Minggu, Agustus 26, 2012

Jokowi-Ahok, Pertarungan pada Parpol bukan Foke-Nara


Oleh Sunardian Wirodono

Tentu saja kita tahu, bahwa Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan Ir. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra dalam pilkada DKI Jakarta 2012.
Namun, sosok Jokowi dari Solo, dan juga fenomena Ahok dari Belitung, tampaknya mampu membebaskan keduanya dari simbolisasi partai. Bahkan, personalitas Jokowi dan Ahok jauh melampaui kedua partai pengusungnya, dan lebih khusus lagi hal itu melampaui sosok sang pertahana Dr. Ing. H. Fauzie Bowo, apalagi Nachrowi Ramlie.
Itu yang menyebabkan Jokowi-Ahok menjadi top-idolatry, yang baju kotak-kotaknya merambah ke seluruh Indonesia, meski dipasaran berharga cukup mahal mencapai Rp 300-400 ribu. Bukan saja dari anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih, melainkan bahkan ke berbagai lapisan masyarakat di luar yang ber-KTP DKI Jakarta.
Ghirah semacam itu, sesuatu yang melesat di luar batas-batas teori kenormalan para pengamat dan pelaku politik, yang berkutat dengan asumsi dan angka-angka. Biasanya hal itu sesuatu yang sulit untuk direkayasa.
Sudah pada ghalibnya, calon incumbent yang tidak mempunyai prestasi menonjol, akan kesulitan membendung melejitnya sang penantang. Apalagi jika sang incumbent ini pun tidak mempunyai cukup amunisi untuk “menghabisi” lawan. Yang ada kemudian hanyalah kemarahan dan kelinglungan, karena serangan-serangan yang dimuntahkan menjadi tidak proporsional.
Meski tidak mengakui bahwa serangan itu merupakan rancangan tim incumbent, namun munculnya berbagai statement verbal dari orang-orang partai pendukung incumbent tampak, bahwa itulah material dan tema utama mereka. Menyerang dari sisi suku dan agama. Ahok dianggap sisi paling lemah dari Jokowi yang tak terelakkan, tanpa melihat bagaimana dulu Ahok sebagai bupati dari Belitung, yang sangat didukung dan dicintai oleh masyarakatnya yang mayoritas muslim (karena kepemimpinannya oleh para ulama setempat dinilai sangat islami).
Menggarap isyu SARA di Jakarta, sungguhlah konyol. Menganalogikan mayoritas penduduk Indonesia Islam (bahkan dalam jumlah Islam terbanyak di dunia) dengan kepatuhan “keislaman”, tidak relevan sama sekali. Karena Islam sebagai ideology, bukan sesuatu yang bulat, dari sejak adanya mazhab-mazhab dan bahkan kini sampai pada pertentangan garis keras dan garis lunak, sampai pada munculnya fenomena fron-fron pembela keislaman dengan konflik-konflik kelompok yang mencoba menyingkirkan Ahmadiyah dan kemudian Syiah. Bahkan, untuk soal penetapan Ramadhan dan Syawal sendiri, kita melihat ambivalensi antara mazhab agama dan Negara.
Berbagai rilis lembaga survei belakangan ini, satu suara menyebutkan elektabilitas partai Islam turun. Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, hal itu semakin menegaskan partai Islam tidak akan menjadi partai pemenang Pemilu.


"Dalam sejarahnya, partai Islam tidak pernah bersatu, apalagi pada masa Orde Baru hanya satu partai Islam, yakni PPP, tapi banyak faksi dan friksinya," ujarnya (jaringnews.com,  22/8/12).

Masyarakat tidak pernah menginginkan partai agama yang menjadi partai penguasa. Masyakat Indonesia mayoritas beragama Islam tapi dalam partai mereka lebih memilih sekuler, ketimbang agama.

Meski penganut agama Islam mayoritas di Tanah Air, masyarakat cenderung tidak menginginkan hukum Islam atau syariat Islam diterapkan di Indonesia.

"Mereka lebih nyaman dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketimbang penerapan hukum Islam," demikian tutur Asvi.
Sementara jika isyu yang dipakai adalah kesukuan, jauh lebih celaka lagi, karena dalam hampir sejarah populasi penduduk di ibukota Negara mana pun (kecuali Timur Tengah, mungkin), taka da kebudayaan yang dominan. Jika pun Jawa sebagai mayoritas di situ, maka kebudayaan yang lebih kental adalah kebudayaan kaum urban, yang relative lebih cair, terbuka, cosmopolitan. Sekali pun kaum urban di Jakarta memiliki karakter yang  berbeda dengan kaum urban di kota-kota dunia yang struktur masyarakat dan ekonominya mapan.
Mayoritas masyarakat Jawa, tentu mempunyai kaitan emosionalitas, psikologis, dan personal dengan Jokowi, dan itu tak terbantahkan.
Pada sisi itu saja, maka berbagai himbauan ulama, ustad, tokoh agama, pemimpin politik formal, untuk tidak memiliki Jokowi-Ahok dengan argument-argumen demagognya, tidak akan sangat berpengaruh.
Kaum apatis dan golput boleh saja mengatakan bahwa; “Siapapun gubernurnya, taka da ngaruhnya”, namun sama seperti ketika seseorang menonton sepakbola antara Barca dan Madrid, apa kepentingan kita atas kemenangan dan kekalahan satu di antaranya? Taka da, kecuali factor-faktor psiko-sosiologis yang nyambung antara masyarakat pendukung dan yang didukungnya.
Menakar tebal-tipis hal yang terakhir itu, yang biasanya tak bisa dilakukan oleh siapapun yang sudah terkontaminasi kepentingan. Contohnya, rontoknya semua lembaga survey, yang dulunya mengunggulkan Foke-Nara.
Ada yang patut dicermati di sini. Jika para pengamat dan praktisi politik selalu mengaitkan Pilkada DKI Jakarta 2012 ini dengan Politik Indonesia 2014, masyarakat sipil pendukung Jokowi-Ahok justeru berangkat dari tesis berbeda, yakni ingin berunjuk rasa pada kekuatan kartel politik, yang selama ini mengkhianati daulat rakyat.
PDI Perjuangan dan Gerindra tidak bisa menafikan ini, kecuali keduanya juga ingin sama bodohnya dengan partai-partai yang mendukung Foke-Nara.
Artinya, jika Jokowi-Ahok mampu dimenangkan oleh pendukungnya pada 20 September mendatang, maka itu warning penting dan genting bagi para elite politik, untuk melakukan pertaubatan nasional. Dan itu saatnya, rakyat menyodorkan surat kontrak politik yang tidak akan memberikan keleluasaan, bagi para politikus tanpa reserve.
Pertarungan terpentingnya, bukan antara Jokowi-Ahok melawan Foke-Nara, namun justeru lebih pada kaum elite partai-partai politik itu sendiri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar