Selasa, Juni 18, 2013

Sinetron BBM Bergenre Telenovela Indonesia



Sinetron (istilah yang muncul di Indonesia dari sinema elektronik) tentang drama kenaikan harga BBM, sudah usai. Kita tahu endingnya, sebagaimana jenis-jenis telenovela yang bertele-tele, hanya menyajikan melodrama dan hyperbola.

Dimulai dengan pemasangan poster-poster penolakan kenaikan BBM di beberapa kota oleh PKS, kemudian muncul beberapa statemen mereka, bahwa Menteri-meneri asal PKS tidak berkaitan dengan partai lagi. Menurut Anis Matta, menteri adalah bawahan Presiden, berada dalam koalisi (setgab) tidak berarti harus seragam dengan pemerintah (karena demokrasi tidak harus seragam, sic), kemudian pernyataan Hidayat Nur Wahid bahwa wajar PKS main di dua kaki. Sama mengherankannya dengan PKS menolak kenaikan harga BBM tetapi menyetujui kenaikan angka untuk BLSM, dan pada akhirnya mereka menghargai keputusan pemerintah soal kenaikan itu.

Pada sisi lain, Demokrat yang memimpin koalisi, sebagai gerbong partai pendukung pemerintah, mengatakan sesuai aturan dalam koalisi, yang tidak sejalan dengan koalisi akan mendapatkan sangsi dikeluarkan dari koalisi. Namun, Demokrat beraninya menggertak “PKS silakan keluar”, sementara PKS berbalas pantun, “kami nunggu surat dikeluarkan”. Jadi, dua-duanya hanya bersinetron gertak sambal agar kelihatan gagah, padahal sampah tak berguna.

PKS hendak memakai hukuman dikeluarkan itu sebagai strategi mendapat simpati publik karena didzalimi. Tapi Demokrat hanya berkoar-koar di luar, karena tak mau dijebak oleh PKS. Akhirnya, sikap yang dipakai benar-benar kelas politik anak kecil, menggantung nasib orang. SBY akan mendiamkannya. Jadinya? Politik sandera-menyandera adalah politik khas Orde Baru Soeharto, dan partai-partai itu menunjukkan sebagai anak didik Soeharto yang patuh.

Lihat juga Golkar, meski ikut dalam setgab, partai oportunis ini mengatakan kenaikan harga BBM adalah domain pemerintah, tak ada kaitannya dengan koalisi. Omongan apalagi ini? Gara-gara dalam RAPBN-P 2013 dicantumkan Rp 155 milyar untuk menolong kasus Lumpur Lapindo? Sementara di beberapa negara, untuk penghematan anggaran mereka berani memangkas pos-pos yang tak penting, di Indonesia kenaikan harga BBM bisa sejalan dengan kenaikan subsidi BLSM alias balsem itu. Duitnya dari mana, jika upaya peningkatan pendapatan negara tidak dimaksimalkan sementara penghasilan negara juga digerogoti korupsi? Satu-satunya jalan, menaikkan utang luar negeri dengan alasan untuk menolong perekonomian rakyat miskin. Hasilnya apa? Para penjahat pemerintah bisa merampok duit kanan-kiri untuk pundi-pundi kekayaan pribadi dan kelompoknya menghadapi Pemilu 2014. PAN, PPP, PKB, jadi partai pelengkap penderita saja, karena dapat pundi-pundi yang cukup untuk biaya mengikuti putaran Pemilu kelak.

Maka kita kemudian akan mendapat khotbah dari seorang chatib tidak lagi tiap Jumat, tapi tiap hari, tentang neraca anggaran yang sehat dan berimbang dari Chatib Basri. Dengan dalil-dalil neolibnya yang hanya dia yang paham, tentang akrobat angka-angka itu. Kita diyakinkan sebagai negara yang punya harapan dalam pertumbuhan yang significan.

Kenapa bukan SBY sendiri yang akan mengumumkan kenaikan BBM? Karena beliaunya sedang sibuk twitteran atau nungguin disain akun fesbuknya selesai. Udah kebelet nyetatus!

Sebuah sinetron bergenre telenovella yang bertele-tele.

Di mana-mana aku selalu dengar: Yang benar juga akhirnya yang menang. Itu benar; Benar sekali. Tetapi kapan? Kebenaran tidak datang dari langit, dia mesti diperjuangkan untuk menjadi benar,... | Pramoedya Ananta Toer

Tidak ada komentar:

Posting Komentar