Jumat, Desember 27, 2013

Bagaimana Kalau DPR Dilikuidasi Saja?

Dalam teori atau konsep demokrasi modern (yang mengistilahkan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat), maka pandangan Montesque yang selama ini kita pakai, berpangkal pada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada pula kemudian yang menambah-nambahi, pilar ke-empat, yakni media (meski tak jelas apa jenis kelaminnya).
Apakah ini konsep paripurna? Pada saat informasi dan komunikasi mengalami revolusi teknologi yang sebegitu rupa, rasanya perlu memikirkan (atau kalau kelas fesbuker, mengandaikan) bahwa konsep tiga pilar (apalagi empat), sama sekali tidak relevan lagi. Itu lebih merupakan involusi, kemandegan, kejumudan, karena mereka ingin mempertahankan posisi masing-masing.
Pada abad ini, pertanyaannya, masih relevankah lembaga legislatif, atau dewan perwakilan rakyat itu? Apa sih pekerjaan mereka? Pengawasan, kontroling, budgeting? Bukankah legislatif ini, pada akhirnya, juga menjadi bagian eksekutif juga? Masuk golongan elite, yang berbeda dengan rakyat, dan punya potensi sama korupnya?
Di jaman teknologi komputer (dengan revolusi informasi-komunikasi sekarang ini), fungsi legislatif sesungguhnya bisa diperankan langsung oleh rakyat. Mau diwakili apanya lagi? Mau memilih jajaran eksekutif seperti presiden, wakil presiden, menteri, kapolri? Teknologi komputer bisa memberikan kedaulatan pada rakyat secara langsung via tombol. Ono W Purbo bisa mendisain internet gratis ke seluruh desa di Nusantara.
Mau memilih jajaran yudikatif seperti kejaksaan agung, mahkamah agung, hakim agung dan lain sebagainya? Serahkan tombol pilihan pada rakyat langsung. Tidak semua rakyat punya komputer, laptop? Tentu saja, tapi apa susahnya membawa komputer ke tiap balai desa dengan teknologi yang terintegrasi secara nasional? Banyak ahli IT Indonesia yang jago untuk mempermudah dan mempermurah biaya demokrasi.
Lha terus, fungsi legislasi, pengawasan, kontroling, budgeting dan sebagainya itu, siapa yang menjalankan? Untuk perencanaan anggaran, budgeting, serahkan saja pada ahli-ahlinya, profesional dari kampus, bikin seminar terbuka dan moderat.
Pengawasan pelaksanaan, langsung pada rakyat. Kalau pejabat anu korupsi, rakyat bisa tekan tombol ke jaringan internet, pejabat anu itu anjing, harus mundur,... Kalau lebih 50% rakyat berhak pilih minta dia mundur, tak ada kekekuatan yang bisa menghentikannya.



Akan terjadi chaos, karena kekuasaan tak terkendali?  Itu omongan elite yang takut kehilangan otoritas jabatan dan kepentingannya saja. Selama ini kekuasaan terkendali, dan situasi chaostik juga terjadi. Setidaknya, bangsa dan negara ini tak punya arah, politikusnya hanya berorientasi pada uang dengan modus kekuasaan, atau kalau tidak berorientasi uang, ya berorientasi kekuasaan dengan modus uang (dibolak-balik setali tiga uang).
Memangnya rakyat jelata juga seneng kalau terjadi chaostic tiap hari? Capek juga, Dul! Rakyat pengen pemerintahan berjalan efektif. Kalau tanpa legislatif, bayangkan, berapa anggaran negara bisa dihemat? Tak ada gaji untuk pekerjaan yang tak jelas, tak ada tunjangan ini-itu, tunjangan reses, biaya sidang, biaya piknik keluar negeri, banyaaaaak deh biaya bisa dipangkas. Bisa dipakai untuk menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan. Tukang bikin kaos, sablon, atribut partai, meski sementara kehilangan pekerjaan, tapi dapat tunjangan sekolah gratis buat anak-anaknya dan tunjangan kesakitan gratis (kalau sehat, kenapa ditunjang? Kan malah sakit!).
Lha pers di mana? Ya, terserah pers saja mau di mana. Kalau rakyat berdaulat, pers juga bisa tak penting, karena selama ini lebih banyak pers yang dipakai para capres, cagub, cabup, cawali, camat (calon mata-mata), ustaz Sholmed,... Padahal, doa orang teraniaya (seperti teraniayanya TKW yang terpaksa mengelana ke luar negeri, jauh dari orangtua dan saudara, dan mungkin anak, tambah difitnah sebagai komunis pula) lebih makbul, dibanding doa ustaz Sholmed!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar