Rabu, Februari 27, 2013

Anas Urbaningrum dan Para Penumpang Gelap Politik Indonesia

Siapa sesungguhnya yang mempolitisasi (bahasa jadulnya: mempolitisir) kasus AU sebagai tersangka dalam kaitan Hambalang? Tentu saja para politisi, plus lawyer politisi tentu, dan plus anggota FAUC (Fans AU Club) tentunya, beserta para penumpang gelap (jenis masyarakat yang menyuka infotaintmen).
Penumpang gelap? AU adalah kendaraan terbaik bagi siapa saja, saat ini, dengan segala kepentingannya. Yang membenci SBY, bisa sok pahlawan memakai AU sebagai kendaraan politik. Alih-alih membela AU, tapi lebih untuk menunggangi kasus, hanya sekedar menunjukkan bahwa mereka berposisi pro AU dan kontra yang non-AU. Yang non-AU, ada dua kemungkinan KPK dan SBY.
Mengenai SBY, biar sajalah urusan para mereka yang bertikai. Negara tidak akan ambruk karena pertikaian, hanya memang akan sedikit menyebalkan. Toh dalam delapan tahun ini, Indonesia stagnan saja, ada atau tak ada pemerintahan, ada presiden atau tidak, ada atau tak ada para anggota legislatif, perekonomian Indonesia tetap saja jalan oleh para pelaku-pelaku real-ekonomi karena memang demikianlah kehidupan. Uang terus saja bergulir, meski tentu ada yang kaya dan banyak yang menderita. Yang OKB dalam delapan tahun ini lebih banyak disumbang dari "industri politainment" (politic infotaintmen) ketika dengan para pelaku utama dan figuran-figurannya, mereka mendapatkan limpahan perputaran uang yang tidak terdeteksi.
Dari keseluruhan daftar indeks prestasi, apakah itu lembaga kepresidenan dan parlemen, dua-duanya tak memberi sumbangan penting bagi kemajuan negara ini. Mereka justru menjadi bagian dari masalah, penyedot uang negara yang tidak produktif, dan bahkan menjadi benalu-benalu tanpa malu. 
Mengenai KPK, tentu ini yang harus dibela, karena sebagai komisi negara dan lembaga hukum, tentu pijakannya jelas. Segala macam tudingan apakah KPK terintervensi, terintimidasi, dikangkangi penguasa, kita akan melihat apakah dasar dakwaannya dan mempersangkakan seseorang bisa dibuktikan secara hukum atau tidak di pengadilan. Anda boleh saja tak percaya pada sistem pengadilan kita, tapi, mengapa kita menghindari berargumentasi hukum di sana dengan ukuran-ukuran yang beradab? Sementara, interpretasi politik akan menjadi bola liar tak terkendalikan, siapa yang bisa membuktikan yang bernama konspirasi, main mata, kongkalikong antara ini dan itu? Mana buktinya? Kalau asumsi, fantasi, sensasi, biarkan itu dilakukan warga infotaintmen.
Maju terus KPK, jangan takut pada MK, KAHMI, FAUC (Fesbuker Fans AU), dan buktikan semua sangkaanmu nanti di pengadilan. Sekarang terus proseslah, dan tutup telinga dari komentar-komentar politik dengan segala macam teori konspirasinya itu. Jangan lupa, dulu PKS ketika presidennya dicokok KPK, juga menuding konspirasi dan bahkan menuding diperalat Zionis segala. Tapi, bagaimana kalau fakta-fakta kemudian sampai menunjuk bahwa anak Hilmi Aminuddin pun terlibat? Dan kita tahu bagaimana Hilmi Aminuddin sang ketua Dewan Syuro ternyata punya peternakan sapi dan kaya-raya? Bagaimana nanti kalau AU pelan-pelan terbukti bukan hanya soal Harrier, tapi sampai pada investasinya di beberapa daerah, dalam berbagai bentuknya?
Jika AU pengen jadi pahlawan, sesungguhnya gampang. Tiru Bung Karno, sampaikan argumentasi di sidang pengadilan, dan lahirlah "Indonesia Menggugat". AU bisa tulis berhalaman-halaman buku, dan bacakan di pengadilan sebagai pledoi atau pun gugatan, itu lebih mulia.
Sepanjang KPK on the track di sana, tak ada yang perlu kita khawatirkan (kecuali kualitas para komisioner dan stafnya harus ditingkatkan dan diperketat cangkemannya). Jangan pedulikan nama-nama besar macam Akbar Tanjung, Mahfud MD, atau siapapun yang lalu-lalang ke rumah AU, mereka adalah gabungan pemain jadul dan pendatang baru yang butuh panggung politik semata. Dan alasannya pun juga sangat simpel, karena tak berani terang-terangan melawan SBY, jadi dipakai AU sebagai kuda Troya masing-masing.
Semoga pembusukan politik ini segera berakhir, dan semoga masyarakat kita bukan hanya makin profesional di bidangnya, melainkan juga proporsional.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KARENA JOKOWI BERSAMA PRABOWO

Presiden Republik Indonesia, adalah CeO dari sebuah ‘perusahaan’ atau ‘lembaga’ yang mengelola 270-an juta jiwa manusia. Salah urus dan sala...