Kamis, Agustus 29, 2013

Capres dan Caprek, Etika Politik Politikus Kita

Jika kita 'ngomongin" kualitas kepolitikan politikus kita, kita akan sampai pada kesimpulan, kualitasnya rendah.
Celakanya, jika kualitas mereka rendah, maka reproduksi kualitas rendah itu akan menyebar ke mana-mana. Setidaknya output mereka melahirkan parlemen yang berkualitas rendah, jika pun jadi pejabat negara maka output kebijakannya berkualitas rendah, mereka juga akan lebih banyak didekati media berkualitas rendah, dan karena mereka berperilaku kualitas rendah serta memberi keteladanan berkualitas rendah, maka out-putnya pun bisa membuat tetiron berkualitas rendah.
Kita lihat bagaimana Ramadhan Pohan, ketika mendapatkan Anies Baswedan sebagai peserta Konvensi Demokrat, dengan bangga dia berkata; "Jokowi tidak ada apa-apanya. Debat dengan Anies, Jokowi pasti KO,..." Politikus ini menyamakan pilpres sama dengan lomba cerdas-cermat.
Belum lagi omongan Ruhut Sitompul, "Jokowi tidak pantas pimpin Indonesia, bisa hancur negara ini!" Kenapa? Karena bagi Ruhut, Jokowi hanyalah tukang meubel, beda dengan founding-fathernya yang bernama Doktor Susilo Bambang Yudhoyono, Jendral TNI dan doktor pertanian.
Belum lagi omongan berbagai orang seperti Farhat Abas, Sutan Batoeghana, orang-orang Golkar pendukung ARB. Bahkan politikus senior bernama Jusuf Kalla pun, sempat tergoga mengatakan bahwa Jokowi belum teruji, biar matang dulu membereskan Jakarta. Eh, beberapa waktu kemudian (tak ada bilangan minggu), beliaunya oke saja jika dipasangkan dengan Jokowi.
Jokowi Factor adalah fakta, suka tidak suka. Media effect? Tentu saja iya. Tapi kenapa bukan SW, bukan Mbah Jiwo, bukan Pariyem, yang menjadi media effect dalam perbincangan pilpres ke depan? Tentu saja karena di balik nama Jokowi adalah faktor-faktor yang determinan dalam kita membicaraan kepilpresan itu. Tak bisa tidak, dan tak bisa dibantah. Sama halnya kita membicarakan kemerdekaan Indonesia, tak bisa lepas dari faktor Sukarno-Hatta. Dan seterusnya.
Pada sisi itu, kita tahu, sebagai faktor determinan, Jokowi menjadi common enemy, bukan lagi sebagai kompetitor, karena kita memang tak siap dalam semua kompetisi. Semua yang beda, wajib dilenyapkan, sebagaimana ada yang mengajari kita dengan fanatik, "darahnya halal" untuk dikucurkan.
Sudah 68 tahun sebagai negara merdeka, namun kita tidak makin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Fauzi Bowo yang digantikan oleh Jokowi pun, sampai perlu berkata; "Rusun Muara Baru dan Marunda itu saya yang bangun, entah media mencatat atau tidak itu,..."
Jika kita membandingkan dengan notulasi rapat BPUPKI pada 1945 ketika merumuskan dasar negara Indonesia, bisa kita pastikan kualitas bangsa dan negara ini mengalami involusi, kemandegan, kejumudan, dan bahkan kemunduran. Diskusi dan perdebatan kita bukanlah masalah substansial, tapi ecek-marencek-ecek belaka.
Perdebatan kita di twitter, fesbuk, blog, dan di berbagai media online kita, pun, hanyalah kepanjangan mulut dari perdebatan di dunia nyata. Tak ada perbedaan kualitatif antara menggunakan media lisan dan tulisan, yang hal itu dengan nyata menunjuk pada sejarah dan kualitas literacy kita. Dalam media sosial yang semula diharap menjadi media alternatif, kini yang terjadi hanya sebagai media afirmatif. Banyak fesbuker yang cuma sekedar copy-paste dari media-media umum yang sudah ada, sebagai bahan acuan, alias referensinya masih sebatas koran online.
Kita memang masih terbatas dalam sejarah literacy. Dalam cerita-cerita wayang, kethoprak, lenong, topeng, arja, dan lain sebagainya folklore serta pertunjukan rakyat kita, masyarakat dididik dengan konflik tipologis. Hanya ada benar dan salah, hitam dan putih, yang semua maklum si benar adalah benar dan mesti menang, si hitam adalah hitam mesti tenggelam. Menjadi menang itu jauh lebih penting dibanding bagaimana proses pemenangkan diajarkan. Dan kita sejak Orde Baru juga tak diajari oleh Soeharto dengan management by process, kita dilatih untuk mutlak-mutlakan dan pokoknya menang.
Kita kita akan menjadi bangsa yang dewasa, yang sebagaimana Sukarno mengajarkan bergotong-royong, bersatu-padu, bahu-membahu? Kenapa kita, sebagaimana nyanyian Leo Kristi, hanya saling tuding-menuding? Karena negara ini tidak mempunyai grand-design mau dikemanakan republik ini. Sampai hari ini pun, masih kita dengar ada kelompok yang mempersoalkan dasar dan bentuk negara.
Mengapa Jokowi yang sedang menjadi gubernur DKI-Jakarta tidak kita bantu membereskan kesemrawutan Jakarta dan menatanya pelan-pelan? Mengapa kita tidak membantu membangun pertanian Indonesia agar mampu menyediakan kedelai yang berkualitas dan memadai untuk kebutuhan industri tahu dan tempe kita, dan tak perlu impor? Kenapa kita tidak mendorong tumbuhnya peternakan sapi yang bisa memenuhi kebutuhan daging sapi? Betulkah kita tergantung pada asing, atau membiarkan para petualang dan kartel ekonomi semena-mena mengambil keuntungan sendiri?
Untuk apa sesungguhnya semua keserakahan itu? Bukankah kita punya banyak ahli ekonomi?
Kita tidak melihat munculnya sebuah grand-design bagaimana bangsa dan negara ini mampu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan nasional. Masih banyak politikus pelacur yang mau menjual bangsa dan negara ini pada negara dan kartel ekonomi internasional. Masih banyak elite politik kita yang hanya berpikir untuk kelompok, golongan, dan diri-sendiri.
Keanehan paling aktual dan fatal adalah soal SKK Migas. Tak lama setelah dibekukan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menyalahi konstitusi, pemerintah langsung mengganti BP Migas menjadi SKK Migas. Namun celakanya, SKK Migas hanyalah perubahan nama, bukan perubahan sistem dan mekanismenya (yang secara konstitusional dinyatakan salah oleh MK). Padahal, pendirian SKK Migas diputuskan oleh Keppres. Artinya apa? Tidak mungkin presiden tidak tahu, karena dia yang memutuskan. Bisakah presiden berkilah tidak tahu, sebagaimana Jero Wacik selaku Dewan Pengawas SKK Migas juga mengaku tidak tahu apa yang terjadi pada SKK Migas, ketika Rudi Rubiandini ditangkaptangan oleh KPK? Kita melihat di sana, bagaimana kualitas penyelenggara negara kita, dari tingkat menteri hingga presiden. Sama tidak bertanggungjawabnya.
Negara Republik Indonesia, sesungguhnya mempunyai banyak potensi dan kemungkinan. Ia adalah negara besar, dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan tentu potensi-potensi yang ada di dalamnya, baik secara sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Masalahnya memang, kita belum mendapatkan sosok pemimpin yang mampu mendorong dan menginspirasi kita semua untuk menegakkan sistem, menegakkan hukum, dan bersatu-padu membangun negeri yang berdaulat ini.
Yang ada, dari sekian banyak calon presiden kita, hanyalah kata-kata abstrak bahwa mereka akan mensejahterakan rakyat jika memimpin kelak. Bagaimana caranya? Mereka sendiri tidak yakin, dan tidak mampu menjelaskannya secara jelas, karena memang tak pernah diujikan pemikirannya mengenai hal itu, jika ada.
