan itu, sesungguhnya segera tampak, ada dua pengertian mengenai “politik” di sini. Mengutip pernyataan Megawati, “Risma tidak perlu mengurus politik tetapi ngurusi rakyat saja”. Pernyataan ini seolah mendikotomi bahwa politik dan rakyat itu sesuatu yang berbeda. Tetapi kita bisa lebih jauh mengungkapnya; Politik yang dimaksud Megawati di situ adalah “politik kekuasaan”, “politik formal-prosedural”, alias “politik ecek-ecek”, yang oleh Risma sendiri disebutnya; Hanya memikirkan fitnah, menang-menangan, dan sikut-sikutan.
Hal itu lebih sebagai petunjuk, bahwa demokrasi kita masih demokrasi kepentingan kekuasaan dalam pengertian sempit. Tidak ada yang mau menanggalkan bendera atau kepentingan partai ketika mendapatkan jabatan publik. Tetapi justeru cenderung dipakai untuk memperkuat dan memperuntung partainya sendiri.
Hal itu berbeda dengan “politik” (tanda petik namun substansial) yang dianut Risma. Yakni politik hati-nurani, yang pada hakikatnya hanyalah alat untuk mengaktualisasikan tujuan-tujuan pemuliaan dan kesejahteraan rakyat. Sementara politik kekuasaan, cenderung berpikir dan orientasi pada diri dan kelompok kepentingan sendiri.
Namun sebelum mengurainya lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui latar belakang persoalannya. Agar kita bisa memahami masalah dengan lebih baik. Selama ini kita berkecendrungan tidak mau membaca, apalagi untuk mengetahui latar belakangnya. Kita cenderung keburu berkomentar, yang hanya menunjukkan kita sebagai orang yang mudah tertipu karena emosionalitas kita.

Tri Rismaharini Walikota Terbaik Dunia. Belum lama ini, Tri Rismaharini dinobatkan sebagai Walikota Terbaik Dunia 2014 oleh CityMajors. Ir. Tri Rismaharini, M.T. atau terkadang ditulis Tri Risma Harini (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 20 Oktober 1961), adalah Walikota Surabaya yang menjabat sejak 28 September 2010. Ia perempuan pertama yang terpilih sebagai Walikota Surabaya sepanjang sejarahnya.
Insinyur lulusan Arsitektur dan paskasarjana Manajemen Pembangunan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini, tercatat sebagai perempuan pertama di Indonesia, yang dipilih langsung menjadi walikota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi di Indonesa paska Refromasi 98. Melalui pemilihan langsung, ia menggantikan Bambang Dwi Hartono, yang kemudian (lucunya menjadi pasangan Risma sebagai wakil, dan kemudian mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon gubernur dari PDIP. Jagoan cagub PDIP ini dikalahkan oleh Soekarwo).
Dalam pemilihan walikota, pasangan Risma dan Bambang DH diusung oleh partai PDI-P. Memenangi pilkada dengan 358.187 suara, atau sebesar 38,53 persen. Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September 2010.
Sebelum terpilih menjadi wali kota, Risma pernah menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya hingga tahun 2010. Di masa kepemimpinannya di DKP, bahkan hingga kini menjadi Walikota Surabaya, Kota Surabaya menjadi lebih asri dibandingkan sebelumnya, lebih hijau dan lebih segar.
Sederet taman kota yang dibangun di era Risma adalah pemugaran taman Bungkul di jalan Raya Darmo dengan konsep all-in-one entertainment park, taman di Bundaran Dolog, taman Undaan, serta taman di Bawean, dan di beberapa tempat lainnya yang dulunya mati sekarang tiap malam dipenuhi dengan warga Surabaya.
Selain itu Risma juga berjasa membangun jalur pedestrian dengan konsep modern, di sepanjang jalan Basuki Rahmat, yang kemudian dilanjutkan hingga jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman. Di bawah kepemimpinannya pula, Kota Surabaya meraih tiga kali piala adipura (2011 – 2013) kategori kota metropolitan. Selain itu, kepemimpinan Risma juga membawa Surabaya menjadi kota terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik 2012 versi Citynet, atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Oktober 2013, Kota Surabaya dibawah kepemimpinannya memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik, yaitu Future Government Awards 2013 di dua bidang sekaligus, yaitu data center dan inklusi digital, menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik.

Risma Dimakzulkan. Namun belum setahun menjabat, pada tanggal 31 Januari 2011, Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana menurunkan Risma dengan hak angketnya. Alasannya karena adanya Peraturan Walikota Surabaya (Perwali) Nomor 56 tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai sewa reklame dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 tentang perhitungan nilai sewa reklame terbatas di kawasan khusus kota Surabaya, yang menaikkan pajak reklame menjadi 25%.
Risma dianggap telah melanggar undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 16/2006 tentang prosedur penyusunan hukum daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sebab Walikota tidak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terkait dalam membahas maupun menyusun Perwali.
Keputusan ini didukung oleh 6 dari 7 fraksi politik yang ada di dewan, termasuk PDI-P yang mengusungnya yang waktu itu diketuai oleh Wisnu Sakti Buana. Wisnu Sakti Buana adalah pelopor pemakzulan ini, karena konflik kepentingan. Dalam hal ini, hanya fraksi PKS yang menolak, dengan alasan tindakan pemberhentian dirasa "terlalu jauh", belum cukup bukti dan data.
Tentang Perwali nomor 57 yang diterbitkannya itu, Risma beralasan, pajak di kawasan khusus perlu dinaikkan agar pengusaha tidak seenaknya memasang iklan di jalan umum, dan agar kota tak menjadi belantara iklan. Dengan pajak yang tinggi itu, pemerintah berharap, pengusaha iklan beralih memasang iklan di media massa, ketimbang memasang baliho di jalan-jalan kota.
Akhirnya, Mendagri Gamawan Fauzi angkat bicara akan hal ini, dan menegaskan bahwa Risma tetap menjabat sebagai Walikota Surabaya. Alasan pemakzulan Risma dinilai hal yang mengada-ngada.
Belakangan kemudian beredar kabar, bahwa hal ini disebabkan banyaknya kalangan DPRD Kotamadya Surabaya yang 'tidak senang' dengan sepak terjang Risma, yang terkenal tidak 'kompromi' dan terus maju berjuang membangun Kota Surabaya, termasuk menolak keras pembangunan tol tengah Kota Surabaya, yang dinilai tidak akan bermanfaat untuk mengurai kemacetan, dan lebih memilih meneruskan proyek frontage road dan MERR-IIC (Middle East Ring Road, yang menghubungkan area industri Rungkut hingga ke Jembatan Suramadu via area timur Surabaya, yang juga akan bermanfaat untuk pemerataan pembangunan kota).
Pada sisi inilah, kita melihat sosok Tri Rismaharini dinilai bukan kader politis PDIP. Buktinya, Risma sukar untuk dikendalikan oleh partai, dan kerap berada di luar jalur kepartaian. Apalagi Risma sendiri sampai hari ini tidak memiliki kartu anggota PDIP. Itu membuktikan bahwa Risma bukan bagian penting dari partai, kecuali hanya ‘dicomot’  oleh partai untuk pelabelan. Di sini partai kembali membuktikan kegagalannya sebagai tempat perekrutan dan penggodogan pemimpin-pemimpin masyarakat.
Risma sendiri berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengutamakan profesionalitas. Risma sebagai seorang birokrat, ingin bekerja secara profesional. Dia tidak ingin ada yang mengintervensi dalam menjalankan tugasnya sebagai walikota. Karenanya tak pelak jika ada kelompok yang menekan Risma, maka kelompok itu akan berhadapan dengan publik. Surabaya saat ini, mau tak mau, sudah menjadi panggung politik Risma. Isu mundurnya Risma, menguntungkan dirinya secara politik. Pasalnya, ada kesan di masyarakat, bahwa yang menekan Risma saat ini adalah PDIP (entah itu DPC Surabaya, DPD Jawa Timur, atau DPP PDIP). Hal itu tak lepas dari upaya pemakzulan wali kota yang dilakukan Wisnu Sakti Buana akhir 2010 lalu.

Intervensi Politik Gerilya. Gagal memakzulkan Risma, maka dipilihnya Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Walikota Surabaya. Melihat mekanismenya, ditengarai hal itu sebagai gerilya politik, baik itu dari aktor-aktor politik DPRD, atau pun bahkan PDIP itu sendiri. Sekali pun untuk tudingan itu, semua membantahnya. Para elite PDIP seperti biasanya, menjawab mlungker-mlungker, tidak menunjukkan sama sekali omongan Megawati (yakni mengijinkan Risma tak mengurusi politik dan hanya ‘ngurusi’ rakyat saja). Semuanya seperti pepesan kosong. Nyatanya, PDIP justeru sama sekali terlihat tidak membentengi Risma. Risma dibiarkan kelimpungan sendirian.
Sementara kita tahu, dua hal yang mengemuka dari pemilihan wawalkot Wisnu Sakti Buana, adalah proses pemilihan dan politik uang di dalamnya. Itulah yang membuat Risma dikabarkan tak cocok dengan pengganti BH ini.
Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Walikota Surabaya, Eddie Budi Prabowo, mengatakan, proses penetapan Wisnu Sakti Buana tidak sesuai prosedur, dan diwarnai manipulasi. Penyimpangan tersebut disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Parlemen Senayan (21/2/2014).
Pada 30 Oktober 2013, tim Panlih dipaksa untuk menggelar rapat klarifikasi dan verifikasi penetapan Wakil Walikota Surabaya. Tanpa persiapan yang cukup, tim Panlih dipaksa untuk segera melaporkan hasil rapat tersebut pada Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya. "Dan kami melaporkan, bahwa kami siap menggelar pemilihan pada 15 November 2013," kata Eddie. Namun, tanpa alasan yang ia ketahui, pada hari yang sama, Bamus langsung membuat keputusan agar waktu pemilihan digelar pada 6 Oktober 2013.
Perubahan waktu pemilihan tersebut dilakukan secara sepihak. Tanpa melibatkan dan mempertimbangkan argumentasi tim Panlih, yang memilih waktu pemilihan pada 15 November 2013, karena tak ingin terganggu dengan waktu pengesahan APBD Kota Surabaya pada 6 November 2013.
Selanjutnya, pada 4 November 2013, semua anggota Panlih menerima undangan untuk hadir, dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Walikota Surabaya pada 6 November 2013. Dari tujuh tim Panlih, hanya tiga anggota hadir. Empat anggota lainnya tak hadir dengan alasan undangan yang diterima ditujukan untuk anggota DPRD, bukan tim Panlih.
Waktu pemilihan kemudian sempat ditunda selama dua hari, lantaran peserta rapat paripurna tak memenuhi kuorum. Rencana awal pemilihan pada 6 November 2013, mundur menjadi 8 November 2013, setelah Gubernur Jawa Timur Soekarwo memutuskan agar paripurna tetap digelar menggunakan mekanisme kuorum terendah, yaitu 50 persen 1.
Namun pada saat pemilihan, Panlih hanya membacakan tatib (tata tertib) pemilihan, bukan memimpin rapat. Yang mimpin rapat salah satu calon (Wisnu Sakti Buana). Pada saat rapat berjalan, sempat ada sejumlah interupsi pada pimpinan rapat. Seorang peserta rapat meminta posisi Wakil Walikota Surabaya langsung diaklamasikan kepada Wisnu. Interupsi itu akhirnya disetujui dalam rapat paripurna tersebut.
Proses pemilihan yang tak prosedural ini, telah disampaikan tim Panlih pada Kementerian Dalam Negeri. Tetapi respons dari kementerian tak pernah tiba, sampai akhirnya pada 17 Januari 2014, tim Panlih menerima surat keputusan bahwa pelantikan Wisnu yang semula dijadwalkan dilakukan pada 21 Januari 2014, ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.
Pelantikan tanggal 21 (Januari 2014) ditunda, dan baru tanggal 24 (Januari 2014) dilakukan pelantikan.  Baru setelah pelantikan dilakukan, tim Panlih mendapat respons dari Kemendagri. Pada 7 Februari 2014, seluruh tim Panlih diminta hadir ke Jakarta untuk memberikan klarifikasinya kepada Kemendagri. Saat bertemu pihak Kemendagri, tim Panlih juga menyampaikan adanya manipulasi data dalam proses penetapan Wakil Walikota Surabaya. Manipulasi data itu terjadi dalam berkas persyaratan administrasi.
Awalnya, hanya ada dua anggota Panlih yang menandatangani berkas. Namun, berkas yang sampai ke Gubernur Jawa Timur itu ditandatangani oleh empat anggota Panlih. Padahal, berkas itu adalah syarat keluarnya SK (surat keputusan) bahwa syarat masing-masing calon telah terpenuhi.
Seperti diketahui, keabsahan penetapan Wisnu sebagai Wakil Walikota Surabaya juga dipermasalahkan oleh Walikota Surabaya. Risma sebelumnya telah mengadukan masalah tersebut kepada pimpinan DPR. Ia berharap dapat menyampaikan hal sama kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, secara peraturan dan perundang-undangan, seharusnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang mengusulkan nama calon wakilnya kepada DPRD, pada saat proses pemilihan Wakil Walikota. Tidak mungkin dibahas di DPRD jika tidak ada usulan dari Walikota.
Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 35 Ayat 2 mengatur, penggantian wakil kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan di DPRD berdasarkan usulan partai politik yang mengusung. Regulasi itu menetapkan, pemilihan dilakukan atas dua nama yang diusulkan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Mekanismenya, walikota mengusulkan dua nama ke DPRD, kemudian dari DPRD ke Gubernur, lalu ke Mendagri.

Konflik dan Intrik Politik. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dari PDI-P, Baktiono mengatakan, pemilihan wakil wali kota sudah prosedural. Ia justru menduga ada kepentingan politik untuk menggagalkan pengangkatan Wisnu. “PDIP memiliki hak untuk mengusulkan calon, sementara secara struktural Wisnu sebagai Ketua DPC PDI-P Surabaya sangat layak diusulkan,” ujarnya.
Persoalannya, kenapa Risma tidak disertakan dalam pencalonan ini? Tanpa diatur undang-undang pun, hal itu melawan logika, mengangkat wakil tanpa pengetahuan yang sedang menjabat. Disini ketemu apa yang dimaksudkan Risma tentang menang-menangan dan sikut-sikutan itu.
Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait,  mengatakan PDIP melihat Risma sebagai kader dan aset potensial, yang memberikan kontribusi penting bagi partai. Kontribusi Risma bagi PDI-P, tampak nyata saat ia menunjukkan integritas dan kualitasnya sebagai pejabat publik, yang melayani dan berorientasi kepada masyarakat.
Sementara itu, kita bagaimana partai politik pengusung Risma, PDIP makin kelimpungan. Apa yang dikatakan Budiman Sudjatmiko, menunjukkan hal itu. Budiman menyesalkan Risma tidak berkoordinasi partai pengusungnya. “Seharusnya Bu Risma melapor ke partai. Kita tak mau menyalahkan, tapi kenapa tidak lapor ke partai dulu,” kata Budiman yang agaknya menyesalkan kenapa Risma langsung pada ketua DPR Priyo Budi Santosa, yang notabene dari Golkar. Arief Wibowo kemudian menuding Priyo Budi mengobok-obok partainya, meski sebelumnya Tjajo Kumolo mengatakan tidak masalah, toh Risma ke kelembagaan DPR, dan Priyo adalah Ketua DPR. Terlihat bagaimana orang partai saling tuding, atau lempar batu sembunyi tangan. Sama sekali tak kita dengar inisiatif untuk segera mempertemukan Risma dengan jajaran partai PDIP, jika mereka bertanggungjawab.
PDI-P memang membantah tekanan itu berasal dari internal partainya. Namun ketidaktegasan dalam menyikapi masalah ini, menunjukkan PDIP mempunyai agenda tersendiri. Atau bisa jadi PDIP berada dalam situasi kebingungan, karena tabrakan kepentingan.
Sebelum ke DPR, Risma sesungguhnya berharap bisa menyampaikan persoalan tersebut pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun Risma sendiri tampak kebingungan. “Ya ‘kan ndak semudah itu (ketemu Megawati). Ndak berani lah aku. Ya, aku ke Presiden saja juga ndak berani. Ditelepon, kok (sama presiden). Lah, mana berani aku,” ujarnya ketika ditanya pers waktu itu. Meskipun sangat ingin bertemu dengan Megawati, Risma mengaku sebagai orang yang tahu diri. Dengan kata lain Risma sangat mengharapkan dipanggil Ketua Umum PDIP itu untuk keperlian tersebut. Tapi turunnya Gamawan Fauzie, Presiden SBY, dan Priyo Budi Santosa, tak bisa dinafikan PDIP begitu saja. Di sini rakyat mendapat kesan, Megawati lamban untuk bertindak.
Sampai sekarang, Ketua Umum PDIP Megawati belum terdengar akan memanggil Risma untuk didengar persoalannya secara langsung. Demikian juga kita juga tak mendengar  pemanggilan terhadap Wisnu Sakti Buana, dan segenap pengurus DPC PDIP Surabaya.
Sementara kedatangan Risma ke DPR, bertemu Priyo Budi Santoso saja, berdasarkan undangan dari Priyo. Demikian juga ketika sempat menyampaikan permasalahannya itu kepada Presiden SBY, SBY-lah yang memanggilnya untuk menanyakan persoalan tersebut. Menurut Risma, SBY mengatakan kepadanya supaya jangan mundur, karena SBY ingin melihat kota Surabaya menjadi kota yang semakin bagus.
Jadi, ada apa dengan Megawati, sampai hari ini?

Kepemimpinan yang Lamban. Entah mengapa sampai sekarang belum ada inisiatif Megawati memanggil Risma, untuk membicarakan sekaligus memecahkan permasalahan Walikota Surabaya itu dengan Wisnu Sakti Buana dan PDIP Surabaya. Atau jika tidak, sesuai pesannya untuk Risma agar hanya mengurus rakyatnya saja (sementara politik biar diurus oleh PDIP), semestinya Megawati memberikan perlindungan dan pembentengan, sebagaimana ketika 2010 Risma menghadapi gerakan para cross-boys politikus Surabaya itu.
Apa yang ditunggu Megawati? Ataukah DPP PDIP kali ini mau berpihak kepada Wisnu, mengingat Risma pernah menolak titipan nama-nama camat dan lurah yang dikehendaki PDIP, untuk dipromosikan di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya? Atau, karena Risma selama ini menolak arahan PDIP dalam mengurus kota Surabaya?
Tekanan dan intrik politik yang kian hebat yang melanda Walikota Surabaya, sampai-sampai membuatnya nyaris tak tahan dan ingin mundur itu sebenarnya merupakan masalah lokal kota Surabaya. Lebih khusus lagi sebenarnya, merupakan masalah politik bercampur urusan proyek dan bisnis antara – ironisnya – PDIP Surabaya sendiri plus “rekan-rekan” mereka berhadapan dengan Risma.
Tetapi, karena tak kunjung diselesaikan oleh DPP PDIP, akhirnya melebar dan membesar, dan kini menjadi perhatian nasional. Tingkat kontaminasi pun meningkat menjadi konsumsi politik nasional. Apalagi Pemilu Legislatif hanya tinggal satu setengah bulan lagi.
Mulai dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Presiden SBY, sampai DPR pun ikut melibatkan diri dengan alasan untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Sementara itu justru DPP PDIP masih berdiam diri hingga kini. Dalam keingintahuan politik masyarakat sekarang ini, tindakan Megawati adalah bodoh.
Sudah menjadi rahasia umum, para bajingan politik yang berada di lingkar kekuasan, akan memakai pembangunan sebagai proyek ekonomi. Tetapi seorang pemimpin tentu berbeda. Dan perbedaan itulah yang menjadikan benturan kepentingan.

Perbedaan Risma dan Musuh-musuhnya. Gejolak persoalan Risma, sebenarnya ada di sini. Dalam pengambilan kebijakan pembangunan misalnya, gaya kepemimpinan Risma dianggap tidak ramah lingkungan. Sudut pandangnya jelas.
Dalam pembangunan infrastruktur misalnya. Menurut Risma, jalan seharusnya dapat diakses publik secara gratis. Berbeda dengan jalan tol yang bisa dilalui publik dengan mengeluarkan sejumlah uang. “Prinsipnya, kalau masyarakat bisa memanfaatkan jalan secara gratis, kenapa harus bayar? Sedangkan jalan tol kan hanya dilalui orang-orang tertentu,” begitu keyakinan Risma.
Dalam teori kota, kata master Manajemen Pembangunan Kota ini, cara menambah panjang jalan di dalam kota adalah keliru. Karena mestinya membuat sistem transportasi massal yang bagus. Risma berpendapat jalan tol di dalam kota hanya akan mematikan bisnis di sekitarnya. Dampak lainnya, kaki-kaki jalan tol akan menyebabkan banjir di daerah sekitar. Karena berbagai alasan tersebut, Risma memutuskan untuk menolak pembangunan jalan tol Surabaya.
“Saya hanya tak mau suatu saat orang Surabaya mencaci-maki saya karena salah, meskipun saya sudah mati. Iki tak gowo sak turunanku (Ini saya bertanggung-jawab kepada keturunan saya),” kata Risma.
Sementara, berbeda dengan pandangan mereka yang memakai politik untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok kepentingannya. Tak ada hubungannya antara berbagai akibat pembangunan itu, karena yang terpenting adalah bisa ikut bermain dalam anggaran-anggaran pembangunan itu.
Ketidakharmonisan komunikasi antara Risma dan Wisnu, ini bukan sekedar soal orientasi kepentingan, tetapi mestinya PDIP sebagai partai pengusung berfikir jernih sejak awal, bukan hanya sekedar soal like and dislike. Rumor mengenai retaknya komunikasi dua pejabat daerah itu, sudah menjadi rahasia umum. Sementara berdasarkan berbagai informasi, keretakan hubungan yang baru itu, terjadi karena perbedaan pendekatan Risma ke masyarakat.
Risma yang mengusung konsep kerja citizen centred service, lebih mengedepankan pelayanan publik. Dirinya bahkan tak segan terjun langsung untuk melihat permasalahan lapangan yang sebenarnya terjadi.
Model pelayanan berbasis outside yang diambil Risma ini, dirasa tak sejalan dengan wakilnya, sehingga Risma sebagai manusia biasa pun merasa tertekan. Padahal, pola kerja Risma merupakan gambaran pemimpin yang didambakan rakyat saat ini. Risma dianggap sebagai penyegaran di tengah krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Selama ini banyak stakeholder menganggap Risma sebagai unsur partai belaka. Namun apa yang dilakukan Risma membuktikan, bahwa dia adalah pelaku reformasi pelayanan publik. PDIP yang mengusung Risma, bahkan sama sekali tidak mengetahui hal itu.
Persoalannya, apakah PDIP akan mempertahankan Risma, atau akan membawa Wisnu Sakti Buana, yang dianggap “lebih”berjasa pada partai. Sesungguhnya, jika Risma tetap bertahan, maka rakyat yang berterima kasih, dan nantinya justru akan memperkuat PDIP.
Pernyataan terakhir Tjahjo Kumolo (212) agak membingungkan. Karena pada satu sisi ia mengingatkan bahwa Risma merupakan walikota yang diusung partai pimpinan Megawati Soekarnoputri, tetapi bersamaan dengan itu ia menyatakan dirinya tidak ada niatan untuk menjatuhkan Wisnu sebagai wakil walikota. Padahal kita tahu, sumber masalahnya ada di situ.
“Risma direkomendasikan DPP dan menang. Pak Wisnu sebagai Ketua DPC Surabaya yang mengusulkan ke DPP. Selain Ketua DPC, dia Wakil Ketua DPRD. Setelah Wakil Pak Bambang DH mundur, akhirnya diusulkan oleh partai untuk mengisi jabatan lowong,” kata Tjahjo Kumolo. Ia, dan kebanyakan orang PDIP sama sekali tak pernah menyinggung, bagaimana dengan Wisnu Sakti Buana yang 2010 menjadi pelopor pemakzulan Risma, justeru ketika ia katanya adalah tim sukses Risma waktu itu? Politik adalah sesuatu yang un-linier, dan Wisnu akan menjadi persoalan serius bagi kepentingan pembangunan Surabaya.
Titik pangkal permasalahan ini sebenarnya terletak pada Wisnu Sakti Buana dan PDIP Surabaya, bukan pada Risma. Bukankah permasalahan ini mulai terpicu begitu secara kontroversial Wisnu Sakti Buana terpilih dan dilantik sebagai Wakil Walikota Surabaya mendampingi Risma? Padahal jelas, terang-benderang sejak lama boleh dikatakan Risma adalah “musuh politik” paling utama dari Wisnu.
Selain itu visi dan misi Risma dengan Wisnu dalam mengurus dan membangun kota Surabaya sangat saling bertolak belakang. Risma sangat tidak setuju pembangunan jalan tol tengah kota, sebaliknya, Wisnu sangat setuju, -- bahkan diduga karena faktor proyek inilah yang membuat Wisnu dan kawan-kawannya ingin memakzulkan Risma.
Ketika sudah menjabat sebagai Wakil Walikota pun Wisnu masih melontar pernyataan yang bertolak belakang dengan kebijakan Risma, dengan kata-kata sindiran yang cukup pedas. Kata dia, “Terserah, mau dibuat di bawah tanah biar tidak kelihatan atau ditinggikan setinggi langit. Yang penting, tol harus ada,” katanya. “Kalau enggak, ya, ubah Surabaya dari kota niaga menjadi kota wisata saja.” (Majalah Tempo, 17/02/2014).
Karakter Wisnu yang sangat tidak disukai Risma juga diperlihatkan Wisnu setelah dilantik sebagai Wakil Walikota. Sejak dilantik pada 24 Januari 2014, Wisnu tidak pernah bertemu dengan Risma sampai tanggal 5 Februari 2014. Mereka akhirnya bertemu di dalam sebuah acara jamuan makan siang di Balai Kota. Begitu bertemu dengan Risma, Wisnu malah langsung bicara tentang proyek. Yakni, mengenai tanah di Jalan Bogowonto, milik TNI Angkatan Laut, yang mau ditukarguling dengan pihak swasta. Pihak swasta hendak membangun hotel di tanah itu, sedangkan tanah itu termasuk jalur hijau kota Surabaya, tidak boleh ada bangunan di sana. Wisnu mau berunding dengan Risma, agar Risma mau mengubah peruntukan tanah itu, sehingga tanah itu boleh dibangun bangunan di atasnya. Dengan tegas Risma menolaknya.
Jelas sekali karakter Risma dengan Wisnu saling tidak cocok. Sangat janggal malah PDIP Surabaya memilih Wisnu sebagai pendamping Risma. Kejanggalan itu kian kentara, ketika dalam pemilihan Wisnu itu, Risma sama sekali tidak dilibatkan. Padahal, di dalam PP Nomor 49 tahun 2008 disebutkan untuk mengganti wakil kepala daerah  yang lama, kepala daerah mengajukan dua calon wakil wali kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah.
Dari mulai menjabat sebagai Walikota Surabaya, Risma sudah dijadikan lawan utama Wisnu dan kawan-kawannya di PDIP Surabaya. Baru sekitar empat bulan Risma dilantik sebagai Walikota Surabaya, atau pada Januari 2011, Wisnu adalah pelopor utama di DPRD Surabaya untuk memakzulkan Risma dengan alasan Risma telah melanggar hukum dengan menerbitkan Perda yang menaikkan pajak reklame secara drastis. Jika tidak dihentikan PDIP Pusat, Wisnu belum menyerah untuk terus melengserkan Risma.
Padahal diduga kuat alasan Perda Pajak Reklame itu untuk melengserkan Risma itu hanyalah kamuflase. Alasan sebenarnya adalah gaya kepimpinan Risma yang mulai kelihatan lurus, tegas. Menolak untuk dikendalikan,  dan tanpa kompromi terhadap semua pihak pelanggar hukum, termasuk para pejabat dan politisinya, dinilai menjadi ancaman bagi mereka yang selama ini menikmati jabatannya itu untuk kepentingan politik dan bisnisnya. Proyek tol tengah kota, salah satu di dalamnya.
Karena ketegasan Risma, yang tanpa kompromi tidak setuju dengan proyek ini, telah menghilangkan impian keuntungan besar yang sudah di depan mata banyak pejabat dan investor/pengusaha.
Upaya pemakzulan yang dulu gagal, agaknya hendak dicoba dengan memasukkan musuh dalam selimut. Dan Wisnu pun menjadi wakil walikota Surabaya, mendampingi “musuh”-nya.
Disitulah pangkal soalnya.
Seandainya saja sekarang Wisnu cukup punya jiwa besar, menyatakan mundur sebagai wakil wali kota, agar DPRD Surabaya dapat memilih wakil walikota Surabaya baru dengan cara-cara yang prosedural, dan yang cocok dengan Risma, maka persoalan ini selesailah.
DPP PDIP juga punya adil dalam sengkarut masalah ini. Seandainya mereka mengulangi sikap tegas mereka, seperti pada kejadian tiga tahun yang lalu, kasus ini juga tak bakal membesar seperti sekarang. Sementara itu mereka bisa berbangga diri punya kader seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini, yang diakui sebagai salah satu wali kota terbaik di dunia dan telah menerima berbagai penghargaan nasional, maupun dunia.

Politik Sebagai Penegakan Moralitas. Apa yang ditunggu Megawati? Ataukah DPP PDIP kali ini mau berpihak kepada Wisnu, mengingat Risma pernah menolak titipan nama-nama camat dan lurah yang dikehendaki PDIP untuk dipromosikan di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya? Atau, karena Risma selama ini menolak arahan PDIP dalam mengurus kota Surabaya?
Kalau sampai DPP PDIP berpihak kepada Wisnu dan PDIP Surabaya,dan akhirnya berhasil membuat Risma mundur dari jabatannya, maka ini suatu blunder politik paling konyol bagi PDIP menjelang Pemilu Legislatif 2014 ini. Masyarakat Surabaya secara mayoritas lebih mendukung Risma. Menjadikan Risma sebagai “lawan” dan mendepaknya, akan berdampak buruk pada perolehan suara PDIP di Surabaya, dan bukan tak mungkin secara nasional pula.
Beranikah Megawati menjinakkan para crossboyz Surabaya? Kita lihat, apa kepentingan Megawati. Berpihak pada rakyat atau Wisnu Sakti Buana.
Dengan realitas politik semacam itu, membincang etika dalam konteks politik menjadi sangat relevan. Etika dan politik tidak mungkin dipertentangkan satu sama lain. Keduanya menjadi penentu kebahagiaan umat manusia. Politik, salah satunya berfungsi memelihara spiritualitas masyarakat. Mendorong kepekaan sosial, serta mendidik individu mencintai dan memperhatikan hak orang lain.
Oleh karena itu, tidak ada pemerintah yang boleh melakukan tindakan imoral dan mengklaim tindakan tersebut sebagai kebutuhan politik, serta merupakan bagian dari langkah-langkah politik. Dari perspektif ini, etika dapat dianggap sebagai dasar dan pintu gerbang politik. Sebaliknya, politik dapat menjadi alat untuk merealisasikan dan melembagakan nilai-nilai moral. Seperti itu pula pandangan Plato dan Aristoteles, bahwa tidak ada perbedaan antara etika dan politik.
Karenanya politik tanpa ketulusan, dan segala bentuk irasionalitas politik lainnya, jelas merupakan wujud penegasian etika. Politik tidak semestinya disamakan dengan kepentingan kelompok tertentu, dan ruang publik pun tidak semestinya direduksi menjadi pasar. Politik semacam ini hanya akan melahirkan pemerintahan yang pincang, karena orientasinya hanya kepada kelompok dan mengabaikan kompetensi, yang bisa berdampak menjerumuskan bangsa dalam krisis multidimensi.
Immanuel Kant berharap bahwa para elit politik dan pejabat, hendaknya bersikap sebagai politikus moralis, bukan moralis politis. Politikus moralis adalah politikus yang setiap sepak terjang politiknya berada dalam bingkai moral. Sedangkan, moralis politis adalah politikus yang selalu mencari-cari pembenaran moral, untuk disesuaikan dengan kepentingan politiknya.
Birokrasi yang semestinya profesional dan akuntabel telah dirusak oleh infiltrasi tangan-tangan politisi. Ini menjadikan praktik korupsi semakin marak, dari pusat sampai daerah. Birokrasi diperlakukan para politisi dan parpol tak ubahnya mesin ATM yang siap menggelontorkan uang sewaktu-waktu. Parpol pun telah menjelma menjadi kartel politik. Dan kita akan lihat, Risma versus Megawati ini akan memposisikan kemenangan PDIP sebagai realita atau utopia. 

Sabtu, Februari 22, 2014

Bencana Alam dan Ketidakmampuan Membacanya



Wahyu pertama yang diperintahkan untuk manusia. Dalam Alquran, ayat Tuhan yang harus dibaca manusia terdiri atas ayat-ayat kauliyyah (kalam) dan ayat-ayat yang bersifat kauniyyah (alam). Membaca Alam, Membaca Kalam! Membaca adalah mencermati setiap hal yang bisa dicerna panca indera, untuk kemudian dicerna, diolah, dan dianalisis dengan otak, untuk menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdaya guna dalam meraih hidup yang lebih baik, untuk hari ini, esok, dan masa depan.
Jika kita menafakuri alam ini dengan pikiran jernih, kita akan menemukan bahwa alam semesta bagaikan bangunan rumah, yang menyediakan berbagai perlengkapan yang sempurna. Langit ditinggikan seperti atap. Bumi dihamparkan seperti lantai. Bintang-bintang ditaburkan seperti lampu. Dan barang-barang tambang di perut bumi, ibarat kekayaan yang terpendam. Semua itu disiapkan dan disediakan untuk kepentingan alam itu. Sementara itu, manusia ibarat pemilik rumah yang dianugerahi segala isinya. Berbagai jenis tumbuhan disediakan untuk memenuhi kebutuhannya, dan bermacam-macam hewan diberikan untuk menopang kehidupannya.
Langit diciptakan dengan warna yang dapat dipandang mata. Seandainya langit diciptakan dalam bentuk sinar atau cahaya, pasti akan menyakitkan mata orang yang memandangnya. Warna kebiru-biruan membuat mata manusia bisa menikmati pemandangan langit. Apalagi ketika malam mengganti siang, dan bintang-bintang serta bulan bercahaya terang. Manusia dapat memandang ciptaan Allah, dan dalam keindahan langit, manusia dapat menemukan Tuhan, pencipta jagat raya.
Selanjutnya ketika menyadari keindahan langit, manusia akan merenungkan keindahan tata surya. Perputaran bintang-bintang memberikan petunjuk, arah dan waktu kepada manusia. Ada lintasan-lintasan yang bekas-bekasnya dapat terlihat, di barat dan di timur. Ada juga kumpulan bintang yang membentuk rasi tertentu, sehingga menjadi petunjuk arah bagi orang yang tersesat. Dengan petunjuk rasi bintang, manusia dapat menemukan arah yang ditujunya. Ingat dongeng tiga raja yang menemu bayi Yesus di kandang domba Yerusalem?

ALAM SEBAGAI PEMBELAJARAN | Dalam sebuah dongeng sufi, Tsabit Bannani berkata, "Suatu ketika Kanjeng Nabi Daud melewati sebuah lampu penerang yang sedang menyala. Kemudian dia teringat akan api neraka yang dahsyat. Maka seketika itu juga, dia bergetar dan menjerit dengan keras, sehingga tampak anggota badan dan sendi-sendinya seakan terputus."
Demikianlah di antara akhlak sufi yang mulia. Seorang sufi sejati selalu memandang dunia dengan pandangan iktibar (pelajaran) bukan pandangan syahwat dan rasa senang, dan atau rasa marah serta kekecewaan yang mendalam.
Ketika kita berhadapan dan apalagi tertimpa bencana alam, sering ungkapan yang muncul adalah; “Mungkin Tuhan sedang marah, atau mulai bosan dengan dosa-dosa kita”, dan “Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.”
Dua ungkapan itu, tidak cukup inspiratif, dan hanya menunjuk kelemahan kita. Bagaimana mungkin kita mampu bertanya pada rumput yang bergoyang, jika bencana alam pun hanya dimaknai sebagai “Tuhan marah kepada kita”. Tentu saja, bertanya pada rumput yang bergoyang hanya idiom, tetapi idiom itu dengan jelas merujuk pada keputus-asaan karena ketidaktahuan. Kenapa tidak bertanya pada pengetahuan, sedang Tuhan sendiri selalu menyediakan jawaban atas hukum alam yang dipetakannya?
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal," demikian dituliskan dalam Quran, Ali Imran, 190. Artinya, segala sesuatu bisa diuraikan, ada asbab-musabab, ada hukum kausalitas yang melingkunginya.
Bencana memang datang tak diundang. Kalau diundang mungkin bukan bencana, tapi kenduri atau kondangan. Namun meski teknologi sudah bisa memprediksi beberapa bencana, tetap saja gejolak kekuatan alam muncul di luar konstruks akal manusia.
Sementara itu, perilaku manusia, sebagai salah satu penyumbang bencana alam jadi tampak “kejam” dan “jahat”, adalah kebandelan dan kebanggaan pada kebodohannya. Sudah tahu tinggal di daerah banjir, tetap bandel tinggal di daerah itu. Menolak dipindah karena alasan ini dan itu. Tapi kalau sengsara atau menderita, mengeluh-ngeluh minta sumbangan. Kalau mendapat nasi bungkus berlauk telur dadar dibuang sembarang di sungai. Terus ceramah soal HAM dan sebagainya.
Kalau pas tidak musimnya, perilaku kesehariannya tidak menghargai lingkungan. Setelah bencana lewat pun, tidak segera mampu melakukan perubahan perilaku untuk mengantisipasi. Kalah dengan hewan, yang selalu adaptif dalam menghadapi rahasia alam itu. Bahkan, binatang selalu lebih antisipatif daripada manusia. Manusia bodoh saja yang mencengcang sapi di permukimannya, sementara mereka mengungsi di daerah aman (kalau dituding begini, biasanya ngamuk-ngamuk, dan menyodorkan kemiskinan sebagai alasan).
Padahal persoalannya bukan pada kemiskinan atau kekayaan, tetapi mau belajar atau tidak. Antisipatif atau tidak. Tentu saja, Pemerintah juga harus dituding sebagai penyebab, entah dari pembiaran sampai tidak adanya mekanisme untuk melakukan social enginering. Yang mereka lakukan pembangunan itu hanya hal fisik, namun perilaku dan pola pikir, sama sekali tidak ada yang mengurus. Sementara sekolah-sekolah kita dari TK hingga Universitas, sama sekali tidak serius dipandang oleh pemerintah (dan apalagi swasta) dalam merekonstruksi pertumbuhan masyarakat.
Di situ sesungguhnya perbedaan manusia dan binatang. Jika binatang hanya “hit and run” menghadapi bencana, manusia mempunyai akal untuk mempelajari dan mengantisipasinya. Termasuk bagaimana manusia bisa mengatur tata-ruang dan arsitektur bangunan.

HEWAN LEBIH PEKA DARI MANUSIA | Dalam hal membaca alam, manusia kalah dengan hewan. Selama berabad-abad hewan dapat memprediksi bencana alam, jauh sebelum manusia dapat memprediksinya. Hewan seolah-olah memiliki indera keenam untuk mengetahui akan adanya badai, gempa bumi, dan tsunami. Para ilmuwan berteori bahwa hewan mampu menangkap getaran-getaran atau perubahan tekanan udara di sekitar mereka, yang tidak dapat dilakukan manusia.
Memang hewan memiliki sensor yang sangat halus. Pada beberapa spesies, ada yang memiliki kemampuan sensor diluar kemampuan manusia. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah mencoba menentukan kemampuan sensor tersebut. Sesungguhnya, ini keunggulan manusia yang berakal, untuk justru memanfaatkan hal tersebut sebagai penanda. Tapi di kota-kota besar, hewan-hewan dieksploitasi dan direduksi sensitivitasnya.
Padahal, peneliti di China telah mempelajari masalah ini sejak tahun 1950-an, dan menemukan bahwa beberapa hewan seperti ular, dapat mendeteksi gempa bumi. Ular terlihat keluar dari sarang mereka di tengah hibernasi (tidur panjang) musim dingin, dan binatang lain tampaknya juga dapat merasakan gempa sebelum benar-benar terjadi.
Di Sri Lanka dan Thailand, ada sebuah cerita tentang gajah-gajah berlari ke bukit satu jam sebelum tsunami tahun 2004, yang menghancurkan desa dan membunuh hingga 150.000 orang di kedua negara itu. Ravi Corea, presiden dan pendiri Sri Lanka Wildlife Conservation Society, mengatakan bahwa orang-orang melihat tiga gajah yang melarikan diri menuju tempat yang lebih tinggi, satu jam sebelum adanya tsunami, di suaka margasatwa terbesar kedua di Sri Lanka, Yala National Park.
Pada kenyataannya hewan-hewan memiliki pendengaran yang fenomenal. Gajah dapat merespons dan memproduksi gelombang infrasonik (gelombang suara pada frekuensi yang lebih rendah dari gelombang yang dapat didengar manusia). Mamalia yang memiliki kemampuan sama adalah jenis paus tertentu. Ada kemungkinan perubahan geografis menghasilkan suara dengan frekuensi rendah yang tidak bisa didengar oleh manusia, tapi dapat ditangkap oleh gajah. Namun gajah bukanlah satu-satunya hewan yang dapat mendeteksi adanya bencana. Burung, monyet, anjing dan semua makhluk lain tampaknya bertingkah aneh sebelum adanya bencana alam.
Beberapa kelelawar, yang aktif di malam hari dan biasanya tidur di siang hari, menjadi sangat aktif setengah jam sebelum gelombang tsunami datang. Anjing yang biasanya terlihat senang, melompat-lompat dan berlari-lari dengan pemiliknya, menjadi tidak tertarik melakukan hal tersebut. Begitu pula dengan monyet yang biasanya sangat suka dengan pisang, tiba-tiba menjadi tidak tertarik dan bertingkah sangat aneh.
Hal-hal tersebut mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan tanda-tanda alam yang ada sebelum terjadinya bencana alam. Hewan liar dapat bertahan hidup dengan selalu waspada. Alam sangatlah lentur, dan kita tidak boleh lupa bahwa manusia juga bagian dari alam.
Tetapi, manusia terasa lebih unggul karena ia adalah mahkluk pembelajar karena akal budinya. Berbeda dengan hewan yang “hanya” hit and run, manusia semestinya bisa merekayasa dan mengantisipasinya. Sementara apa yang terjadi akhir-akhir ini, jika kita melihat reportase media pada korban bencana, tampak manusia menjadi jauh lebih bodoh dari hewan. Disamping tidak bisa membaca tanda-tanda alam, melakukan antisipasi pun tidak bisa.

BACALAH ALAM BACALAH KALAM | Teknologi bencana gempa hingga kini masih belum bisa secara tepat memprediksi datangnya bencana. Ilmuwan baru bisa memprediksi kemungkinan terjadinya gempa karena ada pergeseran bumi, tapi tidak tahu persis kapan waktunya. Sedangkan letusan gunung berapi harusnya juga mulai diwaspadai jika sudah ada tanda-tanda peningkatan suhu udara yang ekstrem sekitar gunung.
Mencintai alam adalah salah satu cara kita bersyukur pada sang pencipta alam beserta isinya. Keindahannya semestinya kita jaga, kita nikmati, kita resapi, karena alam adalah anugerah yang tak pernah habis. Itulah bukti kita mencintai alam sekitar kita.
"Kapan salah seorang diantara kita dapat menjadi orang yang selalu mengambil pelajaran?" bertanya Bannani pada Hatim Al Ashamm.
Hatim menjawab, "Apabila orang itu dapat melihat bahwa apapun di dunia akan sirna dan bahwa orang yang memiliki kekayaan dunia juga akan sirna."
"Hendaklah pandanganmu terhadap dunia adalah pandangan iktibar, pemanfaatanmu pada dunia adalah keterpaksaan, dan penolakanmu pada dunia adalah pilihan," kata Yahya bin Muadz.
Para sufi senantiasa melihat proses penciptaan alam sebagai sarana menuju (keridhaan) Allah. Mereka selalu membaca berbagai hikmah yang ada di balik alam. Mereka menafakuri semuanya hingga menghasilkan rumusan pengetahuan purna, yang berguna bagi kehidupan manusia setelah mereka. Matahari, bumi, dan langit di pandang oleh mereka bukan sekadar untuk dinikmati keindahannya, tetapi untuk direnungkan hikmah dibaliknya. Bacalah alam, bacalah kalam.
Jadi, jangan hanya berkeluh kesah, menuntut sumbangan, atau saling menyalahkan. Apalagi mengkambinghitamkan bencana sebagai kemarahan Tuhan. Berhimpunlah rakyat jelata, pemerintah dan orang pintar (politikus jangan diajak, nanti cuma ngibul dia). Jadilah manusia pembelajar, bacalah alam. Kalau pun tak bisa, bacalah kalam. Tak bisa juga? Artinya kita memang kurang bisa bersyukur.


Golput Diberi Sanksi. Sanksi Apa?

Pemilu 1955. Pemilu Pertama di Indonesia. Demokratis dan Besih.
Tantowi Yahya, Wasekjen Partai Golkar, mengusulkan agar pemilih golput diatur dalam undang-undang sehingga bisa dijatuhi sanksi. Menurut Tantowi, sanksi terhadap kelompok golput perlu mulai dipikirkan lantaran ancaman golput di Indonesia cukup memprihatinkan. Kelompok golput katanya mengancam legitimasi para pemenang pemilu nantinya. Jika suara golput lebih banyak daripada suara dari caleg terpilih, sebut Tantowi, bisa jadi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga parlemen akan semakin pudar.
Seperti diberitakan, hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan angka pemilih yang belum menentukan pilihan masih relatif tinggi. Seperti survei yang dirilis Pol-Tracking Institute pada Desember 2013, sebanyak 21 persen responden menyatakan tidak berminat berpartipasi dalam Pemilu Legislatif 2014 nanti. Untuk itu, bagi pemilih akan dikenakan aturan wajib memilih.
Apa yang disampaikan oleh Tantowi, sepertinya masuk akal, utamanya akal yang bodoh. Jika rakyat diwajibkan memilih, sementara wakil rakyat tidak wajib mewakili suara rakyat, tetapi lebih mewakili suara oligarki partai, hal itu bisa membuat jumlah golput akan lebih besar. Bagaimana bisa? Karena golput bukan berarti tidak peduli pada hak politik. Justeru masalah ini yang tidak terpenuhi dalam perimbangan yang disebut hak dan kewajiban. Hak Tantowi untuk mengatakan itu, namun apa kewajiban yang mesti disandangnya? Atau kita balik pertanyaannya, sebagaimana rakyat adalah pemegang kedaulatannya; Jika rakyat wajib memilih, apa saja hak-haknya yang semestinya menjadi kewajiban yang dipilih?
Selama kurun waktu 2009-2014, DPR menghabiskan anggaran Rp 11,8 triliun, sekitar 70 persen (Rp 8,3 triliun) untuk membiayai kegiatan anggota DPR. Namun apa prestasi wakil rakyat ini bagi rakyat pemilihnya sekaligus sebagai pembayar pajak yang membiayai seluruh sistem dan mekanisme penyelenggaraan demokrasi ini? Belum lagi kenyataan yang membuat ketidakpercayaan makin meningkat, karena tingkat produktivitas mereka yang rendah?
Mari kita lihat fungsi DPR seperti diamanatkan konstitusi, yaitu fungsi budgeting (anggaran), controlling (pengawasan), dan legislasi (pembuatan UU). Dari sisi anggaran, selama ini terlihat dan terbuktikan, DPR tidak memihak rakyat. Anggaran untuk subsidi dan kesejahteraan rakyat "dikalahkan" oleh anggaran untuk keperluan lain, atau justeru kesejahteraan bagi diri-mereka sendiri.
Dari sisi kontrol, semakin terlihat, betapa lembaga ini justeru menjadi bagian dari masalah. Kita tahu, banyak anggota DPR tersandung kasus korupsi. Alih-alih mengawasi eksekutif (pemerintah) untuk mencegah korupsi, yang terjadi malah justru kasus jual-beli, transaksi, dengan menggunakan berbagai kewenangan.
Dari sisi legislasi, DPR sangat miskin prestasi. Mereka tidak pernah bisa memenuhi target penyelesaian UU (tahun 2010, hanya 8 dari target 70 RUU Prioritas, tahun 2011 hanya 18 dari target 93 RUU; tahun 2012 hanya 10 dari 64 target RUU, tahun 2013 hanya mampu menyelesaikan pembahasan 7 dari 70 RUU). Persidangan-persidangan utama sering tidak kuorum, banyak terbengkelai, dan sering kualitas konstitusionalnya rendah, tetapi uang anggaran terus menggelontor untuk hal ini.
Belum lagi kita bicara soal gaji anggota DPR, dengan tunjangan dan lain-lain. Jika kita rata-rata gaji mereka Rp 60 juta per bulan, atau setara Rp 3,6 miliar per orang selama 5 tahun masa tugas, berapa duit dikeluarkan untuk 650 kepala di Senayan itu? Sementara pada sisi lainnya, apakah masing-masing anggota dewan memberikan laporan auditing ini kepada publik sebagai pembayar gaji mereka?
Selama partai politik hanya sebagai pencuri suara, di mana rakyat hanya diambil suaranya kemudian diputus hubungannya dengan partai politik, golput adalah kesadaran politik untuk tidak bersetuju dalam tipu-daya itu. Apalagi seperti di atur undang-undang, memilih adalah hak, yang artinya tidak memilih pun adalah hak.
Kecuali, partai politik memberi ruang partisipasi bukan hanya pada 5 menit untuk 5 tahun, melainkan bersama-sama ikut mengontrol wakil-wakil mereka yang telah duduk di kursi parlemen. Artinya ada sistem dan mekanisme yang memungkinkan rakyat mengawasi secara langsung, dan berhak untuk menentukan nasib wakil rakyat ketika mereka berkhianat atau tidak bekerja secara semestinya.
Selama ini, begitu caleg terpilih dan duduk di parlemen, partai kemudian membentuk fraksi-fraksi di parlemen, dan merekalah yang menentukan nasibnya. Jika seorang wakil rakyat performancenya buruk, ia bisa bertahan dan terus duduk aman karena partai melindunginya dengan mekanisme fraksi. Begitu juga ketika ada anggota legislatif berprestasi baik, belum tentu dia tidak digeser oleh partainya dengan alasan yang kita tidak tahu.
Demikian juga kasus seperti Ibas Yudhoyono, yang bisa mundur dari legislatif seenaknya, tanpa peduli dengan konstituennya yang percaya dan memilihnya sebagai wakil mereka. Dan kemudian yang duduk menggantikannya, bukan orang yang mereka kenal dan dipercaya oleh konstituennya. Masih agak mending jika wakil rakyat itu mendapat posisi yang lebih tinggi, atau lebih strategis dan operasional (di bidang eksekutif).
Tak adanya hubungan lagi antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya, membuat tidak ada sanksi hukum apapun yang membuat wakil rakyat berkhidmat pada rakyat pemilihnya. Demokrasi 5 menit untuk 5 tahun, adalah demokrasi omong kosong. Sudah omong kosong, mereka minta semua orang untuk terlibat memilih, dan memberi sanksi pada mereka yang memilih golput. Mestinya, untuk proses perwakilan selama 5 tahun kerja, pemilih juga harus disertakan selama 5 tahun itu pula, tentunya melalui mekanisme yang membuat hal itu berjalan adil.
Apakah partai politik berani dengan perubahan ini? Dijamin tidak. Karena partai politik bagi mereka adalah lembaga-lembaga yang hanya mengatasnamakan publik tetapi mereka anggap merekalah pemilihnya. Dan akhirnya, arogansi para politikus dan anggota parlemen wakil rakyat ini, sama dengan para pejabat pemerintah. Yakni mereka lebih memposisikan sebagai aparat negara, pejabat negara, pembesar negara. Dan rakyat, mereka anggap sebagai obyeknya, bukan subyeknya.
Padahal?
Demkokrasi yang kita bangun, adalah demokrasi penelikung amanah rakyat. Dalam praksisnya, mereka bukan politikus, melainkan hanya para tikus-tikus yang menggerogoti negara atas nama rakyat.

Rabu, Februari 19, 2014

Bu Risma dan Parpol yang Bodoh

Di fesbuk, twitter, blog, dan berbagai jejaring sosial media, banyak sekali diposting berita pemasgulan Tri Rismaharini sebagai walikota Surabaya oleh DPRD Surabaya (didukung semua fraksi, kecuali PKS). Pemostingan itu agak mengecewakan sesungguhnya, bukan karena peristiwanya, tapi karena pemostingnya tidak awas dengan kejadian yang berangka tahun 2011. Dan banyak orang tanpa re-checking langsung marah-marah mengomentari berita itu. Tentu saja marah-marah karena membela Bu Risma,
Bahwa hingga kini (apalagi setelah melihat tayangan wawancara Najwa Sjihab dengan Ibu Risma, Metro TV, 12 Februari 2014), isyu pengunduran diri itu tambah anget, tetapi perspektif politiknya sudah berbeda sama sekali. Berkebalikan arah malah.
Sekarang ini, siapa yang berani 'menanggung' kalau Ibu Risma mundur? Bukan hanya politikus lokal (anggota DPRD Surabaya maupun DPD PDIP Jawa Timur), tetapi juga DPP PDIP pun pusing menghadapi soal ini, dan mohon-mohon (ampun) agar Bu Risma tidak mundur.
Saya teringat pada Prof. Hamdi Muluk, dkk, yang rajin mendorong orang sipil (di luar partai politik) untuk menjadi pemimpin. Diantaranya selain muncul nama Pak Jokowi,juga direkomendasikan nama-nama fenomenal lainnya seperti Bu Risma dan Pak Kamil Ridwan (walikota Bandung). Hal itu karena parpol tak bisa diharap sebagai ajang penggodogan pemimpin. Maka perlu suntikan orang luar.
Saya kira pendapat itu betul, tapi menurut saya Prof. Hamdi terlalu muluk dan naif.
Contoh kejadian di Surabaya itu membuktikan, bagaimana partai politik benar-benar tidak bisa diharap luar dalam. Mereka menyeret masuk tokoh dari luar partai hanya untuk menarik simpati publik (karena di dalam mereka tak ada orang menarik itu). Tapi setelah masuk ke dalamnya, orang partai kemudian menjebak atau menelikungnya. Bayangkan waktu itu (2011), PDIP yang mencalonkan Bu Risma, namun partai ini pula yang menginisiasi gerakan pemasgulan.
Kasus Bu Risma dengan jelas menunjukkan kebobrokan partai politik, khususnya PDI Perjuangan itu sendiri. Mbak Mega mau marah-marah, dan itu katanya ulah oknum, terserah saja. Tapi begitulah kenyataannya. Tjahjo Kumolo cenderung menutupi masalah utamanya. Konon ada masalah internal, antara Bu Risma dan Pak Wisnu (yang tahun 2011 jadi Ketua DPRD Surabaya dan inisiator pemasgulan Bu Risma, yang sebelumnya adalah Ketua Tim Sukses Tri Rismaharini). Masalah apa? Tak ada penjelasan yang jelas.
Bu Risma meyakini ada pemalsuan tanda tangan dalam proses terpilihnya Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya, sebagaimana pengakuan Ketua Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya yang merasa tidak menandatangani kelengkapan berkas calon wakil wali kota, seperti yang seharusnya. Bahkan sampai yang bersangkutan mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri, terkait prosedur yang salah tersebut.Kenapa harus ada masalah 'ini' jika tidak ada masalah 'itu'?
Kenapa harus ada kecurangan dalam hal ini, dan tanpa melibatkan Bu Risma? Lihat agenda di baliknya. Dan itu inti masalahnya. Ketika pemasgulan tidak berhasil, maka jalan gerilya dipakai, dengan mendudukkan "orangnya" untuk masuk ke dalam sistem. Karena kalau Bu Risma diturunkan di tengah jalan, akan dapat pembelaan publik (dan parpol menjadi common enemy), itu berbahaya menjelang Pemilu 2014 ini. Maka Bu Risma akan tetap jadi walkot, tapi didampingi wawalkot yang bisa mengendalikan. Dan sekarang ini, para operator politik kotor dari DPC, DPD, dan DPP, pasti akan membujuk-bujuk Bu Risma untuk tidak mundur.
Dengan begitu maka kekuatan politikus kotor akan tetap eksis, bisa merangsek dan mengintersepsi keputusan-keputusan Bu Risma yang dianggap "tidak ramah lingkungan", atau dalam istilah Fadli Zon, Bu Risma ini type Ahok, maunya lempeng saja, kaku, dan tidak kenal kompromi. Memang harus begitu jika pro-rakyat, dan menjadi pejabat publik yang tidak korup. Tentu saja menjadi tidak ramah lingkungan bagi parpol yang korup.
Kalau saya menyertakan pendapat pribadi, saya mendukung Bu Risma mundur. Biar PDIP (lokal dan nasional) itu hancur. Parpol bodoh mestinya memang harus hancur (apa pun parpol itu). Itu kalau tuntutan Bu Risma [agar keputusan mengangkat wawalkot Wisnu dianulir] tidak dipenuhi DPP PDIP, artinya ada koboi-koboi Jakarta yang ikut bermain dalam soal ini. Artinya, hal itu menunjukkan DPP PDIP merestui kelakuan DPC dan DPD PDIP Surabaya (dalam proses pengangkatan wawalkot yang cacat prosedural hukum itu).
Pihak PDIP boleh saja mengatakan, bahwa apa yang terjadi ini bagian dari perang politik, psywar yang dilancarkan partai politik lain. Namun, tudingan dengan tanpa menyebut nama partai yang dimaksud itu (dengan alasan apapun), menunjukkan pernyataan itu sumir, lempar batu sembunyi tangan, atau mencoba mengalihkan perhatian. Sodorkan bukti, bahwa hal itu upaya busuk partai lain, sebutkan namanya, agar bisa dikonfirmasi, baru kita boleh menyebut ini berpolitik secara fair, dan rakyat akan bisa menilai siapa yang bersandiwara. Bahwa partai politik (apalagi menjelang Pemilu) penuh intrik, benar adanya. Tapi memakai cara kotor akan menuai hasil kotor juga, karena masyarakat sekarang bisa mendapatkan informasi darimana pun.
Itu kalau kita bicara kasus. Kalau kembali pada teori Prof Hamdi Muluk, saya lebih percaya ubahlah UU Politik (dan Kepartaian) kita, agar oligarki partai (kekuasaan orang-orang/elite partai yang absolut) bisa diberantas, dan rakyat pemilik kedaulatan tidak hilang akses begitu habis mencoblos. Sekarang ini, begitu seseorang terpilih berdasar pilihan rakyat, langsung orang itu dalam kuasa partai. Ia tidak menjadi wakil rakyat dan mewakili kepentingan rakyat lagi. Partai kemudian membentuk fraksi-fraksi di legislatif, yang berhak menaik-turunkan orang. Sementara rakyat pemilih tak punya akses lagi, untuk menghentikan di tengah jalan ketika wakil yang dipilihnya itu menyelewengkan amanat rakyat.
Bisakah, dan mungkinkan anggota legislatif merekomendasikan RUU yang bakal memangkal kuasa partai? Tentu saja terdengar utopis, tetapi tetap harus disuarakan.
Bu Risma yang dicintai rakyat Surabaya, kini dimain-mainin partai. Tapi kita bisa apa? Untung 10 juta bonek bersedia di belakang Bu Risma, untuk ngamuk massal. Dan kita kembali ke demokrasi bar-bar. Jadi? Mundur saja, Bu Risma. Sebentar lagi Pemilu, sesekali kita mainin parpol yang suka mainin kita!