Kamis, Desember 06, 2012

Menjadi Presiden dan Popularitas

Apakah demokrasi yang mengajarkan kesetaraan itu berbeda di Papua?
Sebenarnya, apa maksud Cak Imin (PKB) ketika berkata, makin dihina Rhoma Irama makin popular. Apakah ia tidak mendukung Rhoma Irama dan meminta kita menghentikan hinaan, agar Rhoma tidak popular? Atau, kita harus nambah penghinaan biar Rhoma popular karena PKB mulai menimbang kemungkinan pencapresan Rhoma? 
Itu terserah kalkulasi Cak Imin saja deh. Mau ngomong apa saja bebas, asal jangan melarang orang berkomentar cem-macem. Karena mereka bikin ribuan statemen di ruang publik dan berkait dengan kepentingan hajat hidup serta masa depan publik, maka adil kiranya kalau publik memberikan feedbacknya.
Kalau Cak Imin demen ama Rhoma Irama, dan hanya dipendam dalam hati, itu urusan dia tentu. Tapi ketika disampaikan ke publik, ia sedang membeli imbal-balik. Dan dalam jual-beli kepentingan, adalah wajar jika tidak terjadi transaksi kepentingan pula. Karena kerja belum apa-apa, sudah ribut soal kursi, bagaimana publik mengapresiasi? Apalagi jika ternyata ukurannya berbeda. Bukankah hinaan atau pujaan adalah bentuk lain dari transaksi itu?
Jadi, soal hina-menghina, haruslah dilihat dalam konteks apa, sebelum membawa dalil-dalil yang serem seperti dosa dan neraka. Lagi pula, belum pernah ada pembakuan kata "popular" berarti baik, benar, dipercaya, apalagi dipilih. Tetangga saya dulu pernah "popular" karena ia maling ayam plus maling jemuran plus maling tempe goreng. Apakah dia layak jadi capres juga? Cak Imin juga popular jadi Menteri Tenaga Kerja yang tidak jelas konsep dan visi ketenagakerjaannya, apakah Cak Imin dengan demikian juga pantas jadi Capres, atau mau jadi Cawapresnya Rhoma Irama, rebutan posisi dengan Aceng, yang didunia maya sudah dipajang sebagai cawapres Rhoma? Atau Cak Imin mau belajar menyanyi atau mencipta lagu dangdhut?
Itu mah semua terserah dia sajalah. Popularitas bukan jaminan orang itu baik atau tidak, sekali pun orang yang tidak baik juga bisa jadi presiden. Karena pemilu memang bukan untuk mengukur kemuliaan hati seseorang, apalagi kepantasannya untuk memimpin. Berapa kali kita mengadakan pemilu, dan kita terus saja merasa tertipu? Dan itu bukan ciri-khas Indonesia, karena juga terjadi di beberapa negeri lainnya.
Karena yang lebih penting dari semua itu, bukanlah sosok presiden, melainkan sistem kepresidenan yang terkontrol terukur, terawasi, dan operasional. Artinya, lebih penting adalah munculnya rakyat yang berdaya. Rakyat yang tidak mudah menjadi sinis ketika ada pendapat rakyat lainnya yang kritis, dan si rakyat yang satu tidak memojokkannya rakyat lainnya (apalagi dengan dalil agama dan etnis) hanya karena berbeda cara pandang. Karena daya kritis adalah juga akumulasi cinta untuk saling mengingatkan.
Kita merindukan, pada masanya kelak, yang bernama presiden adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak perlu dilumuri dengan mantra-mantra macam satrio piningit atau atau satrio kinunjara, atau apalagi satrio aris munandar. Kita hanya ingin melihat entah itu pada JK, MMD, ABS, DI, JW, atau siapapun nama yang memiliki kepantasan dari pandangan rakyat, ia haruslah sosok yang jelas jejak-rekamnya. Presiden dan sebangsatnya itu, semestinya orang yang bekerja atas nama daulat rakyat.
Dan sesungguhnya hal itu gampang dilihatnya, sekiranya kita sedikit pinter membaca media kita, yang juga bukan pilar demokrasi yang kokoh karena pemilik di belakangnya.
Ketika TV-One ngomong bahwa ARB dan Golkar bagus, sama sekali sulit kita mengerti, darimana ngukurnya. Sama sebagaimana di mana bagusnya Nasdem, SP, atau HTS menurut Metro TV, MI, MNC, Sindo dan lain sebagainya itu.
Ketika politik membuat blangsak, maka sastralah yang akan membersihkan, kata sang sastrawan. Tapi ketika media busuk, kita hanya butuh masyarakat yang kritis. Baca dan dengarkan mediamu, hidupkan TV-mu, hidupkan pikiranmu, dan tetap merdeka. Tidak ada urusan dengan polling dan popularitas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar