Minggu, Mei 12, 2013

Parpol Penumpang Gelap Reformasi Mei 1998

Keduanya menduduki jabatan penting, Fahri Hamzah adalah Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Politik, dan Mahfudz Sidik Wakil Sekjen Bidang Media dalam jajaran kepengurusan DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Artinya, dua-duanya mengetahui komunikasi politik dan persoalan media (semoga, harap-harap cemas sih).
Mari sekarang kita lihat, dua anak muda (yang sudah mulai tua itu), mau menghajar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sebuah lembaga Negara produk situasi reformasi 1998 yang menjadi tuntutan rakyat dan kemudian ditetapkan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), dan sah sebagai produk hukum negara, yang sampai sekarang belum dicabut.
Kini, PKS (setidaknya diwakili dua pemimpinnya itu, jika tidak boleh mengatakan mereka dikorbankan seniornya untuk test the water), hendak menghajar dan menantang mana lebih dulu bubar, KPK atau PKS.
Semua orang tahu, lahirnya PKS, yang dulu sebelum sejahtera, bernama PK (Partai Keadilan, namun karena tak laku kemudian berubah strategi dengan tambahan ‘sejahtera’ itu), adalah karena euphoria reformasi 1998, yang 15 tahun lalu makan korban, dan para korban belum mendapatkan keadilannya hingga kini.
Munculnya multi-partai, ternyata lebih banyak mengkhianati tujuan reformasi politik Mei 1998. Senyatanya, banyak partai makin banyak korupsi. Termasuk indikasinya yang sedang diproses di KPK adalah kasus impor daging sapi, yang melibatkan presiden PKS Lutfie Hasan Ishaq (kemudian mantan) dan Ahmad Fathanah.
Bahwa banyak parpol selain PKS tidak bersih, iya. Bahwa kinerja KPK belum bagus, iya. Tapi perilaku orang-orang PKS dan elitenya (apalagi berkait penyitaan mobil LHI yang disembunyikan di kantor DPP PKS oleh Achmad Zakie), ternyata sama saja dengan yang lainnya ketika ada “oknum”-nya tercokok KPK. Membela diri membabi buta, menuding balik KPK dengan menyebar isyu di berbagai media, dan menyalahkan situasi. Mengapa tidak menempuh jalur hukum yang lebih terhormat, lakukan perlawanan hukum, bukan perlawanan preman, apalagi untuk partai yang mengaku bersih dan beragama? Mengapa mobil-mobil milik LHI dari rumah dialihkan ke kantor DPP PKS? Mengapa didaku mobil-mobil itu milik DPP? Jadi, ini kejahatan korporasi atau gimana?
Jamak orang salah menyembunyikan salahnya. Tapi di mana moral orang salah menyalahkan pihak lain tapi menikmati hasilnya? Kalau PKS menantang membubarkan KPK, dan cenderung mengindikasikan tidak mendukung KPK, PKS memang hanya penumpang gelap reformasi. Ia tak pernah punya statemen tentang situasi Mei 1998, tetapi tiba-tiba menantang pembubaran KPK sebagai produk reformasi. Kalau PKS mau menentang dan menantang tuntutan rakyat, mungkin itu baik untuk akhir perjalanannya. Rakyat paling a-politis pun akan jijik dengan partai korup yang mengaku bersih.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar