Kamis, Agustus 01, 2013

Fenomena Jokowi dan Kecemburuan Para Pemimpin



Jokowi, lepas dari suka tidak suka, menyita perhatian publik, rakyat Indonesia yang mengimpikan hadirnya seorang pemimpin. Jokowi adalah sang phenomenon, dan itu sangat nyata.
Bersama pasangannya, Ahok, dua orang ini menjadi perbincangan publik yang menarik. Ada yang suka, dan ada yang tidak suka, itu pasti. Tapi yang paling menarik, dari barisan yang suka maupun tidak, lebih melihat Jokowi-Ahok sebagai personalitas. Dan kemudian, akibatnya, yang lebih dilihat adalah pesona-pesona dan kontroversi pribadinya. Jarang yang secara cermat melihat bagaimana sistem dan mekanisme kerja mereka.
Perdebatan antara Ahok dan Haji Lulung, sebagai misal, adalah contoh bagaimana persoalan personalitas lebih menyita perhatian. Tak urung para ahli komunikasi politik, dan juga ahli pemerintahan dari kampus, lebih mencermati mengenai gaya kepemimpinan, dan bukan bagaimana dua sosok itu dilihat pada konsep dan kemudian hasil akhirnya.
Tentu saja, dalam waktu yang pendek, kedua pemimpin itu belum bisa dilihat hasilnya, apalagi jika pemimpin-pemimpin era setelah Ali Sadikin, tak pernah terlihat kiprahnya, dan seolah Jakarta memar karena masalahnya. Kemacetan, banjir, kerawanan sosial, kenyamanan, tidak pernah mendapat sorotannya yang komprehensif, dan yang paling, tidak pernah dilihat akar masalahnya.
Keruwetan Tanah Abang sebagai contoh konkretnya, adalah merupakan masalah turunan yang seolah tak bisa dituntaskan. Sementara, dengan gaya dua pendekar mabuk, Jokowi-Ahok mampu mengangkat akar permasalahannya ke permukaan.
Jakarta, meski disebut sebagai kota Metropolitan, ibukota negara, namun benar seperti dikatakan Bang Ali, tak lebih sebagai sebuah kampung besar. Begitu banyak kaum urban yang datang ke sana, namun perikehidupannya sebagai urbanis tak lekang dari adat dan perilaku kebiasaan mereka dari daerah-daerah, yang sudah barang tentu tipologi dan karakternya berbeda.
Jakarta, benar-benar sebuah wilayah dengan aturan yang lebih banyak ditegakkan oleh mekanisme ekonomi rente, dengan hadirnya penguasa-penguasa non-formal di semua lini. Bersamaan dengan waktu, muncul kelompok-kelompok etnis (dan agama), yang mendewakan warna identitas eksklusifnya baik sebagai alat pertahanan diri dan sekaligus alat pressure.
Penegakan hukum, benar-benar sangat lemah, karena hukum sering ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan di luar keadilan. Hukum hanyalah alat tawar-menawar dalam soal legitimasi dan deligitimasi. Munculnya ekonomi rente, menyebabkan semua lapis sosial masyarakat mementingkan diri dan kelompoknya, dan pada akhirnya hukum rimba menyodorkan peluang siapa kuat, atau berkuasa (dan dekat dengan kekuasaan), yang akan memenangkan pertandingan.
Negara, yang dijalankan dengan membentuk alat-alat pemerintahan, di bidang hukum, ekonomi, politik dan sosial, sudah terdidik untuk lebih melayani dirinya sendiri. Sehingga yang terjadi kemudian sistem sosial yang berdasarkan barter kepentingan dalam levelnya yang paling rendah. Bahwa seseorang ada lebih karena ia memiliki makna dan mewadahi kepentingan apa. Di luar itu, maka orang dianggap tidak ada. Orang hanyalah obyek dari semua kriteria hukum dibuat, tetapi dalam tahapan paling rendah, yakni sebagai obyek korban.
Seolah tidak ada ruang bagi anggota masyarakat untuk menjadi subyek hukum, yang dari sana akan terbangun tatanan masyarakat yang toleran, saling menghargai, dan memberikan kesempatan.
Para pedagang kaki lima, baik di Tanah Abang atau pun di tempat lainnya, mereka bergerak karena demikianlah mekanismenya. Namun, karena mereka berposisi sebagai obyek, maka dalam perilaku sosial-ekonomi mereka, apalagi secara hukum dan politik, bisa dipermainkan oleh siapapun yang mempunyai kekuatan, baik formal maupun non-formal.
Kepemimpinan Jokowi-Ahok, sesungguhnya kepemimpinan yang simpel, sederhana saja, ialah bagaimana mereka menjadi pelayan publik, dan menegakkan aturan, tetapi dengan memposisikan rakyat sebagai subyek pelakunya. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi fenomenal, karena memang tak banyak tipologi kepemimpinan seperti ini.
Dan bahwa ada perlawanan pada mereka, tentu lebih karena tidak semua orang siap berubah, menyongsong sebuah era, di mana semua sama di depan hukum. Para preman, resmi maupun tidak, berseragam atau pun tidak, pasti tidak akan nyaman dengan perubahan itu. Persoalan Jakarta, dan sesungguhnya Indonesia pada umumnya, adalah bagaimana aturan hukum ditegakkan untuk sebesar-besarnya pemuliaan negara dan rakyatnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar