Selasa, Februari 24, 2009

Golput : Bukan Karena Bangun Siang

Lupa. Mungkin ini di Kompas Online. Oktober 2008 (ada yang tahu?)

Ujung ibu jari dan telunjuk Megawati saling menempel membentuk bulatan, tiga jari lainnya dibiarkan terbuka. Bahasa jari yang oleh pemiliknya sendiri diterjemahkan sebagai sikap 'tidak memilih' alias berjejer dalam barisan golongan putih (golput).

Catatan sejarah membuktikan, golongan putih muncul justru dari kesadaran politik.

Ujung ibu jari dan telunjuk Megawati saling menempel membentuk bulatan, tiga jari lainnya dibiarkan terbuka. Bahasa jari yang oleh pemiliknya sendiri diterjemahkan sebagai sikap 'tidak memilih' alias berjejer dalam barisan golongan putih (golput). Jari-jari yang sama sebelumnya digunakan untuk menyeka air mata.

Hari itu, Kamis, 22 Mei 1997. Di halaman rumahnya di Kebagusan III, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dengan suara lantang dan tegas. Sebagai pribadi, "Saya tak akan menggunakan hak politik untuk memilih dalam pemilihan umum.

Latar perkara, kita telah mafhum. Kantor Mega di Jalan Diponegoro diserbu oleh massa yang disokong otorita keamanan waktu itu dan pemerintah hanya mengakui PDI versi Soerjadi. Sampai sekarang pun Mega belum menang untuk menyeret konseptor dan promotor penyerbuan ke penjara.

Megawati memang memilih tak datang ke bilik suara waktu itu. Tapi, lain lagi anjuran Mayjen Theo Syafei, orang dekat Mega. Kata dia, sewaktu menyampaikan orasi di depan 100 mahasiswa Universitas Petra Surabaya, 1997, kalau mau golput jangan diam di rumah. Nanti dicoblosi oleh orang lain.

Datang dan coblosi tiga-tiganya," ajar Theo. "Itu lebih baik karena berarti rakyat menyampaikan protesnya kepada pemerintah lewat pemilu bahwa tak ada wakil rakyat yang dapat dipilihnya." Istilah populer waktu itu, goltus alias golongan tusuk semua.

Cara apa yang dianjurkan untuk golput sekarang?

Jangan tanya ke Theo maupun Megawati. Kalau sekarang ditanya begitu, salah-salah dituduh melanggar undang-undang pemilu karena menganjurkan golput memang dilarang. Walaupun golput telah muncul sedari pemilu pertama digelar di Indonesia, 1955.

Angka golput paling tinggi malah terjadi pada pemilu pertama yang dikenal sebagai pemilu paling demokratis itu. Dari total pemilih terdaftar sebanyak 43.104.464 jiwa, terhitung 12,34 persen masuk kategori golput. Pada pemilu awal orde baru, tahun 1971, persentasenya memang langsung menurun. Hanya 6,67 persen dari 58.558.776 pemilih terdaftar. Tapi, dari pemilu ke pemilu berikutnya, terjadi peningkatan tak kalah tajam. Rata-rata mencapai 2 hingga 2,5 persen. Bila pada pemilu 1977 golput naik menjadi 8,40 persen periode berikutnya mendekati angka 10 persen. Bahkan pada pemilu 1999, setelah Soeharto jatuh yang dianggap sebagai penanda kemunculan reformasi, golput tetap lebih tinggi dari pemilu 1997. Tercatat 10,40 persen dari sebelumnya 10,07 persen.

Penganjur"jangan memilih" di pemilu pertama orde baru, salah satunya yang sampai sekarang dikenal sebagai juru bicara golput, Arief Budiman. Bersama-sama dengan Husein Umar, Julius Usman, Imam Waluyo juga Marsillam Simanjuntak dan Asmara Nababan, Arief mendeklarasikan gerakan moral bernama Golput. Hari itu, hari Kamis, 3 Juni 1971.

Para pemrakarsa menilai pemilu yang digelar oleh Soeharto sangat jauh dari demokrasi. Selain membatasi jumlah organisasi peserta pemilu, dan makin ketahuan pada pemilu 1977 yang hanya menghadirkan 3 parpol, Soeharto melalui perangkat militernya memaksa warga negara memilih Golongan Karya (Golkar). Dan nama golput memang dimaksudkan sebagai 'berdiri di seberang' Golkar. Lambang kampanye golput pun dibuat seperti tanda gambar Golkar. Warna putih tanpa noktah apapun dalam bidang segilima yang dialasi dengan banner.

Jalan yang diretas Arief Budiman dan kawan-kawannya itu bergulir ke pemilu berikutnya. Masih dengan latar soal yang sama, sistem politik Indonesia tak kunjung membaik. Meski gerakan moral ini dianggap kecil, tapi represi pemerintah memperlihatkan kenyataan lain. Golput, bukan sekedar upil yang mengganggu jalur pernafasan.

Buktinya, pemerintah Soeharto sampai perlu memenjarakan sejumlah aktivis. Diantaranya Poltak Ike Wibowo dan Lukas Luwarso, masing-masing dari Universitas Sultan Agung dan Universitas Diponegoro Semarang. Keduanya dianggap bertanggung jawab menggelar unjuk rasa di halaman Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 20 Mei 1992. Momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang digunakan oleh mahasiswa untuk menyikapi rencana pemilu, 9 Juni. Pemilu yang dinilai tak akan membawa perubahan apapun bagi Indonesia.

Guliran pemilu berikutnya sama saja.

Mahasiswa Universitas Indonesia, 21 Mei 1997, menggelar perhelatan"Aksi Putih Menyambut Pemilu 1997", di kampus Depok. Sekitar seratus mahasiswa mengenakan ikat kepala dari kain berwarna putih untuk melambangkan "bendera Golput". Aksi ini diproklamasikan sebagai puncak kekesalan mahasiswa setelah melihat pemilu 1971 - 1992 hanya dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan Golkar.

Aksi serupa terjadi di Malang, Yogyakarta dan Bandung. Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa berpawai kendaraan sambil mengibarkan bendera putih. Di jalan, mereka tak diganggu aparat keamanan, lain lagi di kampus. Gedung Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga diserbu oleh Satgas Golkar. Di Bandung, aparat keamanan dari Kodam Siliwangi main adu cekatan dengan mahasiswa. Mereka menyita 5 ribu lembar pamflet yang sedianya disebarkan untuk kampanye golput.

Masih pada pemilu 1997, tokoh Oposisi Indonesia, Sri Bintang Pamungkas mendirikan partai politik. Namanya, Partai Uni Demokratik Indonesia (PUDI). Alih-alih berkampanye untuk kemenangannya, Sri Bintang malah menganjurkan orang untuk golput. Alasan dia, karena partai-partai peserta pemilu tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden periode 1998-2003. Anjuran golput ala Bintang disampaikan melalui kartu ucapan Hari Raya Idul Fitri. Gara-gara kartu ucapan golput ini, Jaksa Agung Singgih memeriksa Bintang, 5 Maret 1997 dan menahan dengan sangkaan tindak pidana subversif.

Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) mengeluarkan "Pesan Moral"yang ditandatangani tuju organisasi pemuda di kalangan NU, kecuali Gerakan Pemuda Anshor. Ketika itu, sang ketua, Drh Iqbal Assegaf dicalonkan menjadi anggota DPR dari daerah Jawa Timur. Sementara Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menerbitkan Surat Gembala Pra Paskah 1997. Isinya, iimbauan moral kepada para pemilih untuk mengikuti hati nurani dalam menetapkan pilihan.

Bila merasa tidak terwakili dan yakin dengan suara hati yang jernih dan kuat, KWI dapat mengerti kalau hal tersebut mengungkapkan tanggung jawab dan kebebasan dengan tidak memilih," kata Direktur Eksekutif Pelayanan Krisis dan Pelayanan Rekonsiliasi KWI Romo Ismartono kala itu.

Seruan Golput juga muncul melalui kampanye di internet yang menamakan diri situs Golput, 6 Maret 1997. Di luarnegeri, Perhimpunan Pemuda Indonesia (PPI) Jerman dan API Indonesia, 20 Mei 1997, menyuarakan suara senada.

Hari ini? Juru bicara Golput, Arief Budiman, menilai proses demokrasi yang terjadi masih jauh dari harapan. Tapi, "Saya berpendapat, bergolput saat ini hukumnya 'tidak wajib' seperti saat kita bergolput pada tahun 1971.

Alasan Arief, tahun 1971 partai-partai yang tak disukai pemerintah dilarang berdiri atau didirikan kembali. Sekarang, partai-partai berhak berdiri tanpa halangan sepanjang memenuhi kriteria administratif. Maka, kata dia, tak wajib memboikot pemilu 2004. "Cuma, kalau amteri yang akan dipilih kita anggap di bawah standar, apa boleh buat. Golput menjadi halal," tandas Guru Besar Kajian Indonesia di Universitas Melbourne, Australia, ini.

Curi start kampanye, ijazah palsu, Golkar yang jadi lawan golput tetap eksis dan bisa merayu" aktivis mahasiswa penumbang Soeharto ikut di bawah payung beringin, apa materi yang ada masih memenuhi standar? Mari menghitung hari.

Airlambang | Andy Lala Waluyo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar