Rabu, September 05, 2012

Isyu SARA Fakta Menyedihkan Pilkada Jakart


Oleh Sunardian Wirodono

Isyu SARA (Suku, Agama, dan Ras), sesungguhnya bukan barang baru di Indonesia, juga di dunia tentu. Hanya yang mengherankan, hal itu masih terus saja menimbulkan persoalan, hingga hari ini. Lantas, apakah peran agama, ilmu-pengetahuan, yang keduanya melahirkan peradaban manusia, dalam perjalanan kehidupan manusia selama ini? Keduanya sama sekali tidak mengalami perkembangan, secara linier, dengan pembaikan keadaban manusia?

Penulis memastikan tidak demikian halnya. Isyu SARA di mana pun, sesungguhnya merupakan gerakan anti-tesis dan bersifat kasuistis. Anti-tesis dalam pengertian bahwa ia tidak mengalami perkembangan significant dibanding perikeadaban manusia itu sendiri. Namun secara kasuistis, dalam momen-momen kelompok kepentingan, isyu ini sering masih dipercaya sebagai bagian dari senjata untuk ofensive maupun defensive.
Kita bisa deretkan semua kasus yang memunculkan konflik SARA. Faktor kepentingan antar kelompok, menjadi dominan karena ia seolah berdiri secara diametral satu-sama lain dan tak bisa dipertemukan.
Beberapa kerusuhan rasial di Negara-negara Eropa, juga kecemburuan sosial di Amerika, selalu bersumber pada ordinat dan sub-ordinat, kepentingan dan kekhawatiran kelompok. Pertarungan antara imigran dan pribumi, antara pendatang dan yang merasa sebagai penduduk asli (pribumi), ujung-ujungnya berhenti pada persoalan kepentingan sosial dan ekonomi.
Munculnya isyu SARA dalam pilkada DKI Jakarta 2012, juga bukan sesuatu yang luar-biasa, meskipun cukup mengherankan. Mengherankan, karena hal itu terjadi di DKI Jakarta, di sebuah kota metropolis, sebuah area meltingpot yang semestinya lebih toleran dan terbuka, karena boleh dikata mayoritas adalah pendatang yang beragam. Bagaimana bisa?
Jika itu terjadi 30 tahun lampau, di sebuah pemukiman kecil di wilayah tempat tinggal saya yang kecil dan terbelakang, saya bisa memakluminya. Saya ingat bagaimana pada tahun 1980-an, ketika menjadi “tim perumus” pemilihan Ketua RT (Rukun Tetangga), pun tak terhindarkan dari isyu kepentingan itu. Beberapa pengurus RW (Rukun Warga, level di atas RT), meminta saya untuk mencegah agar kepengurusan tidak dipegang oleh yang “palang” (kaum salib, Kristiani). Demikian juga ketika seorang tetangga perempuan, maju mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, juga dihantam isyu SARA, dengan menyebutkan ia beragama itu dan bukan beragama ini.
Tetapi “hare gene” di Jakarta, memanfaatkan isyu SARA? Padahal, dari Suryadharma Ali, Rhoma Irama, Mubarok, orang-orang PKS, tokoh MUI, Marxuki Alie, dan berbagai tokoh yang “pro Foke”, selalu mengatakan bahwa Jakarta bisa seperti sekarang ini karena masyarakat Betawi adalah kelompok etnis yang terbuka, toleran. Menurut mereka, Jakarta tak akan berkembang jika etnis Betawi adalah masyarakat yang arogan, tertutup. Hal itu dikatakan, dalam konteks dan sembari ingin menjelaskan, bahwa “bukan mereka” yang mengeluarkan atau memanfaatkan isyu SARA itu. Bahkan secara ekstrim, mereka mengatakan itu bukan isyu, melainkan kesadaran keimanan mereka sebagai orang Islam.
Fakta-fakta di lapangan, sebagaimana terungkap dari kejadian yang dilakukan oleh Rhoma Irama (yang penyanyi Ndangdhut), Marzuki Alie (yang Ketua DPR-RI), Suryadharma Ali (yang Menteri Agama RI), Mahruf Amien (yang Ketua MUI), kemudian diteruskan beberapa ustadz di berbagai tempat ibadah dan waktu pengajian, menunjukkan sentiment agama dalam hal “pemimpin se-iman”.
Secara jelas persoalan SARA itu ditembakkan pada pasangan cagub Jokowi-Ahok, yang notabene “bukan Betawi” dan “bukan Islam”. Mulai dari ibu dari Jokowi yang “Kristen” (padahal Islam), Ahok yang Cina (padahal ketika menjadi bupati Belitung ia didukung juga para ulama Islam, dan pembangunan masjid di sana lebih marak), sampai pada kelak Jokowi tidak menuntaskan pekerjaannya (karena diproyeksikan jadi capres 2014, sehingga meninggalkan wagub Kristen dan Cina yang praktis akan naik jadi gubernur, ini dengan menyontohkan “jika” Jokowi jadi gubernur DKI maka ia meninggalkan wawali Solo yang katholik naik menjadi walikota, dan seterusnya).
Belum lagi berbagai komentar mengenai Islam versus Jawa, kembali dipertentangkan, dengan vibrasi yang diharap tentu adalah Jokowi = Jawa = Klenik = Tidak Islami, dan seterusnya dan sebagainya. Beberapa ustadz di beberapa masjid di Jakarta, selama Ramadhan, terus mengintrodusir mengenai bahaya bencana atau laknat Allah akan menimpa jika ummatnya memilih pemimpin yang “bukan kaumnya”. Secara lebih tegas, Suryadharma Ali dari PPP, sebagaimana PKS, juga menyebutkan kenapa mendukung Foke-Nara, karena “Islam dan Betawi”.
Sementara Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia, dari sejak munculnya Sunda Kelapa, Pangeran Jayakarta, hingga VOC, tidak pernah terbuktikan dikuasai oleh kelompok etnis tertentu, apalagi Betawi. Bahkan, etnis ini, sebagai peristilahan demografis, juga baru dikenali pada tahun 1930-an, itu pun dengan catatan kesejarahan bahwa etnis ini merupakan “turunan” dari berbagai kelompok etnis.
Sunda Kelapa, sebagai kota Bandar, dengan dinamika ekonominya yang tinggi, tentu juga berkait dengan mobilitas manusia yang tinggi, dari berbagai penjuru. Oleh karena itu, sebagai kota bisnis, wajar Jakarta pada akhirnya menjadi meltingpot yang memungkinkan banyak suku atau etnis berdatangan, hilir-mudik dan menetap. Bahkan, hingga pada akhirnya, jika kaum Betawi meng-klaim sebagai penduduk asli, sebagaimana kaum Indian di Amerika Serikat, mereka tidak menjadi kelompok dominan, dan akhirnya menyingkir ke daerah-daerah pinggir.
Beberapa daerah kantong Betawi yang masih bertahan, bisa disebut misalnya Kemayoran, Klender, Pasar Minggu, Ciganjur, Ciputat, Pondok Kopi, dan di beberapa tempat dalam kelompok-kelompok kecil, dan beberapa mencoba survivalitas mereka dengan mendirikan kelompok atau komunitas bernama Forkabi (Forum Keluarga Betawi), FBR (Forum Betawi Rempug), dan kini FBB (Forum Betawi Bersatu). Sementara yang “tidak mampu bertahan”, memilih keluar dari Jakarta, dalam kelompok-kelompok yang lebih besar, sebagaimana di Tambun, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Serang (Banten).
Pada sisi itu, urbanisasi yang terjadi bukan sekedar persoalan Jakarta tempat berputarnya ekonomi nasional (yang konon mencapai 70% dari sirkulasi perputaran uang nasional), melainkan juga soal ketersediaan SDM ketika Jakarta sebagai ibukota Negara membutuhkan tenaga-kerja dari berbagai daerah (utamanya tentu Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat), sebagai pemasok SDM yang lebih siap dalam kuantitas dan kualitas, sebagaimana dilakukan pemerintahan Sukarno ketika membutuhkan pegawai negeri secara besar-besaran di beberapa departemen (kemudian mereka di tempatkan di wilayah Slipi dan Tebet).
Maka, jika kemudian komposisi penduduk Jakarta mayoritas adalah Jawa (pengertian istilah ini adalah etnis Jawa, antara lain Jateng, Jatim, dan DIY) yang jika ditambah dengan Sunda (Jabar), hal itu menjadikan Betawi sebagai minoritas di Jakarta. Belum lagi jika kita juga menghitung suku-suku se Indonesia Raya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, dan lain sebagainya masuk ke Jakarta.
Jakarta, Ibukota Negara, wajar jika ia menjadi meltingpot, multiras. Dan itu bukan hanya terjadi di ibukota Indonesia, melainkan di seluruh dunia, yang bernama ibukota Negara mesti menjadi pusat dari kaum urban. Hal itu sebagai sebuah kewajaran, kelumrahan, yang tak terbantahkan.
Adalah paket bunuh diri bagi mereka yang hendak menjadikan Jakarta sebagai sesuatu yang beridentitas eksklusif, Betawi misalnya, karena hal tersebut juga terasa a-historis. Dari kalkulasi politik pun, hal tersebut menunjukkan kesalahan hitung yang cukup fatal.
Munculnya Foke sebagai pemimpin Jakarta, satu-satunya gubernur Jakarta yang berasal dari etnis Betawi, semestinya juga tidak harus dinilai apakah ia Betawi atau bukan, karena masyarakat Jakarta yang dipimpinnya adalah mayoritas non-Betawi. Foke sendiri, berayah kandung dari Malang (Jawa Timur), sementara isterinya adalah gadis Klaten kelahiran Semarang, anak Soedjono Hoemardhani, tokoh Kejawen jaman Soeharto. Nachrowi atau Nara, cawagub Foke, berorangtuakan dari kawasan Tegal (Jawa Tengah). Mereka sendiri adalah potret kaum urban.
Membicarakan kepemimpinan, yang berujung pada pelayanan, dengan menautkan pada daerah asal dan agama asal, adalah sebuah blunder, karena Allah sendiri berfirman bahwa inti persoalannya ialah apa yang diperbuat manusia itu sendiri.
Jika kita mau lebih tajam lagi; Kita boleh membandingkan ayat yang mengatakan harus pemimpin yang seiman, namun bagaimana jika manusia satu kaum dan satu iman itu tidak berhasil memproduksi manusia yang memenuhi kriteria dan kapasitas itu? Apakah cukup dengan dalil sepintar-pintar kaum lain masih lebih baik sejelek-jelek kaum sendiri? Bagaimana dengan ijhtihad yang dibolehkan, bahwa jika tak ada di antara kaummu maka pilihlah kaum lain, sebagaimana dibukakan apresiasi kita pada dalil yang membolehkan munculnya tokoh lain, biar pun dia non muslim (tapi bermanfaat), dan di sanalah sistem demokrasi dipertahankan?
Ada masalah darurat di situ yang dibolehkan. Pertanyaan untuk kaum Islam, sebagai mayoritas, kenapa bisa terjadi sesuatu yang darurat sifatnya?
Jadi apa kerjamu selama ini? Karena tidak bisa memproses, melakukan pendidikan secara induktif, maka kemudian kau mengancam-ancam, dengan sorga dan neraka? Alangkah mudahnya kerjamu di dunia, sekiranya kita bandingkan bagaimana Muhammad menjadi begitu gagah justeru karena ia lembut dan argumentatif?
Jika boleh memprediksi, maka Foke akan menuai buah blundernya pada 20 September 2012 itu. Karena sesungguhnya yang sedang dinilai bukanlah ia Betawi atau bukan, Islam atau bukan, melainkan ia becus atau tidak bekerja sebagai gubernur. Bukan soal lain-lain.
Jika pun siapa yang menginginkan Jokowi tidak naik dengan menyodor-nyodorkan ia bukan Betawi dan bukan Islam (misalnya), rasa-rasanya hal itu dilakukan karena mereka percaya agama bersifat dogmatif dan normative, yang bisa mengikat siapapun untuk mematuhi hal ini. Dalam hal agama mungkin iya, namun dalam hal politik, ini adalah daerah ideology yang berbeda domainnya. Setidaknya, dua kali menyebut perolehan PKS dalam pilkada 2007 (yang mencapai 42%) dengan 2012 yang hanya mencapai seperempatnya itu, mesti dilihat sebagai betapa tidak selalu cerdasnya kalkulasi politik yang bersifat elitis itu (baik dari elite partai maupun para ulama, dan bahkan pengamat politik dari lembaga survey).
Menyebut Betawi identik Islam pun juga meragukan, karena di Kampung Sawah (Bekasi), etnis ini menganut beragam agama, seperti Katholik dan Kristen Protestan, bukan hanya Islam.  Dan itu telah terjadi berpuluh-puluh tahun lampau.
Namun sekali lagi juga perlu diingatkan, kecenderungan memasang unsur kedaerahan Betawi dalam cagub Jakarta, adalah juga sebuah blunder yang memprihatinkan. Karena apa? Karena etnis Betawi mayoritas kini justeru berada di luar Jakarta, dan tentu saja tak memiliki hak suara.
Bagaimana mengurus Jakarta? Tentu saja ialah menjadikannya sebagai daerah khusus Ibukota. Tempat berpusatnya aneka ragam suku dan budaya Indonesia, ia adalah Indonesia mini. Ada pun dalam kepentingan “kebudayaan” dan “etnis” Betawi, disitu kebijaksanaan berlandaskan kebudayaan bisa dilakukan oleh siapapun gubernurnya, tanpa harus ia dari etnis Betawi atau bukan. Karena jika kita meyakini Foke adalah “satu-satunya” putera daerah (Betawi) yang menjadi gubernur Jakarta, toh tetap saja keterpinggiran dan ketergerusan kelompok Betawi ini tetap terjadi. Bahkan keberpihakan Foke pada kelompok modal di Jakarta, lebih kencang lagi dalam mengguyur kelompok masyarakat Betawi ini ke pinggir dan makin tidak kompetetif.
Dari sisi ini, isyu SARA yang dilemparkan ke public, hanyalah dalam konteks dan kepentingan memenangkan pasangan cagub Foke-Nara, lebih karena tak adanya senjata lain yang dimiliki dari timses pasangan ini. Sentimen yang dimunculkan, lebih karena kekhawatiran pada para pihak yang akan “dirugikan” jika pilkada itu menghasilkan pemimpin yang baru. Artinya, isyu agama atau etnisitas, hanyalah pakaian kedodoran yang makin menunjukkan ketidakkokohan jiwa dan tubuh pemakainya.

Jakarta, Agustus 2012
Sunardian Wirodono

Tidak ada komentar:

Posting Komentar