Anekdote Negeri Kaya Raya; Indonesia Raya

Ketika kau haus, kau minum Aqua, yang 74% sahamnya milik Danone dari Perancis. Atau ketika kau hendak memulai atau mengakhiri harimu, kau hirup Teh Sariwangi yang 100% saham milik Unilever dari Inggris. Mau agak manis? Ada gulaku yang diimpor.

Apalagi yang kau banggakan? Minum susu? Susu SGM, yang kata takglinenya dibikin Rendra “semanis susu Ibu” itu? Perusahaan itu kini 82% sahamnya dikuasai Numico Belanda. Lalu mandi pakai Lux dan gosok gigi dengan Pepsodent, itu produk Unilever Inggris.

Bagaimana sarapan pagi kita? Nikmati beras impor dari Thailand.

Mereka yang suka ngisep rokok, boleh isep rokok produk Sampoerna yang 97% saham milik Philip Morris Amerika.

Sudah barang tentu, keluar rumah naik motor atau mobil buatan Jepang, China, India, Eropa, tinggal pilih. Sesampai di kantor tinggal nyalain AC buatan Jepang, Korea, China. Pakai komputer, hp, BB, dengan berbagai operator Indosat, XL, Telkomsel? Semuanya milik asing; Qatar, Singapura, Malaysia.

Mau belanja? Ada Carefour dari Perancis, atau ke Alfamart dengan 75% saham Carefour? Masih ada Giant, ini punya Dairy Farm International, Malaysia yang juga pemilik saham Hero.

Sementara malam-malam iseng nongkrong ke Circle-K? Starbuck? Makan ayam goring dari Koloner Sanders? Dan seterusnya dan sebagainya? Kehabisan duit cash? Ada ATM, ada phone banking, tinggal pencet di BCA, Danamon, BII, yang semuanya akan memberi keuntungan pada para pemiliknya dari luar negeri.

Bank Niaga saja, hanya namanya, pemilik juga dari negeri asing. Belum kalau kau mau bangun rumah, dengan semen Tiga Roda,  Indocement, yang sekarang milik Heidelberg Jerman dengan menguasai 61,07%. Begitu juga Gresik, milik Cemex Meksiko, Semen Cibinong milik Holcim Swiss.

Dan kini kenyataannya harus impor susu sampai 90%, dan mesti didatangkan dari Selandia Baru. Total impor pangan pada 2011 mencapai Rp 125 triliun. Sebanyak 2 juta ton beras per tahun impor dari Vietnam, Thailand, China, India, dan Pakistan. Jagung dibeli dari India, Argentina, dan AS. Kedelai impor 70 persen dari AS, Malaysia, Brasil, dan Thailand. Terigu impor 100 persen dari Australia.

Belum pula daging sapi impor 30 persen dari Australia. Gula impor 30 persen, gandum 5 juta ton per tahun. Tak cuma garam yang kita beli 50 persen dari Australia, India, Singapura, tapi juga dari Selandia Baru, dan Jerman.

Ikan asin saja, ikan asin Bro, pun impor. Padahal 40 jenis ikan impor itu, ternyata ada di perairan kita.

Lantas, apa makna klaim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait keberhasilan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen sebagai capaian yang tinggi, setara dengan China, India, dan Korea?

Menyesatkan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sama sekali berbeda dengan Korea, India, dan China, karena mereka memang ditopang oleh produksi, produktivitas Industri yang dikerjakan oleh bangsanya sendiri. Indonesia? Seperti yang bisa dibaca pada awal tulisan ini.

Ekonomi yang tumbuh di Indonesia adalah milik asing. Perusahaan raksasa asing, merekalah yang mengeruk dan menangguk kekayaan dan keuntungan bangsa ini.

Yang meningkat keuntungannya adalah perusahaan migas, namun 85 persen di antaranya milik asing. Batubara yang juga 75 persen dikuasai asing, mengalami keuntungan. Kemudian perusahaan tambang mineral, 95 persen adalah milik Freeport dan Newmont. Bahkan, industri perbankan kita, 65 persen dimiliki asing. Tak hanya itu, sektor perkebunan sekitar 50 persen sampai 65 persen dimiliki asing.

Semua yang tumbuh di negeri ini, milik bangsa lain. Lantas darimana pertumbuhan ekonomi itu diklaim sebagai success story?

Sementara itu, parahnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh utang luar negeri, surat utang atau obligasi negara. Saat ini utang pemerintah mencapai Rp 2.000 triliun. Utang swasta mencapai Rp 1.000 triliun. Sebagian besar bersumber dari luar negeri.

Setiap tahun, pemerintah dan swasta membayar bunga dan cicilan utang pokok lebih dari Rp 350 triliun. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang dari Rp 100 triliun berdasarkan harga konstan tahun 2000. Jadi mau apa? Mak dikipe!

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sama sekali tidak cukup untuk membayar bunga utang dan cicilan utang dan pokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

Sementara masyarakat Indonesia dipaksa hidup dengan kredit konsumsi. Tahun 2012 total kredit konsumsi mendekati Rp 700 triliun, dengan bunga yang sangat tinggi, mencapai 32 persen.

Pemerintahan SBY membangun ekonomi dengan mencekik rakyatnya sendiri demi mengabdi pada asing.

Sudah demikian, bak jatuh ketimpa tangga, lapangan kerja langka, pengangguran meluas, upah rendah, lebih dari 75 persen bekerja di sektor informal, tanpa jaminan keberlangsungan hidup yang jelas.

Banyak ekonom yang kritis terhadap klaim keberhasilan pemerintah, mereka tak ragu menyebut pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY adalah pertumbuhan palsu, sama dengan pertumbuhan ekonomi pada era kolonial. Pertumbuhan ekonomi bagi orang asing, bangsa lain, tetapi menistakan bangsa sendiri.

Dan semakin tak berharganya kita, ketika bangsa ini pun hanya bisa mengandalkan korupsi, sebagai satu-satunya produk asli dalam negeri yang paling handal.

Negeri ini, Indonesia Raya yang konon kaya raya, memang dalam situasi menyedihkan, sangat.

Di bawah ini, daftar peringkat penyelenggarakan pemerintahan daerah yang korup. Ini hanya sebagian kecil. Belum kita masukkan korupsi di level birokrasi pemerintahan pusat. Di eksekutif, di legislative, bahkan di judikatif. Demikian juga permainan KKN (Korupso, Kolusi, Nepotisme) dalam perselingkungan pemerintah dan swasta. Bisa lebih buruk lagi, karena angkanya jauh lebih gede.

PERINGKAT KORUPSI DI PEMERINTAHAN PROVINSI SE INDONESIA

Berdasar ihtiar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II tahun 2011, dari tata-kelola pemerintahan daerah tingkat I (propinsi) se Indonesia, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 4.174.640.290.000 (4,1 trilyun) dengan 9.703 kasus. Fitra (Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran) mengolah data itu dan membuat pemeringkatan propinsi terkorup, yang hasilnya tak jauh beda dengan yang telah diungkap PPATK, sebagai berikut:

01). DKI Jakarta, Rp 721, 5 miliar, 715 kasus

02). Aceh Rp 669,8 miliar dan 620 kasus

03). Sumatera Utara, Rp 515,5 miliar, 334 kasus

04). Papua, Rp 476,9 miliar, 281 kasus

05). Kalimantan Barat, Rp 289,8 miliar, 334 kasus

06). Papua Barat, Rp 169 miliar, 514 kasus

07). Sulawesi Selatan, Rp 157,7 miliar, 589 kasus

08). Sulawesi Tenggara, Rp 139,9 miliar, 513 kasus

09). Riau, Rp 125,2 miliar, 348 kasus

10). Bengkulu, Rp 123,9 miliar, 257 kasus

11). Maluku Utara, Rp 114,2 miliar, 732 kasus

12). Kalimantan Timur, Rp 80,1 miliar, 244 kasus

13). Sumatera Selatan, Rp 56,4 miliar, 239 kasus

14). Nusa Tenggara Barat, Rp 52,8 miliar, 307 kasus

15). Sulawesi Tengah, Rp 52,8 miliar, 294 kasus

16). Sulawesi Barat, Rp 51,3 miliar, 335 kasus

17). Gorontalo, Rp 48,8 miliar, 203 kasus

18). Maluku, Rp 47,8 miliar, 326 kasus

19). Nusa Tenggara Timur, Rp 44,4 miliar, 219 kasus

20). Jawa Barat, Rp 32,4 miliar, 363 kasus

21). Lampung, Rp 28,4 miliar, 181 kasus

22). Sumatera Barat, Rp 27,4 miliar, 188 kasus

23). Kalimantan Selatan, Rp 22,8 miliar, 221 kasus

24). Kalimantan Tengah, Rp 21,4 miliar, 153 kasus

25). Banten, Rp 20,1 miliar, 207 kasus

26). Kepulauan Riau, Rp 16,1 miliar, 109 kasus

27). Sulawesi Utara, Rp 16 miliar, 227 kasus

28). Jambi, Rp 15,8 miliar, 172 kasus

29). Jawa Timur, Rp 11,424 miliar, 153 kasus

30). Jawa Tengah, Rp 10,4 miliar, 145 kasus

31). Bali, Rp 6,2 miliar, 81 kasus

32). DIY, Rp 4,7 miliar, 23 kasuss

33). Kepulauan Bangka Belitung, Rp 1, 9 miliar, 76 kasus