Partai Demokrat melalui konvensi, menjaring lebih dari 10 capres. Partai Gerindra mengaku mempunyai delapan kandidat presiden. Kita belum tahu, partai-partai lain mempunyai berapa capres. Perkiraannya, bisa jadi ada 20-an capres bagi Indonesia 2014. Sedikit atau banyak? Orang bisa mengatakan relatif. Tapi, sebenarnya kita bisa dengan gampang mengatakan, terlalu banyak untuk capres yang tidak meyakinkan, dan terlalu sedikit untuk capres yang menjanjikan. Tetapi, bisa jadi kita terbiasa dengan slogan bangsa yang kalah, yakni; terbaik di antara yang buruk. Bisa dibayangkan, jika terbaiknya adalah dalam hal keburukan. Selalu saja teori memilih kucing dalam karung yang kita gunakan.
Dengan konvensi Partai Demokratm, seolah pilpres telah dimulai. Seolah, capres kita kelak adalah Mahfud MD, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, dan (mungkin) Gita Wiryawan yang tak mampu menundukkan harga kedelai. Padahal, kita semua belum tahu bagaimana nasib Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 mendatang. Setelah dihajar oleh kader-kader mudanya yang di-KPK-kan (Nasruddin, Anggie, kemudian Andi dan Anas), partai politik yang digawangi ayah dan anak (SBY dan Ibas) ini, kini tak bisa lain selain hanya bersandar pada nama yang bakal digotongnya sebagai capres, untuk vote-getternya.
Sementara, konstelasi politik masih akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama dari konfigurasi yang bakal dibangun dari PDI-P, yang merupakan faktor determinan 2014, dengan bunga-bunga di sekitarnya dari Gerindra (Prabowo), disamping pragmatisme Golkar (Ical) yang masih akan sangat dinamis. Kita juga belum tahu, apakah faktor determinan PDI-P itu akan memunculkan nama Jokowi, atau tidak (karena perdebatan politiknya akan bisa sangat persis ketika PDI-P dulu memenangkan Pemilu 2002, tapi toh diserimpung oleh Poros Tengah gagasan Amien Rais, yang menyodorkan Gus Dur untuk menjungkalkan Megawati).
Indonesia, memang negeri unpredictable, dan tak terperi.
Sementara, senyampang dengan hal itu, agak membingungkan sesungguhnya, dengan melihat orang-orang pandai dalam ilmu ekonomi (makro) kita seperti Prof. Boediono (yang kebetulan wakil presiden), Dr. Chatib Basri (menkeu), dan bahkan mungkin Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (yang bagaimana pun adalah presiden, Ketua Dewan Ketahanan Pangan, dan doktor cum laude Pertanian IPB), Gita Wiryawan (menperdag) yang tak berdaya menanggulangi terpuruknya rupiah, yang (gimana logikanya) berimbas pada harga tahu dan tempe itu.
Membicarakan mengenai capres, di tengah ketidakmampuan mengendalikan rupiah dan harga tempe, adalah fakta lain, bahwa kita memang lebih suka mendongakkan kepala, melihat bintang-bintang, hingga tak peduli belang-bonteng tanah yang kita injak. Orientasi kepolitikan kita, memang lebih pada kekuasaan, kedudukan, dan bukan bagaimana menyelesaikan persoalan kesejahteraan rakyat hari ini. Politik memang hanya indah dalam kata-kata, tapi tidak dalam tindakan.
Dan dari semua orang yang mau mencapreskan diri hari ini, tak pernah kita dengar, apa pemikiran mereka agar permasalahan kita hari ini dapat teratasi, atau setidaknya takkan terulang? Sudah 68 tahun kita 'merdeka', justeru makin tidak berdaulat secara politik, tidak berdikari atau mandiri dalam lapangan ekonomi, dan tidak memppunyai identitas atau karakteristik yang jelas dalam kebudayaan nasional. Untuk makan tempe pun harus impor, karena kedelai kini bukan urusan para petani tetapi bisa jadi telah jadi urusan kartel ekonomi kita.
Kita mudah dikibuli dengan hura-hura politik, yang seolah-olah telah menggerakkan demokratisasi, sembari terus menumpuk utang luar negeri, yang bakal diwariskan kepada anak cucu. Lantas, apa bedanya para capres dengan para caprek, kalau presiden ternyata tak beda dengan prekitiew, dan pres = prek?

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar