Melawan Logika Publik

Melawan logika publik, apakah publik punya logika? Pasti punya, meski banyak ahli dan fesbuker suka mengejeknya. Selalu dibilangnya, pemimpin yang salah dan bodoh, adalah cerminan pemilihnya. Analisis yang tidak sopan. Paling-paling bacaannya google dan goosip, sambil copast situs sana-sini terus diberi komentar dengan kalimat tak jelas obyek-subyeknya.
Susilo Bambang Yudho...yono, presiden RI yang 2014 harus selesai itu (bentar lagi, horeee), belum lama lalu menanggapi ramai-ramai soal Bunda Putri. Membuat konperensi pers kecil di tempat darurat (Halim Perdanakusuma, supaya berkesan betapa pentingnya), SBY marah-marah, menuding orang lain berbohong 1000 + 2000 persen. SBY minta hal ini dibongkar, ia perintahkan BIN dan internalnya mengusut. Eh, hanya berumur dua hari, SBY batal mengumumkan ke publik, siapa itu Bunda Putri, dengan alasan hanya untuk konsumsi internal. Kalau konsumsi internal kenapa harus konperensi pers? Wacana publik dibuka, tapi closingnya jelek. Dan itu segera menuding balik ke SBY, bahwa ia bohong dan tidak jujur. Ia melawan logika publik, sama denga ketika sejumlah survey mengatakan bahwa kinerja SBY-Boediono dinilai tidak memuaskan, dan kinerja ekonominya paling buruk, eh, SBY bisa-bisanya berkomentar dan mengklaim; Bahwa dia sudah bekerja mensejahterakan rakyat. Hahaha, cemen banget, nih, reaksinya.
Hal yang sama dilakukan oleh Hajah Nurhayati Ali Assegaf, yang setelah berkomentar soal kebakaran di Jakarta (terburuk di jaman Jokowi), lagi-lagi ketua fraksi DPR-RI dari Partai Demokrat ini bersabda: "Jokowi itu aneh, tidak konsisten. Dulu waktu jadi Walikota Solo mendukung mobil Esemka, kok sekarang jadi Gubernur Jakarta menolak mobil murah? Tidak konsisten." Itu sabda yang indah dan gaul, karena betapa logika publik dilecehkan di sana.
Hal yang juga dilakukan LSI (Lingkaran Survey Indonesia) ketika membuat survey tentang calon presiden dengan memunculkan hanya Megawati dan Abirizal Bakrie yang muncul ke permukaan, sementara nama yang selama ini merajai seperti Jokowi dan Prabowo lenyap, karena keduanya dianggap capres wacana, alias belum memproklamirkan. Hahahaha. Siapa juga yang sudah proklamasi, kenapa untuk Jokowi dan Prabowo dibilang capres wacana, tapi tidak untuk Megawati dan Aburizal? Apakah keduanya juga bukan capres wacana? Logika publik kembali dilecehkan.
Anda ingat Farhat Abbas, seorang lawyer, selebritas, cagub, cabup, dan bahkan capres yang gempar sumpah pocong itu? Semua orang bisa dilecehkannya. Komentarnya suka melawan arus dan logika publik. Anda tahu, ketika ia mengikuti Pilkada di Kolaka? Hasilnya, cabup Farhat ini hanya memperoleh angka 3% suara, paling buncit sendiri.
Publik punya logika. Ia bernama moralitas umum. Hal-hal yang sederhana, tetapi sulit diukur oleh mereka yang tidak bisa mengekstraks nilai-nilai keadaban dan kemuliaan publik. Para fesbuker jika mau sohor juga gampang, jadilah berbeda. Kalau semua orang dukung Jokowi, cobalah anti-Jokowi. Jika semua orang dukung KPK, cobalah lecehkan KPK. Dan sejenisnya. Anda pasti akan cepat sohor, minimal dikagumi berpandangan beda. Tapi, apapun, ukuran publik yang sulit diduga, adalah soal niatan dan ketulusan, untuk apa berbeda demi popularitas? Itu melawan logika publik yang kesekian kalinya.