Kasus Rhoma Irama, Berpolitiklah dengan "Bismi Rabbika"

Rhoma Irama mencapreskan diri, sesungguh hak azasi beliau, dan siapapun warga Negara Indonesia. Tak ada yang salah di situ. Namun ketika hak azasi itu digunakan dan akan bersangkut-paut dengan hak-hak public, kita tidak pantas mengaitkan dengan dalil-dalil normative soal; “Biarin saja, itu toh hak azasi”, “Jangan mengritik orang lain, lihat dirimu sendiri”, “Dalam agama dilarang berghibah, belum tentu kau lebih baik,…” dan seterusnya dan seterusnya.

Pandangan itu benar secara normative, namun menyesatkan karena mempunyai tendensi (dan kemampuan) mereduksi, mengikis, fungsi berbagai perbedaan untuk perbandingan dan saling mengingatkan.

Teks-teks agama, bukannya tidak tepat untuk soal-soal politik, namun lebih pada persoalan bagaimana membaca teks. Di dalam Quran dan Hadis ada begitu banyak teks, dan Muhammad telah mengingatkan kita, bagaimana agar selalu melihat asbabul wurud dan asbabun nujumnya. Melihat teks-teks dalam konteks, atau sebagaimana Tuhan memerintahkan “Iqra!” Bacalah. "Iqra, bismi Rabbika,..." Bacalah dengan nama Tuhanmu. Pada “nama Tuhanmu” itulah, artinya juga bukan sekedar membaca, karena ketika kita benar-benar membaca “dengan nama Tuhanmu”, pastilah sebagai manusia integrated, di sini akan masuk pula berbagai pertimbangan, agar kita tidak bodoh banget, tidak membabi-buta, menggunakan akal-sehat, menggunakan nurani, punya daya kritis, namun juga punya empati, bisa berjarak. Karena membabi buta juga dengan sendirinya meniadakan “dengan nama Tuhan” itu, karena tagline-nya adalah soal keseimbangan atau keadilan. Bayangkan, di mana logikanya bertakbir “Allahu Akbar” tapi sambil mengamuk merusak segala hal dengan senjata pedang atau parang, padahal musuhnya tak bersenjata, atau kaum lemah yang mesti dilindungi? Padahal Kanjeng Nabi telah mencontohkan perilaku etik dalam peperangan, yang jauh lebih berat dibanding apa yang kau hadapi! Jadi, bacalah dengan nama Tuhanmu, bukan dengan nafsu kebodohanmu.

Oleh karena ketika orang memakai “nilai-nilai” agama sebagai preferensi, haruslah diingatkan, itu nilai normative atau intrinsic yang menjadi kesatuan perilaku? Karena formalisme agama juga menunjukkan fakta, betapa bisa dan sering tidak sejalannya kepatuhan akan syariat agama dengan praksis kehidupan kesehariannya. Contoh paling gampang, betapa dari jutaan haji dan hajah kita, berapa yang mendekati 5% perilaku Kanjeng Nabi Muhammad shallahullahu allaihi wassallam (itu pun kalau kita mengaku punya ukuran-ukuran yang presisi)?

Karena Rhoma Irama tidak berada di ruang hampa, dan cita-citanya pasti juga akan menyangkut hajat hidup banyak orang, maka pastilah hal itu menimbulkan riak dan gelombang, akan memunculkan getaran atau resonansi. Pastilah hal tersebut mengundang bukan saja respons, melainkan juga reaksi. Itu hokum alam. Maka hak azasilah juga orang yang menerima, menolak, dan tertawa njungkel-njempalik mensinisinya.

Semua itu terjadi tentu karena bekalan atau modal yang ada pada Rhoma. Antara apa yang dikatakannya tentang modalnya, tentu dalam proposal pengajuan itu, masyarakat akan memverifikasinya. Dan jika yang muncul adalah reaksi negative, semua pasti sesuai hukum aksi-reaksi. Kalau pun yang muncul adalah penyambutan positif, hal tersebut juga akan muncul dari hokum yang adil. Hanya karena demokrasi modern masih punya banyak cacat dan kelemahan system, maka ukuran itu sering dianggap tidak sahih, terutama oleh yang dirugikan. Artinya, di sini soal kematangan kita berada dalam proses yang akan membuat system itu membaik atau tersandera oleh nafsu kebodohan kita.

Karena itu juga jangan segera ngamuk kalau ada yang menolak pencapresan Rhoma Irama, karena itu pertanda ketidaksiapan mengajukan proposal. Jika kalian dewasa, tentu bukan dengan menista yang menolak, melainkan memberi ruang dan waktu, agar kalian mendapatkan masukan, perbandingan, yang ujungnya adalah pertimbangan atau koreksi.

Kita juga tidak mengerti, ulama-ulama dan habib-habib yang sering disebut mendukung itu siapa saja? Apakah jika bernama ulama dan habib ia adalah manusia yang representative dan harus dituruti atau ditakuti? Saya tidak takut ulama dan habib, siapapun, karena yang saya takuti hanyalah Allah subhanahu wa ta’alla, karena bagi saya jelas, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan pastilah, saya yakin, ulama atau habib bukan Tuhan. Kalau pun mereka Tuhan, pastilah mereka bukan Allah, karena sekali lagi tidak ada Tuhan selain Allah.

Kalau mereka mengaku Tuhan, yang ketika perintahnya tidak diikuti mereka kemudian mengutuk kita? Jika hal itu terjadi, lha ngapain mesti takut, karena mereka sendiri masihlah manusia yang merasa ketakutan ketika orang tidak menghargai petunjuknya?

Rhoma Irama boleh maju terus sebagai capres. Tapi sebagai warga bangsa, saya tak perlu minta ijin siapapun untuk menolaknya, karena saya punya hak paten untuk itu. Namun, jika boleh mengingatkan, ukuran-ukuran yang dipakai oleh Rhoma Irama, yang konon merupakan kata-kata para ulama dan habib itu, sangat naïf.

Ukuran Rhoma Irama (yang konon berdasar preferensi para ulama dan habib) adalah Rhoma Irama sukses memimpin grup music dangdut selama 40 tahun. Rhoma Irama terbiasa berkhutbah di masjid pada tiap Jumat dan Idul Fitri. Ukuran bahwa penggemarnya banyak, pendukungnya fanatic dan militant. Bahwa ia tokoh pluralis, bahwa dia dulu telah beberapa kali menolak tawaran itu. Semuanya terlalu sumir untuk preferensi mendapatkan ukuran seorang presiden. Kenapa tidak merenungi julukan “raja dangdut” yang dia dapatkan dengan sendirinya, yang semua itu didapat dengan perjuangan dan doa, setelah berkelana sebagai satria bergitar selama bertahun-tahun?

Namun tentu tidak serta merta “pengalaman” mendapatkan gelar “raja dangdut” itu bisa linier dan dicopy-paste dalam perjalanannya untuk mendapat gelar “presiden Republik Indonesia”, karena pastilah outline itu menuntut kisi-kisi yang juga spesifik berbeda.

Sementara rakyat punya sensitivitas dan sensibilitasnya sendiri, bagaimana ia bereaksi dan merespons berbagai nama seperti Aburizal Bakrie, Mahfud Md, Dahlan Iskan, Jokowi, Jusuf Kalla, Rizal Ramli, Prabowo Subianto, Wiranto, Megawati, Anies Baswedan, Sri Mulyani, Ani Yudhoyono, Hatta Radjasa, dan lain sebagainya yang bermunculan di ruang-ruang media kita.

Dalam kasus pilgub Jokowi-Ahok belum lama lalu, sudah terbuktikan, bahwa Rhoma Irama beserta para ulama dan habib pendukungnya, bukannya tidak laku, melainkan tidak “bismi rabbika”.

Berpolitik dengan manusia, tetaplah mesti dalam konteks “bismi rabbika” itu. Yakni ada konteks di dalamnya, berkeadilan, berketulusan, dan diharuskan kita bersiyasah dengan santun. Mereka yang tidak berpolitik dengan santun, akan mendapat imbalan yang setimpal. Lebih banyak menuai reaksi daripada respons. Sialnya, kita sering tak bisa membedakan antara reaksi dengan respons. Untuk hal yang sepele saja kita sering tidak bijak, apalagi soal yang besar.

Jika Rhoma Irama ingin maju sebagai capres, bolah-boleh saja. Tapi jangan nangis kalau duit habis diporoti oleh para calo dan penumpang gelap, yang Rhoma Irama sendiri merasa sudah cukup kaya-raya untuk itu. Sistem kepolitikan Indonesia, masih saja memungkinkan para calo, dan para avonturir, untuk memakainya sebagai ladang keuntungan dan kepentingan mereka sendiri. Omong kosong dengan dalil-dalil yang mereka munculkan di sana, karena pasti akan terlihat kamuflatif dan tidak diukur dengan ‘bismi rabbika’ tadi.

Bagaimana syarat menjadi capres yang baik? Rakyat selalu mempunyai sensitivitas dan sensibilitas radar mereka, yang otomatis semua itu terbangun karena kita tidak hidup di ruang hampa. Kebenaran itu tidak dibangun dari satu sisi, melainkan dari jalinan kebersamaan, dalam aksi-reaksi yang terus-menerus terjadi. Di sana rakyat telah mempunyai kriterianya, betapapun mesin politik bergerak, keuangan yang kuasa, dan sebagainya.

Bahkan, jika pun ketika panitia pemilihan bertindak curang, berhasil merekayasa perolehan suara, dan tidak ketahuan, pasti pada praktiknya nanti juga akan ketahuan dari praksis kepemimpinannya. Dan untuk itu telah tersedia hukumannya sendiri.

Rakyat tidak akan menuntut bagaimana keabsahan Partai Demokrat dalam Pemilu dan Pilpres 2009 misalnya. Rakyat juga tidak akan melakukan hal itu dalam Pilkada DKI 2012 kemarin, apakah satu atau dua putaran. Namun, hukum alamnya jelas; Juru masak yang bodoh (apalagi penipu), bisa dipastikan kualitas masakannya pun juga tidak lezat, bahkan bisa meracuni.