Selasa, Mei 01, 2012

Pemerintahan yang Suka Memberi Permen

Oleh Sunardian Wirodono

Sering kita dengar, tentang menjadi orangtua yang baik, ialah yang tidak suka mengumbar janji dan permen pada anak-anaknya. Apalagi jika orangtua itu, hanya mampu menyelesaikan kasus per kasus. Tiap anak yang menuntut, dijanjikan sesuatu. Jika anak ngambek, diberikan permen. Dan seolah dengan semuanya itu selesai, hingga tak perlu ada tindak lanjut, apalagi memberikan kasih-sayang yang penuh dan adil.
Keadilan sering lebih dimengerti dengan memenuhi permintaan, sama rata sama rasa. Tanpa mau mengerti mau setiap individu unik dan memiliki latar belakang serta bakatnya sendiri-sendiri.
Pemerintahan kita yang sekarang ini, lebih mirip seperti orangtua yang tidak bisa menyelesaikan masalah anak-anaknya. Dan kecenderungannya, lebih suka mengumbar janji dan membagi permen.
Dari soal pembatasan BBM, BBM bersubsidi, Pertamax, bahkan sampai kemudian pembebasan pajak bagi yang berpenghasilan kurang dari Rp 2 juta, transportasi dan rumah sakit khusus untuk buruh, dan sejenis-jenis itu.
Jika cara pandang itu menjadi pola, maka devide et impera itu tidak dilakukan oleh siapa-siapa, melainkan oleh pemerintahan yang tidak memiliki sistem. Pemerintahan yang tidak berdasarkan respons melainkan lebih pada reaksi. Bahkan untuk soal BBM saja, rakyat menjadi lebih diombang-ambingkan. Lebih karena salah membaca menaikkan rating atau citra politik. Dikiranya parlemen pro rakyat dan presiden gagah perkasa mencari cara, namun yang terjadi justeru ketidakmampuan mengelola keputusan, dan akibatnya ketidakpastian yang muncul di lapangan.
Kita sering tidak bisa membedakan antara respons dan reaksi, bukan hanya karena pendidikan kebahasaan dan logika kita yang buruk dalam pendidikan nasional kita, namun juga ketidakinginan untuk belajar sesuai dengan posisi dan tanggungjawabnya. Sering kita menginginkan satu posisi, namun tidak mengerti resiko-resiko dan keharusan-keharusan yang dituntut oleh posisi itu.
Demokrasi bukan hanya membutuhkan rakyat dan pemerintah yang kuat, yang masing-masing pihak bisa main gertak. Demokrasi lebih membutuhkan kemampuan dan kemauan kerja sama, yang kini kita tidak lagi tahu harus dimulai dari mana, karena pemimpin tidak pernah mendidik kita untuk jujur, sehingga masing-masing saling tidak percaya.
Ketika kekeraskepalaan individu berubah menjadi kekeraskepalaan bersama, maka kita lihat kemacetan itu, hingga keinginan untuk membuka pintu pun tak ada, apalagi kekuatan.
Adakah begitu bodohnya masing-masing kita? Bisa jadi bukan. Namun di sini kita bisa mengerti, bahwa makan sekolahan, bukan berarti paralel dengan tingkat keterdidikan orang. Apalagi jika nurani dipenuhi keculasan, karna yang bernama kekuasaan, kekuatan, lebih mengabdi pada kepentingan masing-masing, bukan sebuah pintu untuk melakukan negosiasi dan diskusi, demi kepentingan bersama. Demokrasi pencitraan membuat semua itu lebih disikapi sebagai transaksi-transaksi kepentingan. Sementara dalam kerumunan masalah, kita juga tidak pernah mengerti, mengapa media dan kaum cendekiawan pun lebih suka menarik keuntungan di antaranya.
Namun dalam setiap perjalanan peradaban bangsa, kita mengerti, ada saatnya memang masuk dalam situasi transisi dan recycling itu. Jika dari 1908-1955 kita temukan proses menaik, dan sejak 1957 sebagai sebab proses keterpurukan hingga pada periode Orba, maka adakah transisi 1998 itu juga membutuhkan waktu yang lama, untuk kita menapaki lagi periode 1908-1928 hingga kemerdekaan 1945 dengan puncak demokrasi kita di tahun 1955?
Cepat dan lambatnya siklus, tentu saja lebih pada kecerdasan masing-masing kita dalam belajar dari sejarah dan pengalamannya. Juga daya tahan bangsa itu sendiri tentu. Dari rumah kita, kita sesungguhnya bisa belajar demokrasi, dari orangtua kita, atau ketika kita sendiri sebagai orangtua.
Semoga 2014, 2019, dan seterusnya, bisa lebih dipercepat dengan kemampuan generasi berikutnya mempelajari sejarah kelemahan bangsanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar