Senin, Agustus 19, 2013

Konvensi Presiden dan Cara Berkelit Parpol Korup

Orang-orang pada menulis, menyambut baik, mendukung, mendorong, konvensi capres via Partai Demokrat. Apalagi Sugeng Sarjadi dan Efendy Gazali ikut juga jadi semacam panitia seleksi di situ.
Anomali dan aneh. Menurut UU Pemilu, pengajuan capres hanya boleh dilakukan partai, atau gabungan partai, yang memenuhi syarat electoral threshold. Sementara kita tahu, artinya mekanisme pengajuan capres (oleh parpol) baru akan bisa terjadi setelah Pemilu Legislatif. Pilpres menunggu setelah Pileg. Dan di otak kita muncul pertanyaan: Pilegnya belum kok sudah ribut Pilpres?
Ini anomali pertama. Ketika dulu Demokrat dikuya-kuya karena berbagai kasus korupsi dari Nazar, Angie, kemudian Anas, Andi. Berbagai lembaga survey menyodorkan angka polling, Demokrat paling rendah capaiannya. Bahkan diprediksi, tak bisa menembus electoral threshold, yang artinya Demokrat bahkan bakal terlikuidasi pada 2014.
Lebih-lebih sekarang, dengan UU No 42 Tahun 2008: Maka hanya parpol (dan gabungan parpol) yang meraih 20 persen kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional, bukanlah sesuatu yang ringan, apalagi bagi Demokrat, Golkar, PKS, tiga partai pemerintah yang semuanya dilibas oleh kasus korupsi besar. Meski PDI Perjuangan juga bukan partai bersih, namun sebagai partai oposisi, imbasnya tak sebesar yang dialami oleh Demokrat, Golkar, mau pun PKS. Apalagi mengingat justeru pada Demokrat dan PKS hal itu menimpa ketua umum mereka. Sementara Golkar, terganjal personalitas Ical yang terganjal oleh Lumpur Lapindo.
Capaian angka parta politik, ditambah dengan performance mereka yang justeru lebih memunculkan apatisme masyarakat (dengan prediksi akan makin naiknya jumlah golput), membuat tak ada alasan lain, bahwa mengadakan konvensi calon presiden, bagi Demokrat adalah cara termudah untuk berkelit dari cercaan korupsi, dan menyodorkan kredibilitas "orang lain" sebagai jualannya, karena memang tak punya apa-apa lagi untuk dijual.
Kenapa semua orang seolah lupa, bahwa dengan kampanye konvensi presiden, Demokrat memakai cara itu untuk kampanye, menaikkan elektabilitasnya pada publik? Dan kalian semua ikut mendukungnya, hanya karena gandrung demokrasi tapi alpa dengan akar-masalah?
Bagaimana kalau nanti Demokrat jeblok? Apa bukan mengebiri capresnya, yang tak bisa lagi dicapreskan parpol lain, dengan alasan etika politik? Kalau Demokrat berkoalisi dengan partai lain, maukah partai lain memposisikan calonnya sebagai cawapres? Bagaimana kalau capres konvensi Demokrat dijadikan cawapres semata?
Lha, kalau pencapresan dilakukan hanya setelah pileg, waktu untuk sosialisasi dan kampanye pendek banget dong, rakyat nggak sempat mengenal (demikian protes sang ahli media komunikasi politik).
Hadeh, ini anomali kedua. Disitulah pemahaman kepolitikan kita hanya berdasarkan rekayasa politik dan berorientasi pada kekuasaan semata. Meski tiap hari sampeyan nongol di televisi (kepunyaan sampeyan atau bukan), tapi kalau elektabilitas sampeyan sebagai capres tak meyakinkan, tetap saja angkanya rendah, meski pun iklannya bergaya melow atau sangat religius dan penuh derma. Kalau ketokohan sampeyan terukur, berkat pikiran dan perbuatan nyata sampeyan sepanjang komitmen sampeyan sebagai Warga Negara Indonesia, bahkan tanpa kampanye pun, dalam tempo sesingkat-singkat, rakyat akan jatuh cinta pada sampeyan.
Konvensi presiden dari partai yang sama sekali tidak demokratis (dari susunan kepengurusannya yang nepotis), sulit dipercaya mampu melahirkan pemimpin yang kredibel. Konvensi itu, hanya aksi puna-puni (tipu sana-tipu sini), setelah Demokrat hancur legitimasinya karena kasus-kasus korupsi elitenya. Konvensi presiden hanya alat kampanye untuk menaikkan elektabilitas partai semata. Dan entah, atas nama apa Sugeng Sarjadi dan Efendy Gazali mau bergabung. Profesi atau kepentingan sebagai akademisi? Menyedihkan, apalagi konon nggak mau dibayar. Pikirkan yang lebih urgen dan substansial bagi negeri ini dong, bukan sukarela menjadi sesuatu yang sampai kini juga belum jelas ukurannya.
Pengakuan Ruhut Sitompul soal konvensi, kali ini akurat dan bisa dipercaya; "Konvensi ini gagasan yang sangat brilian dari SBY, jadi konvensi ini sangat serius, dan siapa pun yang lolos sangat bisa mendongkrak,..."
Artinya, sejak 10 nama capres yang dimunculkan kelak, dan siapa nama yang akhirnya dipilih, itu yang akan diperalat (exploitation) oleh Demokrat untuk mendongkrak elektabilitas dalam pileg sebelumnya, karena ia sama sekali tak punya sesuatu yang dibanggakan.


Konvensi Capres, bagi sebuah partai politik, sesungguhnya adalah pertaruhan bagi partai politik itu, mengenai reputasi atau pun kredibilitasnya. Tetapi dengan mengajak orang lain (akademisi atau orang independen mana pun), semakin membuktikan bahwa partai politik itu tidak cukup meyakinkan kehadirannya di masyarakat. Apalagi, dan lebih-lebih, bahwa sebagian besar dari calon presiden yang mengikuti konvensi ini, juga bukan kader partai penyelenggara konvensi. Pertanyaan gampanganya, lantas apa kerja politik dari partai politik itu selama ini? Bagaimana mau melakukan pengkaderan, jika yang ada kemudian kepengurusan dipegang oleh bapak dan anak, dengan apapun alasannya?
Partai Demokrat semakin meyakinkan memang partai yang tidak mempunya program. Ia hanya bertumpu pada person, tokoh, karena begitulah sejarah dan ideologi partai ini. Demokrat dari berdiri hingga kini, hanya bertumpu pada sosok bernama Susilo Bambang Yudhoyono semata. Padahal, tokoh ini sama sekali tak jelas ideologi politiknya.
Pada akhirnya, Partai Demokrat hanya menjadi semacam EO (Event Organisation), yang kebetulan kini dalam 9 tahun perjalanannya, sudah cukup punya modal uang, namun tak punya modal SDM. Maka ia pun hanya bisa memainkan lifting seperti dalam mengelola minyak Indonesia, bukan sesuatu yang berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi lebih pada diri mereka sendiri, alias kelompoknya semata.
Lha kok bisa kepilih dua kali? Ini anomali ketiga. Ya, tanyalah pada lawan-lawan politiknya, jangan tanya pada Ruhut dan Sutan. Atau, coba tanya pada orang netral bernama Antasari Azhar, mantan ketua KPK yang harus masuk bui, entah karena apa.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar