Kamis, Februari 28, 2013

Mencoba Membaca Anas Urbaningrum yang Adem Panas

Apakah Anas Urbaningrum sudah mulai "menulis" lembar-lembar berikut dari buku yang akan dijanjikan sangat panjang? Rasanya belum ada waktu, karena ia masih sibuk menerima tamu, atau sibuk wawancara di berbagai media televisi, dengan mencoba mendekonstruksi ketegangan gesturenya dengan kostum kain sarung, atau back-ground foto KH Ali Maksum, pendiri Pondok Pesantren Krapyak (Yogyakarta). Maunya santai, tapi sangat formal.
Tapi, saya pikir, dari berbagai wacana yang ditebarnya, saya membaca, atau tepatnya menduga, barangkali hanya inilah yang ditulis Anas. Tulisannya berbentuk lisan. Sayangnya, ekspresi wajah, gesture dan move tubuhnya (beserta set backdrop-nya) kehilangan spontanitas. Joke-jokenya juga boring. Jawaban-jawabannya seolah tertata rapih dalam bahasa yang santun dan tertata, tetapi tampak seperti anak sekolah yang lupa-lupa ingat teks yang sudah disiapkan dan dihafalkan sebelum pidato. Apalagi, jika ketemu dengan interviewer yang cerdas, saya bayangkan, sorot mata dan raut wajah Anas akan lebih menyedihkan lagi.
Tentu saja, Anas bukanlah Gus Dur, yang sekali pun marah atau kecewa, tetap saja dengan karakter aselinya, teguh dan tak terbantahkan. Sementara sorot mata Anas, jadi terasa sangat depresif, antara mengingat yang ingin dikatakan, atau sibuk mencari kata mana yang denotatif mana yang konotatif. Otak yang sibuk memilih kata itu, jadi lamban memerintahkan sensor motorik pada lidah, sementara momentum bergerak butuh aksentuasi segera, sehingga yang terjadi ketidaksinkronan yang outputnya terlihat di raut muka. Saya jadi capek sendiri menunggu wawancara amatiran itu.
Tentu posisi Anas tidaklah mudah. Di satu sisi, ia mesti menjalani proses hukum dari KPK, dan itu sifatnya final. Mau ngomong konspirasi, intervensi, tidak mandiri, dan sebagainya, silakan saja. Tapi, selama hal itu hanya diomongkan di media, dan dikembangkan jadi gossip untuk membangun opini publik, maka nilainya adalah sampah (pada sisi ini, Anas tak beda dengan politikus lain, ngumbar omongan setelah jadi tersangka). Beda halnya jika hal itu kelak dilakukannya pada sidang pengadilan, dan apalagi bisa mementahkan semua tudingan KPK, itu baru keren.
Sebagai insan politik, tentu saja kasusnya menjadi berdimensi politis, itu semua orang juga tahu. Beda kasus jika yang menerima grativikasi Harier itu misalnya tukang jahit tetangga saya. Jadi apa reaksi Anas, bisa dimengerti, meski terasa tidak taktis. Bahwa ia merepotkan kubu SBY, tentu saja. Tetapi bahwa Anas adalah politikus yang juga bermain-main politik, itu yang menyebabkan ia sendiri pun masuk dalam kategorinya sendiri, menjadi bagian dari para Sengkuni.
Kedatangan Hari Tanoe ke Teluk Langsa, dan kemudian berbalas kedatangan Anas di Batam menemui Hari Tanoe, serta kemudian masuknya Anas ke ormas Perindo (Persatuan Indonesia), hanya sedikit membedakan kelasnya dengan Muhammad Nazaruddin? Apakah begini calon presiden Indonesia 2019 yang akan digadang-gadang oleh Perindo (yang sebelumnya ormas terus kemudian diparpolkan oleh) Hari Tanoe, dan dimantra-mantrai kesaktian oleh Akbar Tanjung? Bukankah semua orang yakin berkalkulasi, bahwa Anas punya banyak modal, sebagai pahlawan baru HMI dan pahlawan kader Pardem yang disingkirkan dan dikecewakan, belum lagi nanti sokongan dari KAHMI the kingdom? Hari Tanoe seperti sudah membayangkan akan panen di 2019.
Tapi memang, politik selalu lebih banyak melahirkan pertanyaan-pertanyaan, tetapi memberikan sedikit jawaban, atau bahkan sama sekali tidak memberikan jawaban.
Apakah Anas akan menjalankan politik santun? Atau jangan-jangan dia hanya tampak lebih pintar mencari kosakata dan idiom, yang tentu beda kelas dengan Ruhut Sitompul dan Sutan Batoeghana, tapi sesungguh-sungguhnya sama juga tidak santunnya, sama sadis dan jahatnya, sama bohong dan tipu-tipunya, dengan Ibas, dengan SBY, dengan Amir Syamsuddin, dan seterusnya?
Politik tanpa subyek dan predikat model Anas (karena saking seringnya mengeluarkan pernyataan tapi menghindar untuk menjawabnya jika ditanya balik, atau ngeles dengan sibuk mencari kata-kata pengganti yang kira-kira sopan), mungkin dipuja orang sebagai kepiawaian bahwa dia pribadi yang sulit ditebak. Padahal, sulit ditebak itu adalah cacat pertama seorang politikus, sebagaimana rakyat menebak-nebak SBY dengan segala macam citranya, dan ternyata kita kemudian dikecewakan oleh berbagai blunder dan hiden-agendanya.
Tapi begitulah, dalam politik Indonesia juga mengenal adanya pepatah: Guru kencing berdiri, murid kencing berdiri pula, meski posisinya agak miring dikit, karena kakinya tidak kukuh menyangga, apalagi sudah tak jadi ketua parpol pula! Ketika Anas membagikan buku (lamanya) "Apa Adanya", ia sedang meniru senior yang kini ditantangnya, ada apanya dengan membagi buku itu, jika tidak sedang jualan citra? Idem dito alias setali tiga uang!

Rabu, Februari 27, 2013

Anas Urbaningrum dan Para Penumpang Gelap Politik Indonesia

Siapa sesungguhnya yang mempolitisasi (bahasa jadulnya: mempolitisir) kasus AU sebagai tersangka dalam kaitan Hambalang? Tentu saja para politisi, plus lawyer politisi tentu, dan plus anggota FAUC (Fans AU Club) tentunya, beserta para penumpang gelap (jenis masyarakat yang menyuka infotaintmen).
Penumpang gelap? AU adalah kendaraan terbaik bagi siapa saja, saat ini, dengan segala kepentingannya. Yang membenci SBY, bisa sok pahlawan memakai AU sebagai kendaraan politik. Alih-alih membela AU, tapi lebih untuk menunggangi kasus, hanya sekedar menunjukkan bahwa mereka berposisi pro AU dan kontra yang non-AU. Yang non-AU, ada dua kemungkinan KPK dan SBY.
Mengenai SBY, biar sajalah urusan para mereka yang bertikai. Negara tidak akan ambruk karena pertikaian, hanya memang akan sedikit menyebalkan. Toh dalam delapan tahun ini, Indonesia stagnan saja, ada atau tak ada pemerintahan, ada presiden atau tidak, ada atau tak ada para anggota legislatif, perekonomian Indonesia tetap saja jalan oleh para pelaku-pelaku real-ekonomi karena memang demikianlah kehidupan. Uang terus saja bergulir, meski tentu ada yang kaya dan banyak yang menderita. Yang OKB dalam delapan tahun ini lebih banyak disumbang dari "industri politainment" (politic infotaintmen) ketika dengan para pelaku utama dan figuran-figurannya, mereka mendapatkan limpahan perputaran uang yang tidak terdeteksi.
Dari keseluruhan daftar indeks prestasi, apakah itu lembaga kepresidenan dan parlemen, dua-duanya tak memberi sumbangan penting bagi kemajuan negara ini. Mereka justru menjadi bagian dari masalah, penyedot uang negara yang tidak produktif, dan bahkan menjadi benalu-benalu tanpa malu. 
Mengenai KPK, tentu ini yang harus dibela, karena sebagai komisi negara dan lembaga hukum, tentu pijakannya jelas. Segala macam tudingan apakah KPK terintervensi, terintimidasi, dikangkangi penguasa, kita akan melihat apakah dasar dakwaannya dan mempersangkakan seseorang bisa dibuktikan secara hukum atau tidak di pengadilan. Anda boleh saja tak percaya pada sistem pengadilan kita, tapi, mengapa kita menghindari berargumentasi hukum di sana dengan ukuran-ukuran yang beradab? Sementara, interpretasi politik akan menjadi bola liar tak terkendalikan, siapa yang bisa membuktikan yang bernama konspirasi, main mata, kongkalikong antara ini dan itu? Mana buktinya? Kalau asumsi, fantasi, sensasi, biarkan itu dilakukan warga infotaintmen.
Maju terus KPK, jangan takut pada MK, KAHMI, FAUC (Fesbuker Fans AU), dan buktikan semua sangkaanmu nanti di pengadilan. Sekarang terus proseslah, dan tutup telinga dari komentar-komentar politik dengan segala macam teori konspirasinya itu. Jangan lupa, dulu PKS ketika presidennya dicokok KPK, juga menuding konspirasi dan bahkan menuding diperalat Zionis segala. Tapi, bagaimana kalau fakta-fakta kemudian sampai menunjuk bahwa anak Hilmi Aminuddin pun terlibat? Dan kita tahu bagaimana Hilmi Aminuddin sang ketua Dewan Syuro ternyata punya peternakan sapi dan kaya-raya? Bagaimana nanti kalau AU pelan-pelan terbukti bukan hanya soal Harrier, tapi sampai pada investasinya di beberapa daerah, dalam berbagai bentuknya?
Jika AU pengen jadi pahlawan, sesungguhnya gampang. Tiru Bung Karno, sampaikan argumentasi di sidang pengadilan, dan lahirlah "Indonesia Menggugat". AU bisa tulis berhalaman-halaman buku, dan bacakan di pengadilan sebagai pledoi atau pun gugatan, itu lebih mulia.
Sepanjang KPK on the track di sana, tak ada yang perlu kita khawatirkan (kecuali kualitas para komisioner dan stafnya harus ditingkatkan dan diperketat cangkemannya). Jangan pedulikan nama-nama besar macam Akbar Tanjung, Mahfud MD, atau siapapun yang lalu-lalang ke rumah AU, mereka adalah gabungan pemain jadul dan pendatang baru yang butuh panggung politik semata. Dan alasannya pun juga sangat simpel, karena tak berani terang-terangan melawan SBY, jadi dipakai AU sebagai kuda Troya masing-masing.
Semoga pembusukan politik ini segera berakhir, dan semoga masyarakat kita bukan hanya makin profesional di bidangnya, melainkan juga proporsional.

Selasa, Februari 26, 2013

Krisis Kepemimpinan Indonesia dalam Praktik



Leadership is a matter of intelligence, trustworthiness, humaneness, courage, and discipline, ujar Sun Tzu. Kepemimpinan adalah gabungan unsur-unsur kecerdasan, sifat amanah (dapat dipercaya), rasa kemanusiaan, keberanian, serta disiplin.
Sun Tzu kemudian menambahkan, “Hanya ketika seseorang memiliki kelima unsur ini menjadi satu dalam dirinya, masing-masing dalam porsi yang tepat, baru dia layak dan bisa menjadi seorang pemimpin sejati.
Ketika dalam masa pembuangan politik oleh Belanda di Bengkulu (1938), Bung Karno pernah didatangi seorang tukang perah susu yang tengah dililit kesulitan uang. Dia sangat membutuhkan uang, dan celakanya orang itu pun yakin, dengan mendatangi Bung Karno persoalannya akan selesai. Apa yang terjadi?
Sumpah mampus. Sebagai orang buangan, Bung Karno tidak punya uang sepeser pun. Tapi Bung Karno lantas meminta si pemerah susu menunggu. Bung Karno masuk bilik, mengambil satu potong baju dan keluar rumah lewat pintu belakang. Bung Karno menggadaikan bajunya, demi mendapatkan uang tiga rupiah enampuluh sen. Itu jumlah yang dibutuhkan si pemerah susu. Problem pun terselesaikan. Leadership is solving problems, begitu kata Karl Popper. Kepemimpinan adalah memecahkan masalah. Sangat sederhana.
“Pemimpin yang efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai; kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya,” begitu aseli kutipan dari Peter F. Drucker, pendidik dan penulis asal Amerika Serikat, yang blas tidak kenal sama sekali dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kepemimpinan berarti memecahkan masalah. Hari ketika para bawahan Anda berhenti membawa permasalahan mereka kepada Anda, adalah hari ketika Anda berhenti menjadi pemimpin mereka. Bisa jadi bawahan Anda tadi tidak percaya lagi akan kemampuan Anda menolong memecahkan masalah mereka, atau bisa jadi mereka menyimpulkan bahwa Anda tidak peduli lagi akan semua permasalahan mereka. Yang manapun alasan mereka berhenti menghadap Anda untuk semua masalah mereka, either case is a failure of leadership, begitu dikatakan Karl Popper. Itu adalah tanda kegagalan kepemimpinan Anda.
Tapi, ingatlah, sebagaimana Dwight D. Eisenhower, “You do not lead by hitting people over the head!”  Kau tidak memimpin dengan cara menindas orang. Itu kekerasan namanya, bukan kepemimpinan.   
Orang sering bertanya, apa bedanya seorang pemimpin dan seorang boss (atasan)? Bedanya adalah, seorang pemimpin memimpin, yaitu membuat orang melakukan sesuatu dengan memberi contoh dan melakukan sendiri juga apa yang dilakukan pengikutnya. Pemimpin membuat yang dipimpin melakukan sesuatu dengan suka hati karena inspirasinya. Sementara boss (atasan) membuat orang lain melakukan sesuatu dengan menyuruh mereka melakukannya, tidak peduli mereka suka atau tidak. Itu kata-kata Theodore Roosevelt. The boss says, "Go!", the leader says, "Let's go!"
Mari sejenak kita lihat kasus: Meski sama-sama parpol yang ketua umumnya terlibat dugaan korupsi, PKS jauh lebih cepat konsolidasinya dibanding Pardem. Ketua Majelis Syuro langsung dengan tegas menjalankan roda organisasi dan mengambil keputusan. Organisasi dan kepemimpinan di situ berjalan efektif. LHI yang dicokok KPK langsung diganti posisinya oleh AM.
Beda dengan Pardem. Bahkan lewat beberapa hari, Majelis Tinggi Partai sama sekali tak berinisiatif mengundang AU, padahal posisi AU "bebas" (tak sebagaimana LHI yang langsung ditahan). Di situ SBY bertindak lamban. Kenapa? Bukan karena karakter pribadinya yang lemah dan lamban mungkin, namun ketidaktegasannya karena begitu banyak hiden agenda atau pamrih liyan yang membelenggu. Dalam teori Sun Tzu, sifat amanahnya sulit dipenuhi. Berhari-hari mendiamkan masalah, sampai ketika AU sebagai Ketum parpol pidato mengundurkan diri pun, didiamkan saja, tak ada tegur-sapa. Ditelpon juga tidak, apalagi chatting sikit-sikitlah. Ya, karena memang ada permusuhan antara blok AU dan blok SBY. Tak bisa ditutupi. Dan gaya kepemimpinan SBY itu, jadi penyumbang penting terpuruknya Pardem.
Lihat contoh yang lain,  Indonesia sekitar 1997, waktu itu sedang dilanda krisis moneter. Gus Dur, sebagai Ketua Umum PBNU hendak mencairkan selembar cheque di BCA sebesar Rp 50 juta. Menyuruh sopirnya untuk melakukan tugas tersebut, beliau menunggu di Kramat Raya (Jakarta), kantor PBNU.
Namun, bank menolak pencairan itu. Alasannya, tak ada uang. Sang sopir pun balik dengan tangan kosong. Ngamuklah Gus Dur, "Lho, ini 'kan uang saya. Uang sendiri nggak boleh diambil itu gimana ceritanya. Tolong, sana balik lagi!"
Sang sopir kembali ke bank. Namun sama saja hasilnya.
Maka, muncullah akal-akalan Mafioso model Gus Dur, "Begini saja. Tugas kamu, pokoknya, harus bisa ngambil uang itu! Begini caranya. Masukkan tanganmu ke dalam tas kresek warna hitam. Datang lagi ke bank. Katakan kepada petugas bank, uang Gus Dur harus diambil hari ini juga. Kalau tidak boleh, bilang; Kalau masih tidak boleh, Gus Dur minta agar saya membuka katup granat ini. Biar semua berantakan. Ini perintah! Pilih diberi atau saya harus meledakkan tempat ini,...!"
Berangkatlah kembali sang sopir, menjalankan tugas mulia itu. Sampai di bank, tanpa banyak ba-bi-bu, sang sopir langsung memberondongkan kata-kata sebagaimana diamanatkan Gus Dur. Keruan saja, petugas bank gemetaran. Akhirnya, dengan cepat petugas bank mencairkan cheque milik Gus Dur.
Sang sopir pun pulang dengan sukses. Dan Polisi pun hanya bisa nyengir, ketika tahu di tangan sopir itu tak ada apa-apanya. "Kalau bukan saya yang nyuruh," cerita Gus Dur, "sopir tadi sudah dikombongkan (di-sel) Polisi,...!"
Kita melihat, bagaimana kepemimpinan Bung Karno, Gus Dur, dan SBY dalam praktik. Tentu saja, masing-masing berangkat dari sejarahnya sendiri. Satu sama lain tak bisa dibandingkan, namun kita melihat, one moment, bagaimana kepemimpinan dipraktikkan.
Pemimpin, apapun, adalah menyelesaikan masalah, bukan bagian dari masalah. Dan apakah kalian bukan pemimpin? Para suami, para isteri, para guru, para buruh, para tukang becak, para pencopet, para tukang jamu, para bloger, para mahasiswa, para ibu yang sendiri, para,... kalian adalah para pemimpin bagi orang-orang yang kalian kasihi dan berharap. You don't have to hold a position in order to be a leader, kata Anthony D’Angelo. Anda tidak perlu memiliki jabatan atau posisi tertentu untuk bisa menjadi pemimpin.   

Senin, Februari 25, 2013

Bung Karno sebagai Strateg Ekonomi Global bagi Kemandirian Indonesia


(1) SUKARNO DAN GEOPOLITIK GLOBAL | Banyak orang mengatakan, Sukarno tidak paham ilmu ekonomi. Pemerintahan Orde Baru, dengan sengaja dan sistematis menggelontorkan pandangan itu. Soeharto merekayasa slogan "Politik No, Ekonomi Yes", dan betapa politik itu negatif serta tidak penting. Pandangan apolitis ini berhasil membangun persepsi rakyat Indonesia, dan Soeharto muncul sebagai hero.
Benarkah Sukarno tak paham ekonomi? Mari sejenak membaca sejarah.
Tak sebagaimana yang disangka, Sukarno sebenarnya sangat mendalami apa yang dinamakan Ilmu Ekonomi Politik. Ekonomi Politik adalah ilmu paling dasar yang merumuskan kebijakan-kebijakan politik atas ekonomi masyarakat seperti: akumulasi kapital, distribusi kekayaan, dan pasar. Tiga soal pokok ini bahkan dikuasai Bung Karno sejak tahun 1924.
Guru pertama Bung Karno soal ekonomi politik adalah Hartagh. Berikut ceritanya:
Suatu siang, Bung Karno disuruh untuk mencari buku-buku interpretasi atas Karl Marx, "Kalau kamu ingin masuk ke dalam alam pikiran Marx, baca dulu buku-buku interpretator dari Marx," nasihat Hartagh.
Sukarno pun lalu menuruti nasihat itu. Ia membaca tiga buku interpretasi atas Das Kapital, selain pada 1922 Sukarno mulai membaca Das Kapital langsung dari Bahasa Jerman. Pembacaan atas Das Kapital inilah yang mencerahkan Sukarno, tentang bagaimana "Manusia dibebaskan atas penindasan struktur yang tercipta atas komoditi".
Paham dasar Sukarno atas pembebasan masyarakat itu, diarahkan pada pembebasan ekonomi. Itu yang pertama-tama dilakukan Sukarno. Dan inilah yang ia ucapkan di depan Pengadilan Bandung sekitar tahun 1932 dalam pledoinya "Indonesia Menggugat".
Di umur awal 30-an, Sukarno sudah berpidato dengan uraian yang amat melampaui jamannya. Sukarno bercerita di depan Tuan-Tuan Hakim tentang "Sejarah ekonomi Indonesia, Perampasan Tanah-Tanah rakyat untuk Perkebunan Asing, sampai dengan uraian detail Sukarno soal kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.
"Bayangkan, Tuan-tuan," kata Sukarno, "Kehidupan seorang manusia Indonesia, ini lebih sengsara dari kehidupan seekor anjing Tuan Besar. Mereka hanya bisa hidup dengan sebenggol (2.5 sen), sementara anjing peliharaan Tuan-tuan yang bagus, bisa hidup dengan dua rupiah sehari!"
Lalu Bung Karno mengurai bagaimana orang-orang Eropa dan para Komprador Pribumi, bekerjasama memperbudak rakyat Indonesia. Bung Karno dengan terang-terangan menelanjangi cara hidup pemeras-pemeras itu dengan amat jitu. Dan karena itulah, ia harus masuk bui.
Di dalam bui, lagi-lagi Sukarno terus mendalami ekonomi politik dengan amat detil. Fase pertama ekonomi politik Sukarno yang ia dapatkan adalah:'Modal'. Di sini Sukarno mengambil kesimpulan, "Modal harus bisa didapatkan bila kita menang secara geopolitik!"
Geopolitik kemudian didalami dengan amat detail oleh Sukarno. Di tahun 1935, Sukarno mendapatkan fakta, bahwa dunia ini sedang diperebutkan oleh tiga kekuatan besar. Dalam tulisan-tulisannya di koran, kekuatan besar itu menurutnya adalah; "Kapitalisme yang masuk ke dalam tahapan baru", ini diwakili negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Belanda. Lalu negara-negara lama yang sudah melampaui kejenuhan atas kapitalisme, tapi masuk ke dalam tahapan pembusukan kapitalisme. Negara ini ditopang oleh kekuatan kelas menengah, feodal dan militer, dan mereka masuk ke dalam Negara-negara Fasisme, atau seperti Sovjet Uni yang menyelenggarakan sistem komunisme. Di sini Sukarno memperhitungkan akan ada negara-negara baru yang muncul setelah perang dari tiga kekuatan itu. Dan Indonesia, akan jadi bagian dari salah satu kekuatan baru itu.
Bung Karno memperkirakan bila Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk bermain di atas tiga kekuatan besar ini, maka geopolitik atas Asia Tenggara dipegang Indonesia Raya. Perhitungan Sukarno, bila Indonesia bermain di atas Asia Tenggara, maka Indonesia akan memenangkan Pasar Asia Tenggara yang merupakan seperempat pasar Asia. "Asia, akan jadi peradaban paling baru dalam dunia modern, dan Asia akan jadi kekuatan paling besar di dunia, setelah negara-negara Eropa Bangkrut," kata Bung Karno di tahun 1935 (kita tahu, hal itu terbukti sekarang).
Bung Karno sudah memperhitungkan, pemenang perang akan menguasai kembali pasar-pasar baru yang kosong, baik itu Fasisme, Kapitalisme, atau Komunisme. Sukarno bermain cantik di atas tiga kekuatan besar itu, agar Indonesia bisa memimpin barisan baru "negara-negara bebas".
Kekuatan negara bebas ini adalah:
1. Menentukan produksinya sendiri
2. Memiliki pasarnya sendiri
3. Membangun ekonomi tanpa ketergantungan
4. Pembebasan masyarakat atas sistem yang menindas
5. Menjadikan manusia sebagai pusat segala ukuran-ukuran. kemajuan baik ekonomi, budaya dan peradaban.

(2) SUKARNO INDONESIA MERDEKA | Perkiraan Indonesia akan mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945, berdasarkan kesepakatan Saigon, gagal karena muncul insiden sejarah yang digerakkan anak-anak muda, sehingga Bung Karno harus masuk ke dalam kondisi 'fait accomply' kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Kemerdekaan 17 Agustus membawa konsekuensi perang dengan negara-negara Sekutu. Padahal awalnya, Sukarno dan Hatta ingin memilih jalur legal formal, dan mereka punya perhitungan Sekutu mau tidak mau harus mengembalikan jajahannya, dan memerdekakan bangsa-bangsa terjajah sesuai kesepakatan Postdam 1944, tanpa harus melewati episode perang.
Tapi perang kemerdekaan 1945-1949 sudah terjadi. Dan Sukarno paham, inilah keadaan yang dikehendaki Amerika Serikat dan Sovjet Uni, untuk masuk ke dalam Indonesia Raya. Beruntung bagi Sukarno, Sovjet Uni masih sibuk soal Negara-negara di Eropa Timur dan ada batasan etika bagi Stalin, untuk tidak masuk ke dalam wilayah yang dulunya dikuasai sekutu barat. Ini artinya, Sukarno otomatis hanya berhadapan dengan Amerika Serikat dan Belanda. Karena Inggris sendiri, menarik diri tidak masuk memperebutkan Indonesia.
Sukarno dengan lihai mengadu Amerika Serikat dengan Belanda, dalam pertarungan memperebutkan Indonesia. Sukarno menggunakan Amerika untuk menggebuk Belanda, sampai puncaknya adalah kemenangan Indonesia merebut kembali Irian Barat pada tahun 1963. Pada saat itu, terjadi peristiwa pembunuhan Jhon F. Kennedy, yang bukan semata-mata kesintingan Lee Harvey Oswald, tapi agak bau-bau Irian Barat juga.
Setelah kematian Kennedy, Sukarno terpaksa bertarung sendirian melawan Amerika Serikat. Sial bagi Sukarno, sohib paling potensialnya, Mao Tse Tung, melakukan blunder dengan membui Liu Shao Chi, dan menjadikan China terjebak pada Revolusi Kebudayaan yang berdarah-darah. Dan Sukarno akhirnya betul-betul sendirian bertarung dengan Inggris (tanpa Mao).
Sukarno mengobarkan politik Ganjang Malaysia, perhitungannya; bila Federasi Malaysia ini terjadi, maka Inggris sudah menyiapkan kantong-kantong modal untuk mempersempit pasar-pasar di Indonesia. Kembali lagi rakyat Indonesia akan menjadi budak asing.
Di dalam telaahnya pada tahun 1932, Sukarno mengeluarkan analisanya: Ekonomi Indonesia yang berwatak kolonial setidak-tidaknya memiliki tiga ciri sebagai berikut:
Pertama, diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju.
Kedua, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk negara-negara industri maju.
Ketiga, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industri maju.



(3) SUKARNO DAN EKONOMI BERDIKARI | Bung Karno memperhitungkan kemudian, di tahun 1963 setelah masuknya Irian Barat, menghapuskan sistem ekonomi kolonial menjadi sistem "Ekonomi Merdeka", dengan bahasa yang populer adalah "Ekonomi Berdikari" (berdikari akronim dari 'berdiri di atas kaki sendiri, alias mandiri).
1. Indonesia tidak hanya memasok bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah di Indonesia sendiri. Indonesia dan rakyat Indonesia menjadi tuan di bumi sendiri.
2. Indonesia harus menciptakan pasar-pasarnya sendiri, bahkan menguasai Pasar Internasional. Untuk itulah diciptakan Poros Jakarta-Hanoi-Pyongyang-Peking. Poros ini bukan sekedar poros politik tapi Poros Perdagangan. Lalu diciptakan pasar bersama di antara negara-negara Non Blok. Di atas pasar itu, barulah bisa dibangun Ekonomi Baru yang merdeka. Ekonomi yang didasarkan pada kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya.
3. Indonesia harus memutar kapitalnya sendiri, membangun kekayaannya sendiri. Pembangunan kapitalnya ini dijabarkan amat luas, yang kemudian disusun oleh Djuanda. Nilai lebih atas produk, harus dibangun di bumi Indonesia.

Konsepsi ini kemudian dipidatokan Sukarno, saat berteriak mengganjang Malaysia, sekaligus meledek negara itu sebagai "Negara yang berdiri tanpa konsepsi-konsepsi". Jelas bagi Indonesia, Konsepsi Sukarno adalah menghancurkan pasar dominasi asing, dan ini amat menakutkan bagi Amerika Serikat, beserta negara sekutunya. Karena ketika pasar-pasar itu kita kuasai, "maka lonceng kematian kapitalisme akan berbunyi," ujar Sukarno dalam pidatonya.
Apabila pelaksanaan atas konsepsi Sukarno tidak diblunder oleh Suharto, maka besar kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya di Asia (dalam proyeksi Sukarno 1963, pada tahun 1975 Indonesia akan mampu melampaui Jepang). Untuk itu makanya, ia siapkan pula Palangkaraya, sebagai Ibukota Negara.
Mengenai Perang Inggris soal Malaysia, Sukarno amat lihai dan paling jagoan gertak. Kemungkinan besar Sukarno malah mempermainkan Sovjet Uni, Cina dan Negara-Negara Asean tanpa harus 'beneran' perang. Perhatikan gaya politik Sukarno yang berliku-liku, tapi pada akhirnya ia yang selalu memenangkan. Tapi sayang, sekelompok Perwira Menengah malah membunuh Jenderal Ahmad Yani, jenderal yang digadang-gadang Sukarno akan menjadi Presiden RI pada tahun 1975.
Andai saja Ekonomi Sukarno ini berhasil, maka tercipta sistem dasar Ekonomi Kerakyatan yang dijabarkan sebelumnya oleh Hatta. Karena pada dasarnya, Ekonomi Kerakyatan yang disusun oleh Hatta, tidak akan bisa tercipta bila tidak ada perebutan modal dulu. Dan Sukarno adalah ahlinya dalam menciptakan ekonomi modal. Jadi siapa bilang Sukarno "nggak ngerti" apa-apa soal ekonomi? Ia seorang pemimpin, yang memberikan arah, grand-design, bukan sekedar presiden, yang malah sibuk mengurus partai.
Dari sekian banyak presidennya kemudian, Indonesia tidak memiliki arah yang pasti, kecuali hanya menjadi permainan global dengan penumpang-penumpang gelapnya dari para elite politik Indonesia sendiri.

Minggu, Februari 24, 2013

Politik Sengkuni di Antara Para Sengkuni

Sebetulnya, mengikuti kasus Anas Urbaningrum sebagai tersangka KPK, sudah tidak menarik lagi. Tak ada pembahasan hukum, yang ada hanya hingar-bingar politik. Baru dituding pasal grativikasi saja, sudah ngamuk setinggi langit. Celakanya, pihak SBY juga sama konyolnya, agaknya sangat ketakutan dengan ancaman AU, sehingga lagi-lagi mereka menghimbau KPK agar bisa menjelaskan alasan dan logika hukumnya ke AU.
Gebleg.
Bukankah sudah dikatakan dijerat dengan pasal 12 huruf a atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 atau 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU 20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Korupsi. Ancaman maksimal dari pasal tersebut adalah 20 tahun penjara? Syet dah, penjelasan apalagi? Selebihnya adalah pembuktian di sidang pengadilan, dan biarkan KPK memprosesnya. Dan silakan SBY, Pardem, Menteri, Gubernur, fesbuker, bloger, kembali ke pekerjaan masing-masing, menanti lembaga hukum itu bekerja.
Reaksi orang-orang Pardem, justeru menguatkan persepsi publik yang dibangun oleh logika AU dalam perlawanannya. Yakni, terjadinya konspirasi, intervensi, nabok nyilih tangan, ngentut nyilih silit, dan seterusnya. Sama seperti ketika LHI dari PKS dulu, orang-orang PKS langsung bereaksi, bahkan dalam pidato penobatan sebagai presiden yang baru, Anis Matta menuding ada konspirasi atas hal itu. Bahkan, tudingan jauh ke mana-mana, berkaitan konspirasi Yahudi dan sebagainya.
KPK dituding menjadi alat kekuasaan dan politik. Berbagai sangkalan dimuntahkan oleh para terlibat dan, tentunya, lawyers mereka. Tapi juga pelan-pelan terbukti dan terbantahkan, bahwa mereka mengakui beberapa hal yang semula mereka sangkal.
Cuma lantaran PKS lebih berpotensi menjadi public-enemy, maka dalam kasus AU, pembelaan publik jauh lebih besar, apalagi sebagian masyarakat ada yang memposisikan AU sebagai seorang David, yang sedang melawan Goliath, seorang imut yang santun dan tak kalah sucinya melawan politik sadis sang Goliath.
Dalam persepsi yang dibangun AU itu, dan reaksi yang diberikan SBY, maka justru kini KPK telah diseret dalam pusaran politik. KPK sebagai tersangka dan disandera. Dalam sengkarut itu, jika benar ancaman lawyer AU, bahwa AU berencana mempidanakan para pimpinan KPK, akan semakin menjelaskan, bahwa kita suka terkaget-kaget dengan fakta hukum, dan mencoba menisbikannya, dikaitkan dengan citra kesakralan manusia (yang semu dan teater) itu. Bahwa pelaku tak bisa salah, lembaga hukum sarat konspirasi. Logika sekelas infotaintmen ini banyak penganutnya di Indonesia.
Senyampang dengan itu, kita lihat, bagaimana media menumpangi masalah ini dengan kepentingannya. Mengeksploitasi nafsu rendah masyarakat yang membutuhkan kambing hitam dan hingar-bingar. Kita bisa menebak mulai sekarang, dari sekian pemberitaan dan yang dibicarakan oleh siapapun, adalah 90% lebih soal politik. Sementara persoalan hukumnya, mana ada yang tertarik menelusurinya? Dalam sistem kepolitikan kita yang lemah, secara geguyon bisa dikatakan, malaikat pun bisa terjebak korupsi.
Tapi terjebak atau tidak, apa relevansinya kita menunjukkan kesucian dan kesantunan kita? Karena jika berkudung di balik itu, bagaimana Andi Malarangeng dipersepsi sebagai orang sederhana dan jujur, LHI sebagai uztads, AU sebagai Jawa Santri, si anu sebagai dan seterusnya dan sebagainya. Karenanya di sini, kita ingin melihat juga, apakah salah ketika orang pun kemudian menuding AU pun menjalankan politik Sengkuni? Karena jika sudah sampai masuk masalah politik, kita hanya akan mengerti, siapa lebih Sengkuni dari para Sengkuni-Sengkuni itu.
Kata orang, kalau semua orang yang dipersangkakan salah mengaku begitu saja, penjara penuh. Dan yang paling penting, lawyer nggak laku.

Sabtu, Februari 23, 2013

Bagaimana Kalau Monas Tak Mau Jadi Gantungan Anas Urbaningrum?



Bayangkan, tak berselang sebulan, setelah Presiden PKS dicokok KPK, dalam kaitan impor daging sapi, kali ini ketua umum Pardem dapat status tersangka dalam kaitan kasus Hambalang.
Kalau berkait KPK, tentu saja ini kasus hukum. Harus dibuktikan dan diproses secara hukum. Kalau ada yang mengait-ngaitkan dengan masalah politik, ya wajar saja, karena mereka berdua tokoh dan hidup di ranah politik.
Kalau kita ikuti kata-kata Anas, “Saya bingung, ini soal hukum atau politik,...” maka kita bukan hanya ikut bingung, tapi bisa bego. Mau ‘nabok nyilih tangan’ atau ‘nabok nyilih duit’, itu urusan Anas.
Jangankan itu, masalah rumah-tangga keseharian pun, kadang dipersepsi dan diinterpretasikan dengan kacamata politik. Masyarakat kita, sangat euforia dengan “politik”, meski idiom-idiom politiknya hanyalah bersandar pada media massa, utamanya televisi, yang itu pun lebih mewadahi para kepentingan di dunia itu, para politikus dan lawyer-nya.
Belum lagi masyarakat baru akan melek politik, muncul Mark Zuckerbergh, memberikan media pada masyarakat lisan Indonesia, dan jadilah semua orang ngomong (secara tertulis dan lisan) bak “bakul sinambi wara”. Dan di fesbuk atau twitter, kita lihat berbagai analisis politik seolah-olah kita ini sudah begitu rupa ahli politiknya.
Padahal, kasus Lutfi Hassan atau Anas Urbaningrum, itu tinggal dirujukkan saja di pasal-pasal yang berkait dengan persoalan hukum dan perbuatan hukum mereka. Itu saja.
A-politis? Memangnya kualitas politik macam apa, kalau perbincangan politik kita hanya pokrol bambu, asu gede menang kerahe, yang tak tahu malu ngomong apa saja asal populer (lihat beberapa anggota DPR yang sering nongol di ILC dan di media daripada di rapat paripurna atau konstituennya). Ngikutin omongan politikus yang penuh “politicking” dan sampah itu, dunia bisa mereka jungkir-balikkan seenak-udel.
Kalau ada pejabat publik, anggota DPR atau Menteri atau apa yang bilang saya tidak tahu apa-apa, ini jebakan, ini aturannya tidak jelas,.... lha kok bisa, baru protes setelah kejeblos? Kita selalu bilang, orang sebaik itu, sesantun itu, sesederhana itu, sereligius itu. Stop ukuran pribadi. Kasus hukum, nilai dengan ukuran hukum.
Aneh kalau soal Andi Malarangeng kemudian bilang, saya nggak ngerti birokrasi, atau Anas bilang saya nggak ngerti itu grativikasi, atau Lutfi menyangkal apa hubungannya ini dan itu,...
Biarkan KPK bekerja, toh akhirnya Lutfi juga tak bisa bekoar lagi serta menyangkal bahwa dia tak kenal AF, dia tak berhubungan dengan ini dan itu. Kalau ngomong kepatutan moral, ngomonglah dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan memberi cap atau sertifikat dan diumumkan di wall-wall fesbuker sekalian.
Kita ini hidup di sebuah semesta yang memiliki hukum-hukum, sama seperti adanya hukum gravitasi. Jika Anda jatuh dari sebuah gedung, tidak menjadi soal apakah Anda orang baik atau jahat, Anda akan tetap menumbuk tanah (Michael Bernard Beckwith).
Karena itu, sadarlah, bahwa ketika Anda mengambil satu posisi, itu tidak sedang dalam posisi alay, mabuk, nyimeng, atau apalah. Jangan pura-pura bego. Menurut Bob Doyle, kebanyakan dari kita menarik sesuatu (akibat) karena kelalaian. Kita hanya berpikir bahwa kita tidak memiliki kendali atasnya. Padahal pikiran dan perasaan kita berada dalam suatu tindakan rutin terus-menerus. Jadi, segala sesuatunya didatangkan pada kita karena kelalaian. Kok bisa lalai? Katanya pakai sumpah?
Di Indonesia, semua hal bisa dipandang dari sisi politik. Tapi mengikuti omongan politikus (juga lawyer, juga fesbuker yang hanya bersandarkan sumber dari media mediocer), adalah blunder, yang celakanya itu juga dilakukan oleh SBY, sebagai pribadi dan presiden.
Konon kita anti-korupsi, tapi aturan perundangan dan sistem penganggaran sampai pembahasan dan pelaksanaan, membuka jalan untuk itu. Di mana logikanya? Amerika tingkat korupsinya lebih rendah dari Indonesia, bukan karena disana ada 10 Pancasila atau pakai ayat ini dan itu, tetapi berdasar satu sistem dan mekanisme di mana perencanaan sampai pelaksanaan itu diawasi secara fair, dan reward and punishment ditegakkan dengan konsisten. Dan untuk itu, tak diburuhkan FPI untuk menegak-negakkan diri yang absurd itu.
Kenapa bukan menuntut sistem rekrutmen orang Senayan diperbaiki, supaya tidak menelorkan undang-undang yang lemah secara konstitusional dan akademik? Kenapa ngomong yang tidak-tidak, sementara di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lain-lainnya, juga bisa terjadi korupsi? Kurang apa PKS mengecat putih bajunya, dan apa kejadiannya?
Tapi kalau kamu ngomongin agama nggak bisa, kata Ahok alias Budi Tjahaja Purnama, wagub DKI Jakarta. “Ngomong agama kita nggak usahlah, yang penting nilai-nilai dalam agama kamu harus mempengaruhi kamu dalam kamu bertindak," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/2).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, iman harus ditunjukkan dengan perbuatan. "Kamu mau tunjukkan iman kamu, tunjukkin perbuatan kamu, baru kemudian aku tahu iman kamu seperti apa," katanya.
Segala sesuatu yang kita fokuskan, akan kita ciptakan. Jadi misalnya, jika kita sungguh-sungguh marah pada perang yang sedang berlangsung, atau pemogokan, atau penderitaan, kita menambah energi padanya. Kita mendorong diri, dan ini hanya menciptakan penolakan. Sebagaimana kata Carl Jung, “Apa yang Anda tolak akan bertahan.”
Apa yang Anda tolak justru akan bertahan karena jika Anda menolak sesuatu, Anda berkata, “Tidak, saya tidak menginginkan hal ini, karena ini membuat saya merasa begini— perasaan yang saya rasakan saat ini.” Jadi, Anda memancarkan sebuah emosi yang sangat kuat dari “Saya sungguh-sungguh tidak menyukai perasaan ini”, dan perasaan tidak menyenangkan itu justru akan mendatangi Anda dengan cepat” (Bob Doyle).
Gerakan antiperang menciptakan lebih banyak perang. Gerakan antinarkoba justru menciptakan lebih banyak narkoba. Gerakan anti korupsi, atau katakan tidak pada korupsi, nyatanya malah kampiun korupsi. Karena kita berfokus pada apa yang tidak kita inginkan!
Maka betapa benar Ibu Teresa. Ia berkata, “Saya tidak akan pernah menghadiri demonstrasi antiperang. Jika Anda mengadakan demonstrasi damai, undanglah saya.” Ia tahu. Ia memahami Rahasia. Lihatlah apa yang telah ia wujudkan di dunia.
Jika Anda antiperang, sebaiknya jadilah prodamai. Jika Anda antikelaparan, jadilah orang yang memiliki lebih dari cukup untuk makan. Jika Anda anti pada politikus tertentu, jadilah pro-oposisi. Sering kali pemilihan umum memenangkan orang yang tidak disukai karena mereka justru mendapatkan semua energi dan fokus.
Ingatlah, dan pernyataan yang satu ini adalah yang paling sulit sekaligus yang paling indah untuk dipahami, bahwa terlepas dari apa pun kesulitannya, di mana pun adanya, siapa pun yang terkena, Anda tidak mempunyai pasien kecuali diri Anda sendiri; tidak ada yang harus Anda lakukan kecuali meyakinkan diri akan kebenaran yang ingin Anda wujudkan.
Belajarlah untuk hening, surut dari pasar wacana, dan biarkan semua orang bekerja pada proporsionalitas dan profesionalitasnya.
Kalau Anas dihukum karena kasus grativikasi, jangan salahkan undang-undang yang mengaturnya begitu, sekali pun kau bersumpah-sumpah bahwa seseorang itu jujur kacang ijo dan sangat religius maknyus.
Kalau nanti ujungnya Boediono, atau SBY, juga ditangkap KPK ‘gimana? Pasti Anda akan bilang, nggak mungkiiiiiinnnnn, terus bla-bla-bla.
Nggak penting, sebagaimana tulisan ini juga nggak penting!
Kalau Anas mau digantung di Monas, memangnya Monas mau digantungin Anas? Berpikirlah dari sudut yang lain. Naik dan berdirilah di atas meja. Carpe diem. Seize the day!

Jumat, Februari 22, 2013

AU Tersangka, Dan Masyarakat yang Tersandera Involusi



 Yang terbelah, dalam menyikapi kasus Anas Urbaningrum, bukan hanya para petinggi Pardem, melainkan juga di tengah masyarakat itu sendiri. Para analis politik di fesbuk, juga beragam tanggapannya.
Dalam psychopolitic, hal itu juga mesti dilihat pada sudut pandang pertarungan David dan Goliath. Pernyataan AU di twitter, meminjam istilah “Nabok Nyilih Tangan” (Nggampar via tangan orang lain), sungguh sangat efektif untuk membuat keterbelahan itu makin nyata. Dan yang muncul kemudian, adalah sosok Goliath, yang diam-diam ditengarai bukan hanya oleh istilah AU, melainkan juga dalam ingatan kebanyakan masyarakat.
Psikologisme masyarakat kita juga akan lebih mendukung underdog. Ketika semua orang mendukung Barca atau Madrid misalnya, tak sedikit yang akan membela tim-tim papan bawah ketika mereka melawan tim raksasa itu.
Namun memang, kita sendiri juga telah terkontaminasi oleh acuan-acuan dan istilah-istilah politicking. Dan semuanya itu, dilemparkan dalam pertarungan wacana yang eksplosif. Media yang cair, telah mengajari publik untuk berfikir sejurus dengan hal itu, yakni sama cairnya.
Di tengah buruknya sistem peradilan kita, seyogyanya memang kita mesti mempersilakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membuktikan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang dimilikinya. Sebagaimana kita mestinya juga selalu proporsional terhadap apa pun obyek penilaian kita.
Menilai perilaku politikus di DPR, tentu semestinya mengacu pada sistem, mekanisme, dan aturan yang berlaku di Senayan. Demikian juga menilai kualitas kerja Presiden, Menteri, Gubernur, Jaksa, Kepolisian, Media Massa, dan seterusnya, harus sama pada profesionalitas dan proporsionalitas.
Meski tentu, gairah publik turut berwacana adalah juga cerminan dari dialektika kita dalam proses berbangsa dan bernegara itu sendiri. Apalagi, teknologi informasi juga menyodorkan banyak pilihan media bagi masyarakat untuk meneguhkan identitas masing-masing, yang selama jaman Orde Baru, tidak ditemukan, apalagi dilatihkan dan dipraktikkan. Euforia ini mesti dilalui.
Jadi? Dalam proses transformasi nilai-nilai dan tatanan baru, kita bisa menyatakan apa saja. Sampai muntah-muntah. Tapi memberi ruang bagi masing-masing entitas untuk bekerja pada ranah masing-masing, agar kita jernih melihat masalah, juga masih membutuhkan proses waktu.
Pernyataan AU jauh sebelumnya, soal kesediaan digantung di Monas, adalah contoh blunder (artinya juga tidak proporsional) yang banyak dipraktikkan oleh siapa saja, termasuk SBY dan rakyat jelata. Akibat lebih jauh dari hal itu, satu sama lain bisa saling mengeruhkan air kolam, dan kita tak pernah sampai pada pembelajaran menangkap ikan emasnya.
Kita benar-benar mengalami involusi dan terjebak dalam formalisme, dengan begitu banyak menguasai teori-teori, logika, dan dasar argumentasi. Namun satu-sama lain justeru mengaburkan apa masalah esensialnya. Segala macam Undang-undang, aturan, birokrasi dan sebagainya, bukan saja diciptakan untuk melakukan kemuliaan, melainkan juga membuka ruang pengkhianatan.
Negeri ini juga begitu riuh-rendah, karena semua orang boleh berkomentar apa saja, dan merasa penting, sekali pun tidak proporsional dan bukan otoritasnya. Negeri penuh feedback ini, tentu saja jadi penuh interpretasi, penuh konspirasi, namun muter-muter dalam perdebatan semantika yang kadang jadi penuh kegenitan.
Jika KPK bisa membuktikan AU sangkaannya, dan hakim secara logika dan argumenasi hukumnya memvonis bersalah, atau memutuskan sebaliknya, biarkanlah semua itu berjalan. Jika para pihak yang bersengketa tak mempercayai kinerja mereka, tempuhlah jalur hukum, sebagaimana sudah diatur. Sampai naik banding, kasasi, dan seterusnya.
Dan kita bisa berfokus pada posisi masing-masing, karena Indonesia Raya ini toh tidak hanya tergantung kemakmuran dan kesejahteraannya hanya karena kerja eksekutif dan legislatif semata (sebagaimana teori ngawur Sutan Batoeghana ketika menyodorkan gagasan uang pensiun untuk anggota DPR).
Atau, memang kita masyarakat pasar yang riuh-rendah, karena kita adalah juga para pedagang yang bagai “mbok bakul sinambi wara”? Baiklah, jika demikian, terima kasih pada Mark Zuckerbergh, yang memberi kami ruang untuk lebih cepat dalam proses pencarian jati-diri ini.